Ponorogo

Klinik UMP Klarifikasi Blacklist Pemerintah Taiwan

‘’2015 lalu, memang kami nyatakan sehat. Fit to work. Tapi ketika memperpanjang kontrak di tahun ini, tidak ada pemeriksaan sama sekali.’’ MUKANDAR, Kepala Cabang Klinik Ultra Medica Ponorogo

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Klinik Ultra Medica Ponorogo (UMP) ogah disalahkan atas blacklist yang diberlakukan pemerintah Taiwan. Pihak klinik mengklaim, calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang sengaja mengakali aturan dengan tidak mencantumkan hasil medical check up alias pemeriksaan kesehatan terbaru sebagai salah satu persyaratan untuk merantau ke Taiwan. Alhasil, UMP yang terkena imbasnya.

‘’Ini larangan sementara, tidak ada batas waktu. Tapi kami tetap akan berusaha komunikasikan dengan pemerintah Taiwan,’’ ungkap Mukandar, Kepala Cabang Klinik UMP, Kamis (31/10).

Pada 23 Oktober lalu, Kantor Dagang dan Ekonomi Taipei (TETO) mengumumkan secara resmi blacklist terhadap dua klinik kesehatan di Indonesia. Satu klinik di antaranya (UMP) berlokasi di Bumi Reyog. Satu klinik lainnya berlokasi di Jakarta. Mulai 15 November, pemeriksaan kesehatan kedua klinik itu tidak lagi diakui pemerintah Taiwan sebagai syarat para calon PMI. Padahal, UMP cukup sering menjadi jujukan calon PMI dari Ponorogo untuk mengurus pemeriksaan kesehatan.

Mukandar menceritakan, September lalu, pihaknya dipanggil kantor perwakilan TETO di Jakarta guna menginformasikan kebijakan itu. Pihak TETO, lanjutnya, menjelaskan bahwa ada dua PMI asal Ponorogo yang kedapatan terjangkit campak ketika tiba di Taiwan, tahun ini. Padahal, mereka mengantongi hasil pemeriksaan kesehatan dari UMP dan sudah dinyatakan sehat. ‘’Itu yang dipermasalahkan. Karena hasil pemeriksaannya tidak diperbarui ketika berangkat lagi ke Taiwan,’’ kata dia.

Pihak klinik mengklaim, hasil pemeriksaan kesehatan kedua PMI itu kedaluwarsa. Mukandar menyebut, kedua orang itu sejatinya sudah berangkat ke Taiwan pada 2015. Mereka pun sudah tiga tahun bekerja di sana, dan baru pulang ke Ponorogo ketika habis kontrak pada 2018 lalu. Namun diam-diam, keduanya berangkat kembali tahun ini, tanpa pemeriksaan untuk kedua kalinya. ‘’2015 lalu, memang kami nyatakan sehat. Fit to work. Tapi ketika memperpanjang kontrak di tahun ini, tidak ada pemeriksaan sama sekali,’’ bebernya.

Mukandar menegaskan, kebijakan blacklist jelas merugikan kliniknya. Padahal, sudah bekerja sesuai prosedur. Hanya dalam kasus ini, calon PMI lah yang mencoba menyalahi aturan yang ada. Mukandar mengaku sudah dua kali mengklarifikasi kebijakan itu kepada TETO. Namun, tidak ada tanggapan positif. ‘’Kami sudah klarifikasi TETO, dan komunikasi juga dengan BNP2TKI. Harapannya (blacklist dari Taiwan) bisa ditangguhkan,’’ tandasnya. (naz/fin)

Disnaker : Tak Ada Alasan, Harus Penuhi Persyaratan

DINAS tenaga kerja (disnaker) Ponorogo tak menampik adanya persoalan pekerja migran Indonesia (PMI) yang dipulangkan karena persyaratan kesehatan. Bukan kali ini saja. Ditengarai, ada kasus serupa yang dialami PMI lainnya. Pihak klinik diminta tidak cari-cari alasan dalam memberi pelayanan kepada para calon PMI Bumi Reyog. ‘’Tidak ada alasan. Klinik yang menjadi tempat medical check up PMI ke Taiwan ya harus memenuhi persyaratan yang dikehendaki Taiwan,’’ tegas Kepala Disnaker Ponorogo Bediyanto (31/10).

Kebijakan blacklist yang diberlakukan pemerintah Taiwan terhadap Klinik Ultra Medica Ponorogo (UMP) sudah diketahui Bediyanto. Mulai 15 November nanti, untuk sementara sampai batas waktu yang tidak ditangguhkan, pemeriksaan kesehatan yang dilakukan UMP tidak akan diakui Taiwan. Kebijakan itu, kata Bediyanto, hanya berlaku untuk Taiwan. Negara lain tidak terpengaruh. ‘’Untuk pemeriksaan kesehatan calon PMI Hongkong misalnya, masih tetap diterima,’’ sebutnya.

Bediyanto meyakini, pemerintah Taiwan mengeluarkan kebijakan tersebut berdasar banyak pertimbangan. Khususnya, terkait pemeriksaan kesehatan yang dilakukan klinik di Jalan Batoro Katong tersebut. Pihak klinik harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah Taiwan. Dia meminta klinik untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. ‘’Seharusnya tidak ada alasan,’’ kata dia.

Untuk sementara waktu, UMP masih bisa melayani pemeriksaan kesehatan untuk calon PMI di Taiwan hingga 15 November. Selepas itu, keabsahaan pemeriksaan kesehatan klinik tersebut tak lagi diakui. Bagaimana setelah itu? Menurut Bediyanto, para calon PMI bisa mengajukan pemeriksaan kesehatan di klinik lain yang sudah diakui pemerintah Taiwan. ‘’Bisa di klinik lain,’’ ujarnya.

Temuan tersebut, lanjut Bediyanto, juga memunculkan ide untuk mendirikan klinik khusus untuk menangani pemeriksaan kesehatan para calon PMI. Namun, wacana itu belum sampai diutarakan kepada bupati. Bediyanto masih perlu melakukan kajian lebih lanjut. ‘’Kami menjajaki, kalau bisa pemerintah bisa sendiri (menangani pemeriksaan kesehatan untuk calon PMI). Yang jelas sementara ini, tidak mesti di satu klinik khusus,’’ ujar mantan kepala BPBD itu. (naz/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button