AdvertorialMadiun

Kota Madiun Raih Predikat Kota Layak Anak Ketiga

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Predikat Kota Layak Anak (KLA) kembali diraih Kota Madiun. Penghargaan itu merupakan kali ke-3. Hasil penilaiannya lebih tinggi ketimbang penghargaan tahun sebelumnya.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise kepada Wali Kota Madiun Maidi di Makassar, Selasa lalu (23/7). Maidi begitu mengapresiasi capaian prestasi level nasional itu. Diakuinya, penghargaan itu bukan akhir dari perjuangan Kota Madiun menjadi kota ramah anak. ’’Masih ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan pemkot. Terutama, hal-hal yang menyangkut anak,’’ ujar Maidi.

PRESTASI MEMBANGGAKAN: Wali Kota Madiun Maidi bersama Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Madiun Heri Suwartono (pegang piala), Kepala Dinas Pendidikan Heri Wasana, Kepala Dinas Kesehatan dan KB dr Agung Sulistya Wardani, dan Kepala Dispendukcapil Nono Djati Kusumo, serta jajaran pegawai pemkot.

Rencananya, lanjut Maidi, akan membuka berbagai wadah untuk anak berprestasi. Serta menambah fasilitas di sejumlah sekolah negeri demi mewujudkan program sekolah ramah anak. ’’Harus kami tingkatkan. Sarana yang belum memadai kita cukupi. Sehingga, fasilitas yang belum sempurna akan segera disempurnakan,’’ tuturnya.

Selain itu, Maidi menganggap menjadi KLA berarti harus mengerti apa yang menjadi keinginan anak. Dia berpendapat pemkot harus mendengar semua keluh kesah anak secara langsung. Sehingga, upaya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan untuk mewujudkan KLA tidak sia-sia. Mengingat banyak aspek yang menjadi parameter KLA. Mulai jaminan kesehatan hingga pendidikan bagi anak. ’’Bukan hanya fasilitas. Tapi, bagaimana kita memperlakukan anak. Karena itu, fasilitas yang diberikan pemkot harus menunjang masa depan anak,’’ ucapnya.

Seperti diketahui, ada lima klaster penilaian yang menjadikan Kota Madiun berpredikat kota layak anak. Meliputi perlindungan hak khusus anak, jaminan kesehatan dasar dan kesejahteraan, keberadaan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta hak sipil kebebasan yang meliputi akta kelahiran anak dan informasi layak anak. Lalu, jaminan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya. Seperti menerapkan program pendidikan wajib belajar (wajar) 9 tahun. (her/c1/ota/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close