Madiun

Klaster Mantenan Jadi Bahan Rasan-Rasan

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Klaster mantenan di Desa Bantengan dan Mojopurno, Wungu, jadi rasan-rasan semua kalangan. Mulai di warung-warung hingga pejabat tinggi negara pun turun gunung. ‘’Dengar-dengar, yang pertama kena Covid-19 di mantenan itu sudah meninggal,’’ kata Wati, warga Desa Mojorayung, Wungu, Sabtu (19/6).

Mojorayung dan Bantengan memang berbatasan, sehingga ledakan kasus korona itu nyaring terdengar. Wati mengungkapkan, lockdown Dusun Bulurejo, Bantengan, masih menjadi pergunjingan hangat di warungnya. ‘’Yang disebut-sebut pertama kena Covid-19 itu laki-laki beranak satu yang bekerja di toko material Kota Madiun. Masih kerabat dengan yang punya hajat,’’ ujarnya.

Hanya, perempuan paro baya itu tidak tahu namanya. Menurut dia, kabar tersebut sudah beredar hingga di tetangga desa. Banyak orang yang tahu dan membenarkan kabar tersebut. ‘’Karena bos toko material tempatnya bekerja juga positif dan meninggal,’’ bebernya.

Wati juga sebatas mendengar cerita bahwa tidak ada protokol kesehatan (prokes) yang dijalankan dalam hajatan mantenan. Tetangga Wati yang mbecek (nyumbang) menyebut bahwa hajatan di Bantengan itu bebas. Seperti jamuan prasmanan dan banyak orang tidak memakai masker. ‘’Orang yang meninggal itu ikut peladen dan tidak pakai masker,’’ ungkapnya.

Warga juga heran dengan adanya hiburan reyog dan electone di mantenan tersebut. Diberitakan sebelumnya, mantenan itu memunculkan klaster penderita Covid-19. Sedikitnya 66 orang warga Desa Bantengan, tempat tinggal mempelai perempuan, positif rapid test antigen.

Tracing dan testing diperluas ke lingkungan tempat tinggal pengantin laki-laki di Desa Mojopurno. Hasilnya, 22 orang positif. Puluhan orang itu telah dijemput dan diisolasi di RSUD Dolopo Senin malam (14/6). ‘’Warga sini (Mojorayung, Red) yang kerja memasak di mantenan itu juga ikut diperiksa (rapid test antigen). Kalau soal reyog, yang dari sini cuma ketekan (bujang ganong) saja,’’ jelas Wati.

Hingga kini rasan-rasan seputar klaster mantenan terus menggelinding. Wati menyebut, menyusul 88 warga di dua desa tetangganya itu, beberapa kali masih ada warga yang dijemput petugas ber-alat pelindung diri (APD). ‘’Bulurejo sekarang di-lockdown, didatangi pejabat-pejabat. Katanya hari ini (kemarin, Red) Bu Khofifah (gubernur Jatim) juga mau datang,’’ tuturnya.

Info itu benar adanya. Pada Jumat (18/6) lalu lima pejabat tinggi negara dan provinsi datang ke Bantengan. Yakni, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.

Sayangnya, mereka tidak berkenan memberi keterangan pers. Sejumlah awak media hanya diperkenankan berada di luar pagar kantor desa yang dijaga ketat petugas bersenjata dari berbagai satuan dengan masker rangkap dua.

Rombongan para pejabat negara itu tiba ke kantor Desa Bantengan sekitar pukul 13.00. Mereka naik bus Lanud Iswahjudi. Diikuti tiga bus dan 34 mobil dari berbagai instansi. Sudah tentu banyak orang dalam rombongan itu.

Sesaat setelah tiba, terdengar dari pengeras suara penjelasan terkait klaster mantenan dan PPKM mikro di desa setempat. Setelah paparan selesai, pengeras suara mati. Dari kejauhan, para petinggi itu terlihat memberi arahan. Setelah itu, rombongan gedhen tersebut meninggalkan kantor desa.

Sehari sebelumnya, Kamis (17/6), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Muhadjir Effendy juga ke Bantengan dengan tajuk cek PPKM mikro. Muhadjir sempat memberi keterangan bahwa klaster hajatan saat ini jadi fenomena di daerah pinggiran. Termasuk kegiatan masyarakat lain seperti kenduri.

Dia menekankan bahwa hal tersebut patut diwaspadai. Kegiatan masyarakat seperti itu bisa menjadi titik penularan Covid-19 lantaran kerumunan tak terkendali. ‘’Apalagi, hajatan dengan nanggap reyog. Pasti banyak yang kalap, itu bakal jadi pusat Covid-19,’’ sebut Muhadjir.

Menteri asli Kabupaten Madiun itu menyebut bahwa klaster mantenan tidak akan terjadi jika dilaksanakan dengan disiplin prokes. Faktanya, malah nanggap reyog. Sehingga, mengundang warga melihat reyog dan berkerumun tanpa mematuhi prokes. ‘’Kuncinya kesadaran masyarakat. Kalau hanya mengandalkan aparat atau pemerintah, tidak bisa dan nggak mungkin. Kesadaran saling mengontrol dan mengingatkan,’’ ungkapnya sembari menyebut penerapan PPKM mikro tidak digebyah-uyah di seluruh daerah. Cukup di zona merah RT, RW, atau keluarga. (den/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button