AdvertorialPonorogo

KPK-DPRD Ponorogo Sependapat Anggota Bolos Disanksi Tegas

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – KPK mendorong wakil rakyat untuk menutup rapat celah rasuah. Menurut mereka, itu bisa diwujudkan ketika kinerja dewan memenuhi unsur integritas, transparan, dan akuntabel. Pasalnya, kewenangan besar yang dimiliki DPRD bisa memunculkan peluang munculnya tindak pidana korupsi. ‘’Karena wewenang yang dimiliki anggota DPRD sangat besar, jadi hati-hati dengan kekuasaan yang dimiliki,’’ kata penasihat KPK Moh. Tsani Annafari.

Tsani tunjuk contoh betapa besarnya kewenangan DPRD. Kata dia, kekuasaan mengesahkan APBD dimiliki secara absolut oleh wakil rakyat. Ketika dewan tidak mengesahkan, maka tidak akan ada APBD. ‘’Di banyak kasus, pengesahaan APBD sangat berpeluang menjadi celah tindak pidana korupsi,’’ ujarnya.

KPK, lanjut Tsani, punya formula untuk mencegah tindak pidana korupsi. Formula itu antara lain integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Integritas mengacu pada kejujuran dan kedisiplinan wakil rakyat dalam bekerja. Transparansi merujuk pada keterbukaan informasi kegiatan dewan kepada masyarakat. Sementara, akuntabilitas terkait tanggung jawab wakil rakyat beserta konsekuensinya. Misalnya, jika wakil rakyat nekat bolos, harus ada sanksi yang diberikan.

‘’Tiap periode tertentu, dihitung siapa yang bolos terbanyak dan disepakati sanksinya apa. Saya yakin itu akan membuat anggota lebih tertib,’’ tutur Tsani.

Ketua sementara DPRD Sunarto mengapresiasi kunjungan KPK ke lembaga yang dipimpinnya. Dia yakin para anggota dewan dapat memetik banyak ilmu dari kunjungan lembaga antirasuah itu. Khususnya cara-cara mencegah rasuah dan meningkatkan kinerja. ‘’Ini penting karena kita ingin menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga DPRD,’’ ucapnya.

Terkait absensi, Sunarto menyebut pihaknya saat ini tengah menggodok tata tertib (tatib) serupa. Panitia kerja (panja) telah membahas aturan baru mengenai disiplin kerja dewan. Wakil rakyat yang sengaja bolos tiga rapat berturut bisa mendapat sanksi dilucuti haknya untuk mendapat peningkatan kapasitas. Sebelumnya, sanksi baru diberikan jika tujuh kali membolos. ‘’Ini berlaku untuk rapat di tingkat komisi, fraksi, atau paripurna. Tidak perlu menunggu surat peringatan (SP), langsung sanksi,’’ tegas Sunarto. (naz/c1/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button