AdvertorialNgawi

Komisi II DPRD Ngawi Gelar Rakor dengan OPD

Kawal Program Setahun ke Depan

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Komisi II DPRD Ngawi tancap gas dalam melakukan pengawasan dan pengawalan program kerja pemerintah tahun ini. Komisi tersebut sengaja mengundang semua organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerjanya untuk melakukan rapat koordinasi (rakor) Senin (20/1). ‘’Kami ingin bisa segera melakukan mapping terkait program yang akan dijalankan pada 2020 ini,’’ kata Ketua Komisi II DPRD Ngawi Siswanto.

Rakor tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat internal di komisinya beberapa hari lalu. Tujuannya, komisi II ingin dalam pengawasan dan pengawalan setiap pelaksanaan program kerja pemerintah, khususnya yang ditangani oleh beberapa OPD mitra kerja komisinya, bisa berjalan efektif dan maksimal. ‘’Tadi kami sudah minta gambaran program apa saja yang akan dilaksanakan pada 2020 ini, di samping memberikan sejumlah masukan,’’ terangnya.

Misalnya mengenai upaya penanggulangan bencana di Ngawi selama 2020 ini. Siswanto menyebut, dari sejumlah OPD yang terlibat dalam upaya itu sudah memaparkan program-programnya. Di antaranya dari RSUD dr Soeroto, dinas kesehatan (dinkes), dan badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) setempat. ‘’Sebenarnya dinsos juga terlibat, tapi tadi (kemarin, Red) kepala OPD-nya sedang dinas luar sehingga harus kami tunda (rakor),’’ jelasnya.

Sekilas, dari paparan yang disampaikan sejumlah OPD itu pemerintah daerah sepertinya sudah cukup siap dalam menghadapi bencana. Apalagi, sebelumnya mereka juga sudah menggelar rakor sendiri di internal eksekutif. Selain membahas mengenai penanggulangan bencana, rakor kemarin juga membicarakan mengenai sejumlah isu terkini. ‘’Tadi sempat dibahas mengenai pola jebakan listrik untuk mengatasi hama tikus yang masih sering dilakukan petani,’’ ujarnya.

Komisi II sudah meminta penjelasan dari dinas pertanian (disperta) mengenai persoalan itu. Siswanto menyampaikan, OPD terkait mengaku sudah melakukan upaya pencegahan terhadap praktik jebakan listrik dengan melakukan sosialisasi ke petani langsung selama ini. Sayangnya, hal itu masih belum maksimal. Banyak petani yang masih menerapkan jebakan listrik. ‘’Mereka (disperta, Red) berharap PLN juga ikut bertindak. Misalnya dengan membuat aturan khusus mengenai listrik untuk persawahan,’’ paparnya.

Selain itu, komisi II bakal kembali meninjau proyek pembangunan Agro Techno Park (ATP) di Ngrambe yang merupakan program kegiatan dinas pangan dan perikanan. Pihak legislatif ingin memastikan apa yang diusulkan setelah kegiatan inspeksi mendadak (sidak) beberapa waktu lalu sudah ditindaklanjuti. ‘’Besok (hari ini, Red) akan kami cek lagi di lapangan, sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan OPD terkait,’’ ungkapnya.

Begitu juga untuk dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan KB, Siswanto berharap OPD tersebut tidak berfokus pada program KB saja. Tapi, tahun ini lebih diarahkan untuk pemberdayaan perempuan maupun upaya terhadap perlindungan anak. ‘’Untuk pendidikan kami akan agendakan lagi rapat koordinasi dengan dinas pendidikan. Mudah-mudahan dalam minggu ini bisa dilakukan,’’ harapnya. (tif/c1/odi/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close