AdvertorialNgawi

Kebijakan Pendidikan dan Realisasinya

KOMISI II DPRD di mana saya berada kebetulan bermitra dengan dinas pendidikan. Seperti diketahui, selama hampir tiga bulan pandemi Covid-19, kami tetap melakukan fungsi pengawasan yang menyangkut pelaksanaan tentang pendidikan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, saya berpikir perlu adanya terobosan kebijakan lokal pendidikan.

Yang intinya, sejak Covid-19 mewabah proses pembelajaran di sekolah ditiadakan dan diganti dengan siswa belajar di rumah. Interaksi guru-siswa yang secara normatif tatap muka, diganti dengan strategi online. Dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi sosial berbasis jaringan.

Semula saya secara pribadi menyangsikan bakal terjadi banyak kendala dengan berbagai masalah penyertanya. Tetapi setelah tiga bulan ini, kekhawatiran saya itu cukup beralasan untuk dikatakan terbukti. Hasil survei empiris yang saya lakukan bersamaan dengan fungsi pengawasan, dengan responden dinas pendidikan, kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua, maka terdapat kondisi yang kompleks dan cukup variatif.

Hasilnya dinas pendidikan sudah melaksanakan kebijakan pendidikan yang sentral dari pusat (permendikbud) secara baik dan apa adanya. Tanpa ada improvisasi dan inovasi yang disesuaikan dengan kondisi daerah Ngawi. Kepala sekolah baru sebatas melaksanakan apa yang diperintahkan dinas pendidikan juga apa adanya.

Di antaranya, mengondisikan lingkungan sekolah agar tetap steril dan aman korona; memerintahkan guru dan siswa agar melaksanakan pembelajaran berbasis medsos; menggeser anggaran RKAS dari anggaran daya dan jasa menjadi belanja penangan Covid-19 (di antaranya belanja masker, disinfektan, dan lain-lain); serta belanja pulsa guru guna pendukung pembelajaran berbasis daring.

Guru hanya sebagian kecil yang mampu mengelola pembelajaran online dengan segala kreativitas dan manajerialnya. Sebagian besar lainnya terkesan gamang dan minim pengalaman serta kreativitas dalam mengemas materi pembelajaran online yang efektif dan menyenangkan. Bahkan, yang meraka lakukan setiap harinya adalah memberi tugas kepada siswa dan menagihnya pada saat kemudian.

Siswa bisa saya bedakan menjadi tiga kelompok besar. Yaitu, siswa “cerdas” yang tinggal di kota dengan jaringan seluler baik dan orang tua berpendidikan-ekonomi cukup, hampir tidak ada masalah. Tetapi bagi yang tinggal di pelosok dengan jaringan yang lemot, apalagi kondisi orang tua yang tidak perpendidikan dan ekonomi pas-pasan, tetap saja terkendala.

Siswa “cukup” yang tinggal di kota dengan jaringan seluler baik dan orang tua berpendidikan-ekonomi cukup, bisa dikatakan berjalan. Tetapi bagi yang tinggal di pelosok dengan jaringan yang lemot, apalagi kondisi orang tua yang tidak perpendidikan, apalagi ekonomi pas-pasan, tetap saja terkendala.

Siswa “rendah” yang tinggal di kota dengan jaringan seluler baik, orang tua berpendidikan-ekonomi cukup dan yang tinggal di pelosok dengan jaringan yang lemot, kondisi orang tua yang tidak perpendidikan, apalagi ekonomi pas-pasan, sama sekali pembelajaran tidak bisa berjalan. Dari variasi kondisi tersebut hanya sebagian yang saya anggap signifikan untuk dikaji lebih mendalam.

Pendidikan pada dasarnya adalah proses memanusiakan manusia, serta pembinaan mentalitas siswa, sehingga fisik dan mentalnya dapat tumbuh-kembang secara sempurna. Pendidikan kemudian disempurnakan dengan pembelajaran yang secara sederhana dapat diartikan sebagai transfer pengetahuan (transfer of knowledge) sejumlah materi oleh guru kepada siswanya.

Di masa pandemi Covid-19 ini, konsepsi pendidikan tersebut hampir dapat dikatakan hilang. Kita tahu bahwa pendidikan hanya dapat terjadi jika ada interaksi positif antara guru-siswa, guru-orang tua, orang tua-siswa, dan siswa-siswa lainnya; bisa dalam bentuk pembelajaran,interaksi sosial, bahkan bermain, yang esensinya justru merupakan kebutuhan dasar anak. Pada kondisi online seperti sekarang ini, maka pendidikan menjadi pincang atau bahkan lumpuh. Guru hanya mampu melaksanakan pembelajaran, itu pun ala kadarnya, yang semuanya sangat tergantung pada kondisi sebagaimana disebutkan di atas.

Pertanyaan yang timbul dan harus segera dijawab di antaranya apa semua siswa memiliki alat berupa HP atau laptop? Jika ada, apakah jaringaan setempat cukup memadai dan mendukung? Di pucuk gunung pelosok sana, sama sekali tidak ada sinyal seluler. Apakah semua orang tua mampu “memerankan” sebagai guru di rumahnya? Apakah semua guru cukup terampil dan mampu berinovasi dalam mengemas materi pembelajaran online (modul), sehingga tetap menyenangkan bagi siswanya?

Data empiris saya, hampir 100 persen siswa mengatakan bingung dan merasa berat bahkan stres karena yang diberikan guru hanya berupa tugas, tugas, dan tugas. Kondisi ini masih diperburuk dengan situasi stres dari orang tuanya. Mereka dihantui kekhawatiran keberhasilan anaknya, sedangkan mau membantu mereka, tidak mengerti harus bagaimana. Bahkan pembelajaran online tersebut sama sekali tidak dapat berjalan selama tiga bulan terakhir ini, meski bersifat kasuistis.

Bagaimana kepala sekolah kelak harus mempertanggungjawabkan anggaran belanja pulsa bagi gurunya jika pembelajaran online banyak kendala bahkan sebagian tidak bisa dijalankan? Jika guru memperoleh subsidi pulsa, bagaimana pulsa untuk siswa? Apakah kondisi demikian akan semakin memberatkan masyarakat secara luas?

Berdasar kondisi empiris dan rumusan masalah tersebut, maka solusi yang sifatnya alternatif dapat saya usulkan sebagai berikut: Pemkab Ngawi harus berani mengambil kebijakan pendidikan yang bersifat lokal tanpa harus bertabrakan dengan regulasi yang ada. Kebijakan tersebut harus dirumuskan bersama dalam bentuk rapat kerja dengan melibatkan stakeholder pendidikan, dinas pendidikan, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan orang tua siswa, secara keterwakilan dan terbatas.

Secara garis besar, ada konsep dasar kebijakan yang perlu diambil. Di antaranya, harus ada pemetaan secara pasti oleh sekolah tentang kondisi siswa dan orang tuanya, mana yang cerdas-mampu, cerdas-tidak mampu, cukup-mampu, cukup-tidak mampu, dan mana yang rendah. Dari pemetaan tersebut harus diterapkan perlakuan (treatment) yang berbeda. Misalnya bagi siswa rendah dan jaringan seluler lemot, guru wajib home visit secara terjadwal. Namun dengan tetap menerapkan protokoler Covid-19. Perlu disusun panduan teknis secara detail (SOP atau protokoler) pelaksanaan pembelajaran dengan berbagai variasi kondisi yang menyertainya.

Kita semua tidak tahu dan tidak dapat memastikan kapan pandemi Covid-19 ini bakal berakhir sehingga proses pembelajaran bisa dinormalisasi kembali. Jika saat ini kita tetap berpangku tangan tanpa ada terobosan pemikiran yang solutif, maka mentalitas siswa yang “stres” akan semakin akut. Statemen yang mengatakan bahwa kondisi ini toh meng-Indonesia, sehingga cenderung “membiarkan”, adalah cermin sikap berpikir yang naif. Kita semua lebih suka menunggu dan pasrah, tanpa pernah berpikir bahwa pendidikan adalah kunci dari semua masalah kemanusiaan. (*)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close