AdvertorialNgawi

Komisi IV DPRD Ngawi Minta Konsultan Aktif di Lapangan

Kekosongan Pengawas Jadi Sorotan

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Komisi IV DPRD membeberkan sejumlah temuan hasil inspeksi mendadak (sidak) dari beberapa proyek fisik di Ngawi tahun ini kepada organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Upaya yang bertujuan mengklarifikasi sekaligus mencari solusi terbaik ke depan itu dilakukan di ruang rapat komisi terkait Senin (9/12). ‘’Sebagai tindak lanjut hasil temuan kami di lapangan,’’ kata Ketua Komisi IV DPRD Ngawi Slamet Riyanto.

Beberapa waktu lalu pihaknya sudah turun langsung untuk menginspeksi sejumlah kegiatan pembangunan di Ngawi. Terutama yang ditangani oleh mitra kerjanya yaitu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR) serta dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (disperkim). ‘’Dari kegiatan sidak itu, ada beberapa temuan yang perlu untuk disikapi atau ditindaklanjuti,’’ ujarnya.

Karena itu, pihaknya sengaja mengundang dua OPD tersebut untuk dimintai keterangannya. Rapat kemarin juga digunakan komisi IV untuk memberikan masukan kepada eksekutif. Terutama mengenai kinerja pengawas proyek yang dinilai kurang maksimal selama ini. ‘’Kami minta agar konsultan pengawas lebih aktif di lapangan. Kalau perlu selalu stand by setiap hari, termasuk pelaksananya,’’ pintanya.

Slamet terpaksa menyampaikan hal itu karena selama melakukan sidak beberapa waktu lalu menemukan banyak kekosongan pengawas maupun pelaksana di lapangan. Yang ada hanya pekerja maupun para kulinya. Menurut dia, itu tidak boleh terjadi lagi ke depan. Sebab, baik buruk maupun sukses tidaknya proyek itu tanggung jawab pengawas. ‘’Mereka (pengawas, Red) kan wakil pemerintah yang diminta mengawasi proyek supaya tidak ada kesalahan,’’ tuturnya.

Slamet juga menyampaikan pesan kepada OPD terkait maupun pelaksana. Dia meminta semua proyek di Ngawi kualitasnya harus betul-betul terjamin. Minimal sesuai standar yang disiapkan. Begitu juga dari sisi kuantitas. Dia tak ingin ada spesifikasi yang dikurangi. Setiap kegiatan volumenya harus terpenuhi seratus persen. ‘’Selain itu, harus on time sesuai jadwal. Tidak boleh molor atau ada kata terlambat,’’ tegasnya.

Slamet juga menyampaikan sikap DPRD mengenai imbauan Presiden Joko Widodo soal pelaksanaan kegiatan proyek tahun depan. Presiden meminta semua program kegiatan mulai dikerjakan pada awal tahun. Terutama proses persiapan kegiatan proyek fisik. Sehingga, kegiatan proyek diharapkan sudah dapat dijalankan pada Maret-April. ‘’Kami sangat support itu, dan kami minta semua OPD mau menjalankannya,’’ ucapnya. (tif/c1/odi/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close