AdvertorialMadiun

Dorong Pemdes Terbuka Soal KIP

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Penggunaan dana desa perlu mendapat perhatian luas. Prinsip transparansi harus dikedepankan oleh pemerintah desa (pemdes). Supaya masyarakat dapat mengetahui dan ikut berperan serta dalam mengawasi pembangunan di desa mereka.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim, Imadoeddin saat kegiatan sosialisasi standar layanan informasi publik (SLIP) desa di kantor Bakorwil I Madiun Senin (28/10). Menurutnya, peraturan SLIP merupakan turunan dari peraturan Komisi Informasi 1/2010 tentang standart pelayanan publik.

Di mana, lanjut Imadoeddin, SLIP itu dapat menjadi pedoman pemerintah desa untuk melakukan keterbukaan informasi ke masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan pemdes, menjamin pemenuhan hak warga untuk memperoleh akses informasi publik desa, dan penyelenggaraan keterbukaan informasi. ‘’Semua warga desa berhak mengetahui informasi yang dikelola oleh pemerintah desa,’’ terangnya.

Selama 2019, pihaknya mencatat dana desa yang telah digelontorkan mencapai Rp 70 triliun. Bahkan, jumlah tersebut bisa bertambah sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dengan besarnya alokasi dana desa tersebut, tentu SLIP perlu diberlakukan.

Imadoeddin mengungkapkan prosedurnya seluruh pemdes harus memiliki pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Mereka ditunjuk langsung oleh kepala desa (kades). Tupoksinya untuk mengelola, mendokumentasi, menyimpan serta melayani permohonan informasi dari warga. ‘’Petugas PPID ini harus dipilih dengan netral dan tidak ada unsur politik, supaya berkerja dengan baik,’’ ungkapnya.

Lebih lanjut, pihaknya berharap seluruh pemdes memahami dan mengimplementasikan isi materi dari UU desa dan UU keterbukaan informasi publik (KIP). Sehingga pengelolaan dana desa dapat dilakukan dengan akuntabel dan transparan. ‘’Jika pemdes tidak transparan maka warga desa berhak memohon penyelesaian sengketa informasi (PSI) lewat PPID Desa,’’ jelas Imadoeddin.

Komisioner Bidang PSI KI Jatim Lely Indah Mindarti menambahkan proses pelaporan PSI cukup mudah. Pemohon tinggal mengajukan pengaduan ke PPID. Selanjutnya, PPID mempunyai waktu 10 hari untuk menindaklanjuti permohonan informasi tersebut. Apabila, jawaban dari PPID dianggap tidak memuaskan atau tidak dijawab, dapat mengajukan PSI ki KI Jatim. ‘’Kalau belum puas juga, warga bisa melapor ke kami dengan prosedur yang telah ditentukan,’’ jelas Lely.

Dia mengungkapkan saat ini beberapa desa di Jatim mulai terbuka memaparkan publikasi terkait APBDes dan RPJMDes mereka. Misalnya dengan menggunakan papan pengumuman atau website pemdes. ‘’Cara itu salah satu langkah positif dari desa  untuk menyampaikan keterbukaan informasi publik kepada masyarakat,’’ ugkap Lely. (ti7/her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button