Madiun

Kisruh Pilkades Geger dan Kertobanyon Lanjut ke Kabupaten

Dimediasi setelah 18 Hari

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Penanganan kisruh Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Geger dan Kertobanyon, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun di tingkat akar rumput “terlambat”. Senin (4/11) Camat Geger Eryk Sanjaya memediasi dua calon kepala desa (cakades) yang memprotes surat suara tidak sah karena tembus simetris. Pertemuan di kantor kecamatan setempat itu terlewat 18 hari kalender sejak pemungutan suara 16 Oktober lalu.

Selama dua pekan lebih itu, kedua cakades dua kali hearing dengan komisi A DPRD, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD), serta bagian hukum setdakab setempat. Membahas ihwal tafsir sah tidaknya suara dalam Perbup 31/2019 tentang Kepala Desa dan keberlakuan surat edaran (SE) Kemendagri Nomor 140/5025/BPD, Oktober 2018.

Dokumen yang menyatakan sah terhadap surat suara satu tercoblos di dalam kotak calon dan satu di ruang lain tanpa mengenai calon. ‘’Bisa dibilang mediasi tim pengawas kecamatan terlambat karena tempo penyelesaian sudah terlewat lebih dari 15 hari,’’ kata Mahmud Rudiyanto, cakades Geger.

Mahmud mengungkapkan, surat keberatan hasil pemungutan suara telah dilayangkan ke panitia pilkades dan pengawas kecamatan pada 17 Oktober lalu. Khusus panitia pilkades telah dilakukan pertemuan dengan tuntutan menghitung ulang 568 lembar suara tidak sah di tiga tempat pemungutan suara (TPS).

Namun, surat keberatan belum ada tindak lanjutnya. Sampai Minggu malam (3/11) undangan mediasi dari kecamatan itu diterima. ‘’Bilangnya sekadar mediasi baru bisa sekarang (kemarin),’’ paparnya kala ditanya alasan mediasi tingkat kecamatan baru dilaksanakan kemarin.

Mediasi yang dimulai sekitar pukul 09.30 di ruang camat itu tertutup untuk awak media. Dua cakades bersama panitia pilkades dan badan permusyawaratan desa (BPD) setempat dipanggil bergiliran. Mahmud masuk pertama dimediasi selama 45 menit. Sedangkan Suji, cakades Kertobanyon, lebih singkat sekitar 15 menit. Selain pihak desa, mediasi menghadirkan muspika. ‘’Hasil mediasi belum ada titik temu,’’ ujarnya.

Mahmud menjelaskan pokok pembahasan tidak jauh dari coblos tembus simetris dan tuntutan hitung ulang. Setali tiga uang dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama dewan, komunikasi dengan tim pengawas tidak ada persamaan persepsi terhadap regulasi. ‘’Pengawas akan menaikkan keberatan kami ke tingkat kabupaten,’’ lanjutnya.

Suji mengutarakan hal serupa. Dia menyampaikan keberatan terhadap suara tidak sah 222 lembar sehari setelah pemungutan ke panitia pilkades dan pengawas kecamatan. Namun, permohonan baru ditindaklanjuti kemarin. Pun pertemuan tersebut tidak menemukan kata mufakat. ‘’Tuntutan mengesahkan coblos tembus simetris akan dibawa ke kabupaten,’’ ujarnya.

Suji mengatakan pihaknya memang tidak intens sosialisasi ke masyarakat perihal teknis mencoblos. Alasannya tidak mendapatkan petunjuk dari panitia pilkades untuk menyebarluaskan tata cara mencoblos ke konstituen. ‘’Tidak ada pengumuman dari panitia pilkades,’’ katanya. (cor/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button