Mejayan

Kisruh Pilkades Dibawa ke Kemendagri

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Penyelesaian kisruh Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2019 Kabupaten Madiun atas banyaknya suara tidak sah mendapat angin segar. DPRD setempat membuka pintu memfasilitasi tuntutan calon kepala desa (cakades) yang berpolemik untuk konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Tujuannya, menanyakan Surat Edaran (SE) Kemendagri Nomor 140/5025/BPD. Follow up lingkup pemberlakuan yang ditujukan untuk Pilkades Senibung, Ketungau Hilir, Kalimantan Barat, Oktober 2018, tersebut.

Angin segar itu berembus dalam rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Kabupaten Madiun Kamis (31/10). ‘’Saya setuju menindaklanjuti aduan demi percepatan penyelesaian,’’ kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Kuwat Edy Santoso di hadapan peserta rapat.

Hearing yang diwarnai aksi unjuk rasa itu diikuti pendukung cakades dari empat desa yang berpolemik. Yakni, cakades Geger dan Kertobanyon, Kecamatan Geger, dan Klitik, Wonoasri, serta warga Desa Pucangrejo, Sawahan. Prosesnya berlangsung lima jam sejak pukul 10.30. RDP pertama dengan warga Pucangrejo sempat diskors satu jam mulai pukul 12.45. Sedangkan tiga desa lainnya ikut hearing  21 Oktober lalu.

Penghentian sementara rapat dilakukan setelah Sigit Ikhsan Wibowo, perwakilan cakades Geger dan Kertobanyon, mendesak komisi A. Legislatif diminta memutuskan bisa tidaknya menjadi penyambung lidah ke pusat. Hari Puryadi, ketua komisi A sekaligus pemimpin rapat tidak bisa menjanjikan karena perlu berkomunikasi dengan pimpinan dewan.

Akhirnya, tiga dari empat pimpinan DPRD mengambil alih pertemuan di ruang rapat I itu. Selain Kuwat, ada ketua DPRD Ferry Sudarsono dan wakil ketua lainnya Suwandi. Skors membuat Kabag Hukum Setdakab Madiun Widodo undur diri meninggalkan forum. Alasannya, kendali memutuskan fasilitasi di tangan dewan. Pihaknya masih punya tugas lain yang harus dikerjakan. ‘’Kami terima permintaan dan akan menindaklanjutinya, tapi dengan dasar dan alasan yang jelas,’’ kata Suwandi.

Menurut Suwandi, cakades yang memprotes hasil pilkades serentak diminta mengajukan surat permohonan ke dewan. Isinya selengkap mungkin meliputi data perolehan suara. Juga dasar yang membuat mereka kukuh bahwa coblos tembus simetris itu sah, hingga suara tidak sah perlu dihitung ulang.

Pengajuannya pun secepat mungkin demi mengejar dua pekan sisa tempo penyelesaian perselisihan 30 hari. Sebagaimana aturan main Perbup 31/2019 tentang Kepala Desa. ‘’Sebab kami perlu berkomunikasi dengan komisi A dan eksekutif,’’ ujarnya.

Diskusi sempat terjadi dalam hal mekanisme konsultasi dengan pusat. Dewan perlu bersurat untuk memperoleh rekomendasi Pemprov Jawa Timur dan Kemendagri. Terlepas disetujui tidaknya rekom itu, dewan pun belum bisa menjamin sisa waktu mencukupi. Sebab ada proses birokrasi.

Namun, pendapat mereka berubah ketika Tatik Sri Wulandari, salah seorang kuasa hukum cakades Geger dan Kertobanyon menyampaikan Peraturan Pemerintah (PP) 12/2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 5 regulasi itu menjelaskan konsultasi bisa dilakukan bila keperluannya bersifat mendesak atau menyangkut kepentingan masyarakat luas yang belum diatur tegas dalam perundang-undangan. ‘’PP 12/2017 bisa menjadi solusi,’’ ucap Tatik.

Sigit berterima kasih karena dewan yang bersedia menindaklanjuti tuntutan. Pihaknya segera menyelesaikan surat permohonan itu dengan dilengkapi data hasil perolehan suara dan dasar-dasar regulasi. ‘’Konsultasi dengan pusat itu bagian dewan menjalankan tugas dan fungsi legislasi serta kontrol pengawasan,’’ ujarnya. (cor/sat)

Pemkab Minta Regulasi Dijunjung Tinggi

MENUNTUT: Sejumlah massa berunjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Madiun.

‘’Yang ada perbup itu mengatur secara terperinci tentang suara sah dan tidak sah.’’ Widodo, Kabag Hukum Setdakab Madiun

PEMKAB Madiun bersikukuh SE Kemendagri Nomor 40/5025/BPD tidak bisa diterapkan sebagai produk hukum. Sebab, dokumen itu ditujukan untuk pelaksanaan pilkades di daerah tertentu. ‘’Surat itu menjawab pertanyaan, bukan surat edaran ditujukan untuk seluruh daerah,’’ kata Kabag Hukum Setdakab Madiun Widodo Kamis  (31/10).

Widodo menjelaskan, Perbup 31/2019 tentang Kepala Desa disusun dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (DPMD). Sedangkan pihaknya legal drafting-nya. Hasil penelaahan, regulasi turunan Perda 3/2019 tentang Desa itu tidak bertabrakan dengan regulasi di atasnya atau sampingnya. Dalam hal ini Undang-Undang (UU) 6/2014 tentang Desa dan Permendagri 112/2014. ‘’Yang ada perbup itu mengatur secara terperinci tentang suara sah dan tidak sah,’’ ujarnya.

Menurut dia, pikades bisa jadi pembelajaran hukum kepada masyarakat. Persoalan puas dan tidak puas terhadap hasil itu adalah hal wajar. Namun, regulasi perlu dijunjung tinggi. Sebab dalam azas hukum, sejelek apa pun peraturan, selama belum ada pencabutan, regulasi itu yang digunakan. Dalam hal terjadi perselisihan, ketentuan peraturan yang ada diikuti. ‘’Upaya penyelesaian belum tentu mutlak bisa selesai, karena bisa saja naik ke pengadilan. Mekanisme memang tidak diatur jelas, karena cara penyelesaian itu bermacam-macam,’’ paparnya.

Kabid Bina Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Madiun Solichoel Arif  menegaskan ketentuan suara sah dan tidak sah mengacu pasal 40 Permendagri 112/2014. Bahkan, beberapa poin dalam suara tidak sah diperjelas dalam perbup. Perihal penyelesaian, fasilitasinya dilakukan secara berjenjang dari tingkat desa hingga kecamatan. Perintah hitung ulang tidak ada karena memang tidak dibenarkan membuka kotak suara pasca penghitungan. ‘’Ketika tidak ada titik temu selama 30 hari, cakades terpilih tetap dilantik. Tujuannya agar tidak mengganggu tahapan,’’ ujarnya. (cor/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button