Bupati Menulis

Karir Tertinggi ASN

SAYA sering berkelakar setiap memberi pembekalan kepada ASN yang sedang menempuh prajabatan sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN secara penuh. Salah satu yang saya sampaikan adalah, dengan sistem manajemen kepegawaian di era reformasi ini, begitu seorang ASN ditempatkan di sebuah kabupaten/kota kemungkinan besar selamanya akan berada di situ. Kemungkinan kecil akan memiliki karir sampai di pusat. Kecuali bagi ASN pada instansi vertikal seperti yang bekerja di Kementerian Keuangan, Agama, Hukum HAM, Pertanahan. Dan beberapa intansi vertikal lainnya.

Bagaimana tidak. Saat ini hampir dikatakan tidak pernah terjadi perpindahan jabatan antarkabupaten/kota di Indonesia. Berbeda dengan dulu, ketika pada masa sebelum reformasi. Memang waktu itu belum menerapkan otonomi luas seperti sekarang ini. Sistem pemerintahan daerah atau otonomi yang dianut adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Praktik yang terjadi kepentingan pusat lebih menonjol. Atau lebih tepat disebut sentralistik.

Namun, ada satu hal yang dapat dipetik dari sistem yang lebih sentralistik ini, yaitu dalam hal pembinaan karir ASN. Sudah menjadi hal yang biasa bila seorang pejabat tinggi di kementerian/lembaga dicapai karena merintis dari bawah. Mulai di tingkat kabupaten/kota, kemudian naik ke tingkat provinsi, baru kemudian ke pusat.

Ini merupakan sistem baku yang sepertinya dianut oleh berbagai kementerian dan lembaga di masa itu. Malahan dalam sistem pemerintahan daerah, seorang bupati/wali kota bisa dari ASN. Kalau itu penugasan (walaupun dipilih oleh DPRD) namun diangkat oleh Mendagri untuk bupati/walikota dan presiden untuk gubernur, dimungkinkan seorang ASN menjadi pejabat politik seperti bupati/walikota, gubernur.

Di tingkat provinsi, seorang kepala biro atau kepala dinas di provinsi bisa menjadi bupati/walikota kalau dikehendaki. Banyak terjadi waktu itu. Untuk di Magetan, Bupati Bambang Kusbandono adalah seorang ASN di provinsi. Setelah selesai menjadi bupati kemudian kembali ke provinsi menjadi asisten sekda provinsi sampai pensiun. Dan hal demikian seperti sebuah karir baku waktu itu.

Demikian juga seorang sekretaris daerah di kabupaten/kota, karir selanjutnya bila mempunyai prestasi, akan ditarik ke provinsi menjadi kepala biro. Demikian juga ketika seorang ASN di lingkungan provinsi berprestasi, akan ditarik di Kementerian Dalam Negeri menjadi pejabat di tingkat pusat.

Demikian juga di lingkungan instansi vertikal seperti Kementerian Pertanian, PU, Penerangan, Perhubungan, Transmigrasi, dan sebagainya. Karir pejabat tinggi, umumnya dimulai dari daerah. Kalau tidak, pasti ASN pusat kemudian dimutasi ke daerah dulu kemudian baru dipromosikan ke pusat lagi untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi atau minimal sama eselonnya.

Sehingga pejabat di pusat ketika itu pasti pernah berkarir di daerah. Hal positif yang bisa diambil dari sistem karir yang demikian ini adalah ketika menjadi pejabat tinggi di pusat, baik di kementerian atau lembaga, ketika membuat kebijakan sangat tahu persoalan di daerah. Sehingga setiap kebijakan yang menyangkut daerah sangat memperhitungkan persoalan di daerah.

Banyak kebijakan di era itu yang sampai sekarang manfaatnya bisa kita rasakan sampai dengan sekarang. Ketika pemerintah ingin mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan bagaimana mengedepankan preventif dalam penanganan kesehatan masyarakat, kemudian dibuat konsep pelayanan melalui puskesmas. Dan sampai sekarang puskesmas menjadi garda terdepan dalam lembaga pelayanan kesehatan di Indonesia.

Kemudian bagaimana kebijakan pemerintah untuk meningkatkan program wajib belajar. Demikian juga memberi peluang yang besar untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan dasar. Sekolah SD Inpres didirikan di mana-mana. Program pendidikan singkat untuk guru dengan beasiswa dibuka di berbagai tempat di pendidikan tinggi. Yang membanggakan, program SD Inpres membantu peneliti sekaligus ekonom Amerika, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, dan Michael Kremer mendapat hadiah nobel. Tentu program ini sangat aplikatif menjawab tantangan saat itu sekaligus menjawab tantangan di masa depan. Juga program yang lainnya.

Suka tidak suka, program-program yang sangat aplikatif tersebut sedikit banyak juga sumbangan sistem karir ASN (PNS) waktu itu yang memberi peluang pegawai dari daerah untuk berkesempatan dan peluang berkarir sampai di puncak. Artinya menjadi pejabat tinggi di pusat, baik di kementerian dan lembaga. Sehingga pengambil kebijakan betul-betul tahu situasi di daerah.

Saya sendiri pernah mengalaminya. Ketika tahun 2005 diminta oleh Pak Sofyan Djalil waktu itu menjadi kepala Badan Informasi Publik (kemudian berubah menjadi Dirjen Komunikasi dan Informasi Publik) Kementerian Komunikasi dan Informatika yang baru dibentuk. Saya sebelumnya sebagai kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Provinsi Jawa Timur. Di era reformasi tentu apa yang saya alami dari Kadis di provinsi (eselon IIa) kemudian menjadi kepala badan/dirjen (eselon 1) sebuah peristiwa yang langka. Tak mengherankan bila waktu itu saya satu-satunya pejabat eselon 1 di kementerian yang dari daerah. Sehingga saya menjadi tahu bagaimana teman-teman yang tidak pernah berpengalaman di daerah mengambil keputusan. Dan saya selalu mengingatkan bila kebijakan itu sulit diaplikasikan di daerah.

Alhamdulillah saya pernah menjadi pejabat eselon 1 selama 12 tahun. Empat menteri yang pernah bersama kami. Sehingga jabatan apa pun di kementerian pernah saya alami. Mulai dari kepala badan/dirjen, kemudian staf ahli menteri, inspektur jenderal, dan terakhir sebagai sekretaris jenderal. Sebuah puncak karir tertinggi bagi seorang ASN.

Tentu yang saya alami merupakan karir yang langka. Hampir tidak pernah sekarang ini pejabat tinggi di kementerian/lembaga dari daerah. Begitu seorang ASN ditempatkan di kementerian/lembaga selamanya akan di situ. Kalau beruntung bisa mencapai puncak karir. Demikian juga yang di daerah, begitu ditempatkan di daerah, baik itu di kabupaten/kota atau provinsi, selamanya akan di situ sampai dengan pensiun.

Hari Jumat, 26 Juni 2020 jam 09.00, saya telah melantik sekretaris daerah Kabupaten Magetan yang kosong karena pejabat lama pensiun. Pada waktu proses pengisian, menurut ketentuan, harus dilakukan seleksi terbuka. ASN dari mana saja boleh mendaftar. Namun tidak ada satu pun yang mendaftar dari daerah lain. Akhirnya bisa ditebak, yang mendaftar semua dari ASN yang bekerja pada Pemda Magetan. Dan saya yakin tidak hanya Magetan yang mengalami, namun juga terjadi di daerah lain.

Kalau ini yang terjadi, seperti saya sampaikan di atas, seorang yang diangkat di sebuah daerah harus puas dengan peluang karir sebagai sekretaris daerah sebagai jabatan karir tertinggi di kabupaten/kota. Dan jabatan itu hanya satu-satunya. Tidak ada mimpi sama sekali untuk berkarir sampai di puncak karir ASN, sebagai sekretaris jenderal misalnya. Atau setidaknya sebagai eselon satu lainnya seperti dirjen, irjen, deputi, dan sebagainya. Kecuali bagi kementerian/lembaga yang masih memiliki lembaga di daerah sebagai kepanjangan tangannya. Seperti kementerian keuangan, agama, kehakiman, agraria, dan sebagainya.

Kalau ini dibiarkan terus terjadi, betapa ruginya kita. Potensi yang ada di daerah tidak bisa digunakan secara maksimal. Sebenarnya semua pejabat terkait sudah memahami persoalan ini. Namun belum ada yang berani mengeksekusi menjadi sebuah kebijakan. Tidak heran bila puncak karir seorang ASN di daerah hanya sampai di sekretaris daerah. Jangan sekali-kali bermimpi menjadi sekretaris jenderal di kementerian. Bayangkan ASN di daerah saat ini, baru bermimpi saja sudah dilarang. Betapa sedihnya.

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
close