Mejayan

Karena Dokter Bukan Ahli Bangunan

Insiden Ambruknya Tembok IGD Terpadu RSUD Caruban

‘’Hasil pengamatan kami, kesalahan fatal pada pengawasan dengan tidak adanya teguran.’’ Ferry Sudarsono, Ketua DPRD Kabupaten Madiun

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Sistem pengadaan barang dan jasa RSUD Caruban terdapat lubang. Legislatif mengritik posisi pejabat pembuat komitmen (PPK) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) rumah sakit pelat merah itu. Tanggung jawab untuk meng-handle proyek atau kegiatan diembankan kepada dokter tanpa pendampingan tim teknis. ‘’Keahlian yang dimiliki (dokter, Red) tentu tidak sesuai tanggung jawabnya,’’ kata Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono Selasa (5/11).

Kritikan itu dilontarkan Ferry menyikapi insiden ambruknya tembok proyek Instalasi Gawat Darurat (IGD) Terpadu RSUD Caruban. Itu dilontarkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama komisi D, pihak RSUD Caruban, penyedia jasa, konsultan pengawas, perencana proyek, dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR).

Organisasi perangkat daerah (OPD) layanan kesehatan itu dipandang lemah mengawasi kerja rekanan pelaksana PT Galakarya dan PT Bangun Kusuma Karya (BKK) selaku konsultan pengawas. ‘’Hasil pengamatan kami, kesalahan fatal pada pengawasan dengan tidak adanya teguran,’’ ujarnya.

Ferry berharap PPK dan PPTK didampingi konsultan teknis. Posisi itu di luar konsultan pengawas proyek. Tanpa konsultan teknis, kerja PPK dan PPTK dari kalangan dokter kurang maksimal. Penyebabnya, tidak paham teknis pembangunan dan persoalan di lapangan. ‘’Akibatnya, sekadar siap-siap. Mudah percaya dengan yang disampaikan penyedia jasa dan konsultan pengawas,’’ paparnya.

Dia menambahkan konsultan teknis akan membantu yang tidak bisa dilakukan PPK dan PPTK. Misalnya, menegur penyedia jasa bila ditemukan kesalahan. Juga mengingatkan konsultan pengawas ketika manajemen keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja (K3) tidak berjalan dengan baik. ‘’Tidak bisa bergantung DPUPR. Fungsi konsultan teknis ini penting, kalau perlu dianggarkan,’’ tegasnya.

Direktur Utama (Dirut) RSUD Caruban Djoko Santoso menyatakan penyediaan jasa konsultan teknis sempat ada dalam angan-angannya. Salah satunya ahli dari kalangan akademisi. Namun, realisasinya diurungkan setelah menerima beberapa “bisikan”. Antara lain keberadaan ahli itu dipandang bakal memengaruhi progres pembangunan. ‘’Memperlambat kerja kontraktor,’’ dalihnya.

Menurut Djoko, gangguan itu bisa terjadi tatkala konsultan teknis menemukan kesalahan. Rekanan lantas diminta memperbaiki. Persoalannya, bila temuan banyak, rekanan tidak akan bisa fokus merampungkan pekerjaan. Padahal penyelesaiannya diburu waktu. Bukankah keberadaan konsultan teknis membuat kualitas pekerjaan lebih bagus? ‘’Memang, iya. Tapi pekerjaan juga bisa molor,’’ katanya seraya menyebut ada bantuan DPUPR sebagai alternatif pendampingan saat melakukan evaluasi proyek. (cor/sat)

Konsultan Pengawas Akui K3 Tidak Sempurna

KONSULTAN pengawas PT BKK emoh disudutkan atas insiden ambruknya tembok proyek IGD Terpadu RSUD Caruban. Perusahaan asal Ponorogo itu juga menampik tudingan lemah pengawasan manajemen K3 PT Galakarya, rekanan pelaksana proyek dua lantai senilai Rp 13,9 miliar itu. ‘’Intens pengawasan setiap hari,’’ kata Adi Dewantoro, koordinator pengawas PT BKK kemarin (5/11).

Adi menyatakan telah membentuk tim pengawasan. Tiga orang untuk memonitor pekerjaan PT Galakarya. Satu orang khusus pengawasan K3. Persoalan ideal tidaknya mengawasi seratusan pekerja itu relatif. Sebab empat personel monitoring disesuaikan kontrak kerja. Mereka mobile memantau aktivitas para pekerja di masing-masing kegiatan. ‘’Sejauh ini tidak ada masalah dengan kualitas bangunan. K3 juga sudah bagus,’’ klaimnya.

Dia menyebut ambruknya tembok sisi timur bangunan 23 Oktober lalu tidak disangka-sangka pengawas. Sebab anggotanya saat bersamaan melakukan pengawasan pembongkaran bekisting. Diakui, K3 pada titik itu tidak sempurna karena terkendala lokasi. Paranet atau jaring pengaman tidak bisa dipasang karena keterbatasan jarak. Nyaris tidak ada ruang kosong dengan gedung instalasi farmasi. Bangunan yang tertimpa puing reruntuhan tembok. ‘’Kalau (paranet) terpasang, mungkin bisa mengurangi dampak,’’ ujarnya.

Dirut RSUD Caruban Djoko Santoso berjanji bakal memperketat monitoring. Konsultan pengawas ditekankan agar lebih cermat mengawasi pekerjaan proyek dan manajemen K3. Berani menegur bila ditemukan pelanggaran atau pengerjaan yang tidak sesuai. Terlepas sejatinya kegiatan tersebut telah dijalankan dengan baik anak buahnya. ‘’Kalau memang dirasa kurang, akan kami tingkatkan,’’ ujarnya.

Djoko juga mengklaim pembangunan IGD terpadu sesuai standard operating procedure (SOP) sejak kontrak pertengahan Juli lalu. Beton sebagai kanopi yang ambruk hingga menarik tembok itu bukan konstruksi struktural. Melainkan bagian arsitektural. Sehingga, tidak memengaruhi pengerjaan secara keseluruhan. ‘’Rekanan juga sudah memperbaikinya,’’ ucapnya.

Sementara Ibnu Irawan, penanggung jawab PT Galakarya, menolak dimintai tanggapan  perihal evaluasi tembok ambruk usai rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD kemarin. (cor/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close