MadiunPendidikan

Ketar-Ketir, Lembaga Bimbel Terancam Gulung Tikar jika UN-USBN Dihapus

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Perubahan sistem ujian nasional (UN) dan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) yang bakal diterapkan mulai 2021 nanti memicu pro-kontra di masyarakat. Khususnya, para pengelola lembaga bimbingan belajar (bimbel). Mereka ketar-ketir jika kebijakan itu benar-benar diterapkan.

Manajer Lembaga Bimbel Primagama Kota Madiun Muhammad Yahya salah satunya. Menurut dia, perubahan itu berpotensi menurunkan motivasi belajar siswa. Jika dulu UN dan USBN dilaksanakan di kelas akhir, nantinya di kelompok tengah jenjang yang cenderung tak memiliki motivasi. ‘’Sesuai permendikbud, UN terakhir 2020. Kemudian diganti ujian tengah jenjang sekolah,’’ kata Yahya Senin (16/12).

Kendati ada perubahan, lanjut dia, tidak jadi soal. Yahya tetap optimistis lembaga bimbelnya akan terus berjalan. Terpenting ada permintaan dari siswa dan orang tua. ‘’Tetap berjalan tapi diperkirakan ada perubahan program,’’ ujarnya.

Dengan perubahan itu, program persiapan UN yang selama ini diterapkan lembaganya tidak sesuai lagi. Untuk itu, pihaknya akan menyiapkan program lain yang sesuai dengan kebijakan baru dan menyesuaikan kebutuhan siswa. Diperkirakan beralih ke program pendampingan belajar. ‘’Persiapan ulangan harian, ujian tengah semester, dan semester akhir,’’ tuturnya.

Jika tidak ada permintaan dari siswa dan orang tua, otomatis bimbelnya gulung tikar. Apalagi, setelah belakangan muncul kabar penghapusan UN, permintaan pendampingan sudah mulai turun. ‘’Jika diterapkan pasti menurun drastis. Jika tidak ada permintaan, tanpa ditutup otomatis tutup sendiri,’’ ungkapnya.

Manajer Lembaga Bimbel Creative Education Course (CEC) Kota Madiun Warih Ambarwanto juga merasakan keresahan yang sama. Bahkan, permintaan di lembaganya telah turun sejak beberapa tahun belakangan. ‘’Terhitung sejak diberlakukannya full day school sudah mulai turun. Apalagi ini UN dihapus,’’ kata Warih.

Dia pun memastikan bimbelnya tidak bakal tutup. Sebab, selain mendampingi siswa yang les karena ingin berprestasi, juga ada program pendampingan lain selain persiapan UN. Seperti seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN) dan seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri (SBM PTN). Juga STAN dan CPNS. ‘’Untuk UN dialihkan ke pendampingan belajar,’’ ujarnya. (mg2/kid/c1/sat)

UN-USBN Berganti Merdeka Belajar

UJIAN nasional (UN) dan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) 2020 bakal jadi yang terakhir. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI resmi menggantinya dengan ujian (assessment). Keputusan itu disampaikan dalam rapat bersama seluruh kepala dinas pendidikan (dindik) se-Indonesia di Jakarta Rabu lalu (11/12).

Kepala Dindik Kota Madiun Heri Wasana mengatakan bahwa keputusan tersebut merupakan salah satu dari kebijakan Merdeka Belajar. Ada empat kebijakan yang diluncurkan. Mulai UN, USBN, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan peraturan penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi. ‘’Itu yang disampaikan Mas Menteri (Mendikbud Nadiem Makarim, Red),’’ kata Heri.

Heri menjelaskan, kebijakan Merdeka Belajar dalam rangka mewujudkan kultur pembelajaran mandiri. Lebih tepatnya untuk mengembangkan potensi peserta didik. Apalagi tantangan dunia pendidikan ke depan semakin berat. ‘’Untuk UN dan USBN diganti penilaian dengan format baru,’’ ujarnya.

Heri membeber, USBN diganti ujian (assessment) yang diselenggarakan sekolah. Assessment untuk menilai kompetensi siswa. Bisa dalam bentuk tes tertulis dan atau penilaian lain yang lebih komprehensif. Seperti portofolio dan penugasan. ‘’Baik tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya,’’ jelasnya.

Melalui ujian tersebut, sekolah dan guru lebih merdeka dalam menilai hasil belajar siswa. Sebagaimana mandat UU Sisdiknas untuk memberi ruang kebebasan bagi sekolah menentukan kelulusan. Kebalikannya, selama ini USBN justru membatasi penerapan UU itu. ‘’Begitu halnya dengan UN,’’ sambungnya.

Sementara UN bakal diubah jadi assessment kompetensi minimum dan survei karakter yang akan diberlakukan mulai 2021 mendatang. Instrumennya meliputi literasi, numerasi, hingga karakter. ‘’Mengacu praktik, baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS,’’ tuturnya.

Selama ini materi UN dianggap terlalu padat. Sehingga, siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten, bukan kompetensi penalaran. UN juga beban bagi siswa dan guru karena jadi satu-satunya indikator untuk menilai individu. Pun terbatas untuk mengukur kemampuan kognitif siswa. ‘’UN seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa,’’ imbuh Heri.

Kendati demikian, untuk penerapan di daerah masih harus dilakukan pendataan dan sosialisasi. Terutama sekolah yang siap menerapkan format ujian baru itu. ‘’Selanjutnya kami laporkan ke pusat,’’ katanya.

Pelaksanaan assessment pengganti USBN diterapkan di tengah tahun pelajaran. Berbeda dari sebelumnya yang dilaksanakan di akhir tahun pelajaran. Sementara assessment pengganti UN diterapkan di tengah jenjang sekolah. Misalnya kelas IV, VII, dan XI. ‘’Saat ini kami concern lebih dulu pada pelaksanaan UN dan USBN 2020,’’ jelasnya. (kid/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close