MadiunPendidikan

Kendati UN Dihapus, Komputer Sekolah Tetap Bermanfaat

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Jawa Timur Wilayah Madiun Supardi mengatakan bahwa komputer sekolah harus tetap dimanfaatkan untuk kegiatan belajar-mengajar (KBM). Kendati Kemendikbud menghapus ujian nasional (UN) dan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) mulai 2021 nanti.

Sebab, kebijakan baru Kemendikbud itu mengamanatkan pemanfaatan teknologi informasi (TI) secara masif untuk peningkatan kualitas belajar.

‘’Komputer tidak hanya sebagai sarana penunjang UN dan USBN. Tapi juga untuk kegiatan belajar-mengajar. Itu penting untuk mewujudkan pembelajaran berbasis teknologi informasi yang akan diterapkan ke depan,’’ kata Supardi Kamis (19/12).

Karena itu, pihaknya minta sekolah lebih inovatif menyelenggarakan pembelajaran. Supardi tidak hafal jumlah komputer yang dimiliki SMA/SMK negeri yang tersebar di wilayah kerjanya. Meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Ngawi. ‘’Yang jelas jumlahnya ribuan. Masing-masing sekolah sudah memiliki,’’ ujarnya.

Dia mengungkapkan, mayoritas sekolah negeri memiliki fasilitas komputer. Pun bakal digunakan untuk UN dan USBN 2020 mendatang. Atau UN dan USBN terakhir sebelum digantikan dengan konsep baru. ‘’Kemampuan sekolah berbeda-beda. Ada yang punya di atas 100 unit, ada juga yang di bawahnya,’’ terangnya.

Ditanya terkait pengadaan komputer ke depan, Supardi membeber jika dirasa cukup tidak perlu pengadaan lagi. Dia kembali menegaskan, pasca-USBN 2020 komputer dapat dimaksimalkan pemanfaatannya untuk pembelajaran. ‘’Komputer adalah sarana prasarana milik negara yang harus dimanfaatkan dengan baik,’’ katanya.

Menurut Supardi, kebijakan perubahan UN dan USBN masih dimatangkan. Pun dalam pembahasan di tingkat pusat dan provinsi. Karena itu, pihaknya fokus pada persiapan UN dan USBN 2020. ‘’Tahap ini masih dalam persiapan,’’ ujarnya.

Saat ini proses pendataan. Kamis (19/12) pihaknya menerima daftar nominatif sementara (DNS). Daftar tersebut bakal disampaikan ke sekolah. ‘’Selanjutnya di-feedback sekolah. Jika ada kesalahan nama dan lain-lain dapat direvisi,’’ jelasnya.

Peserta yang tercantum dalam DNS mencapai 19.999 siswa. Perinciannya, Kota Madiun untuk SMA sebanyak 1.824 dan 2.823 siswa SMK, Kabupaten Madiun 2.403 siswa SMA dan 4.227 siswa SMK, serta Ngawi 2.769 siswa SMA dan 5.908 siswa SMK. ‘’Untuk validasi bisa dilakukan sekolah masing-masing,’’ tambahnya.

Pihaknya berharap kebijakan baru itu tidak menimbulkan gejolak. Apalagi kebijakan itu telah melalui proses kajian dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Pun seluruh sekolah diminta lebih inovatif dalam menyelenggarakan pendidikan. ‘’Kami tunggu aturan detail tentang kebijakan itu,’’ ucapnya. (kid/c1/sat)  

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close