Madiun

Kisruh Pilkades, Cakades Geger Resmi Lapor Polisi

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Bola api kisruh pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Madiun 2019 pada 28 Oktober lalu terus menggelinding liar. Calon kepala desa (cakades) yang kecewa dengan hasil pilkades belum puas beraudiensi dengan DPRD pekan lalu. Senin (28/10) kemarin mereka mendatangi Mapolres Madiun.

Cakades Geger dan Kertobanyon, Kecamatan Geger, melaporkan panitia yang dituding tidak sesuai peraturan bupati (perbup) perihal pelaksanaan pilkades setempat. Mereka minta kepolisian mengusutnya. ‘’Kami melaporkan Joko Lelono selaku ketua panitia tingkat kabupaten dan ketua panitia tingkat desa lantaran melakukan kebohongan publik,’’ kata Sigit Ikhsan Wibowo, kuasa hukum Cakades Geger Mahmud Rudiyanto.

Dalam laporannya, mereka mendesak panitia memberi penjelasan terkait proses pilkades yang dianggap cacat hukum. Pun ketidaknetralan panitia. Pilkades Geger yang diikuti lima cakades dimenangkan cakades nomor urut 1 Syamsudin yang juga petahana. Namun, cakades Mahmud Rudiyanto menuding ada kejanggalan dalam penghitungan suara. ‘’Sesuai Permendagri, salah satu bukti kesalahannya adalah coblos tembus simetris atau coblos dua tapi yang satu tidak mengenai gambar calon lain,’’ paparnya.

Karena itu, pihaknya menuntut dilakukan peghitungan ulang. Sigit menyebut penghitungan ulang dengan membuka kotak suara tidak harus izin pengadilan negeri (PN) setempat. ‘’Kenyataannya, panitia menolak. Alasannya, pembukaan surat suara harus izin PN,’’ ungkapnya.

Apakah berencana menggugat di pengadilan tata usaha negara (PTUN)? Sigit belum ada niat ke sana. Dalihnya,  sesuai  UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan permendagri, pemerintah daerah wajib menyelesaikan sengketa pilkades dalam waktu 30 hari pasca pencoblosan dan penghitungan suara. ‘’Tapi, hingga saat ini pemerintah daerah belum juga melakukan tindakan,’’ bebernya.

Kasat Reskrim Polres Madiun AKP Logos Bintoro membenarkan telah menerima laporan cakades Geger tersebut. Logos menyebut pihak pelapor merasa dirugikan atas pelaksanaan pilkades yang diduga melanggar perbup tersebut. ‘’Laporan sudah kami terima. Selanjutnya kami akan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan saksi-saksi,’’ janjinya. (mgc/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
close