Bupati Menulis

Karena ADM

KETIKA sekitar tiga bulan lalu kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Magetan membuat nota dinas yang isinya antara lain, minta izin membeli Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM), tanpa pikir panjang saya langsung menyetujui. Bagaimana tidak. Selama ini yang banyak menjadi keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik, selain pelayanan dasar seperti kesehatan, juga masalah kependudukan. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk tidak menyetujui.

Tentu saya masih ingat kejadian sekitar sebulan setelah saya dilantik menjadi bupati. Kebetulan saya diam-diam, tanpa memberi tahu, langsung mengunjungi kantor dukcapil yang terletak di Kecamatan Sukomoro. Karena begitu banyaknya keluhan yang masuk ke saya terhadap pelayanan KTP dan pengurusan kependudukan lainnya.

Sudah menjadi hukum ekonomi, bila supplay terbatas sedang demand atau permintaan tinggi, harga akan naik. Demikian juga ketika blangko KTP jumlahnya sangat terbatas, karena jatah dari Kemendagri juga sangat terbatas, maka harga menjadi tinggi. Artinya, dalam dunia pelayanan publik, terbuka kemungkinan adanya permainan. Tentu tidak menutup kemungkinan adanya oknum orang dalam dan calo.

Oleh sebab itu, kedatangan saya di kantor dukcapil waktu itu mencoba melihat di lapangan. Serta kemungkinan pemecahan atau mengurangi kemungkinan penyimpangan. Sekaligus memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tentu banyak yang mengurus kependudukan di kantor dukcapil. Saya melihat sendiri di halaman banyak parkir sepeda motor. Tidak menutup kemungkinan juga ada orang yang bisa membantu mengurus dokumen kependudukan (maaf, calo).

Saya ingat peristiwa tahun 1990-an, ketika PT KAI ingin sekali mereformasi model pelayanan. Waktu itu yang namanya tiket kereta api menjadi rebutan. Utamanya bila pada hari-hari libur. Apalagi pada hari raya. Ditambah lagi model pembelian tiket calon penumpang harus datang membeli. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, bila kita baru datang di stasiun sudah ditawari tiket oleh para calo.

Ada usaha dari manajemen PT KAI mencoba mencari model untuk mengurangi –sekaligus kalau bisa menghilangkan calo. Waktu itu salah satunya yang ditawarkan adalah memasang mesin tiket semacam anjungan mandiri (seperti mesin ATM). Calon penumpang cukup mencetak lewat anjungan mandiri tersebut. apa yang terjadi. Mesin itu baru dipasang beberapa hari sudah rusak. Dan diduga, rusak mesin anjungan tersebut sengaja dirusak oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Bisa jadi oleh calo yang merasa dirugikan dengan adanya mesin tersebut.

Namun dengan perkembangan teknologi, dengan penerapan teknologi informasi masyarakat pengguna jasa kereta api merasa dimudahkan. Membeli tiket kereta cukup via online. Malahan saat ini hampir tidak ada antrian pembeli tiket kereta apai. Kecuali pembelian tiket go show. Dan calon penumpang bisa ngecek sisa tempat duduk via PT KAAI acces. Sungguh memudahkan dan menjadikan semua transparan. Kita bisa lihat sendiri, di stasiun manapun saat ini sudah tidak kita temui yang namanya calo tiket.

Heran saya, namanya calo kok saat ini justru masih terjadi di bandara udara. Saya sering bila akan terbang ke luar kota baru jalan menuju pintu masuk pasti ditawari tiket pesawat. Yang saya heran, sekarang khan mudah membeli tiket memakai model online. Mengapa kok masih ada saja calo tiket di bandara, walaupun tidak lagi sebanyak dulu.

Sedang model manajemen pelayanan pembelian tiket dan pengelolaan penumpang PT KAI meniru bandara. Pembelian tiket via online. Penumpang cukup menunjukkan bukti pembelian tiket di hp dan bisa print tiket sendiri di semacam anjungan mandiri. Demikian juga model pengantar penumpang tidak boleh masuk ke dalam. Istilah boarding, ruang tunggu dan sebagainya. Hampir semua saya kira pengelolaan penumpang meniru di bandara.

Saya beberapa waktu yang lalu bertemu dengan Danlanud Iswahyudi. Beliau sambil berkelakar menyampaikan kepada saya,”Pak Prawoto kalau saya masuk di bandara walaupun saya mengantarkan, kalau menunjukkan identitas saya, biasanya saya bisa masuk. Namun hal ini tidak berlaku di stasiun. Kalau saya hanya mengantarkan, pasti tidak diijinkan masuk.” Demikian disiplinnya sekarang ini di stasiun kereta api.

Belajar dari hal tersebut, kemudian saya tidak berpikir panjang. Langsung menyetujui pembelian ADM tersebut. Setelah alat dibeli, pertanyaan berikutnya lalu diletakkan dimana. Awalnya mau ditempatkan di kantor dukcapil. Namun saya menyarankan, karena yang dibeli ada dua buah yang satu diletakkan di mal pelayanan public (MPP) sedang yang satu diletakkan di kantor dukcapil.

Salah satu pertimbangan mengapa tetap diletakkan di sekitar kantor, baik MPP maupun kantor dukcapil belajar dari hal tersebut di atas. Apabila ada kerusakan, mudah memantau dan memperbaikinya. Demikian juga memudahkan perawatan dan menjaganya. Demikian juga bila ada warga yang akan menggunakan ADM namun belum bisa atau familiar ada petugas yang akan memandunya.

Mesin ADM waktu saya memutuskan untuk menyetujui membeli, awalnya saya menganggap sesuatu yang wajar saja. Karena alat sejenis sudah lazim digunakan di dunia per-bank-an, stasiun kereta api, bandara udara serta lembaga lainnya. Sehingga tidak pernah terpikir pembelian ADM ini supaya Kabupaten Magetan menjadi yang pertama. Sama sekali tidak ada pemikiran sama sekali ketika itu.

Oleh sebab itu ketika mesin itu tiba dan tanggal 15 Januari 2020 MPP dilakukan soft lounching, saya langsung ingatkan kepada kepala dinas dukcapil untuk menempatkannya di MPP. Itulah dunia media sosial sekarang ini. Ketika mesin ADM dioperasikan di MPP, dan diliput di media mainstream maupun media sosial, khusus ADM menjadi viral. Apalagi setelah mendapat penjelasan dari Bapak Dirjen Dukcapil Kemendagri bahwa ADM yang dioperasikan di MPP Kabupaten Magetan yang pertama di Indonesia, semakin kencang.

Berbagai ucapan baik yang menanyakan cara mengoperasikan, harga, dan teknis lainnya dari berbagai kalangan dan dari pelbagai tempat di Indonesia. Baik teman waktu sekolah kedinasan, warga Magetan diperantauan maupun masyarakat umum lainnya. Sungguh hal tersebut membuat saya kaget dan sedikit heran atas tanggapan tersebut.

Apalagi kemudian, setelah MPP dan ADM beroperasi sekitar sepuluh hari saya dapat kabar dari teman-teman kemendagri bahwa Bapak Menteri Dalam Negeri berkenan berkunjung ke Kabupaten Magetan hanya khusus ingin melihat dan membuktikan akan kebenaran operasional mesin ADM yang pertama di Indonesia tersebut.

Awalnya ada pemikiran mesin ADM yang dikunjungi yang diletakkan di kantor dukcapil. Namun saya justru menganjurkan untuk tetap mesin ADM yang di MPP dan terletak di lantai dua pasar baru. Agar keunikan MPP yang terletak pasar itu justru yang harus ditonjolkan. Walaupun kondisi pasarnya sendiri masih sangat kurang layak. Namun yang penting alasan mengapa MPP diletakkan di pasar (agar pasar menjadi ramai), masyarakat gampang mengakses serta ekonomi rakyat menjadi bangkit kembali.

Tanggal 31 Januari menjadi catatan kami warga Magetan. Bapak Mendagri dan Ibu Gubernur sehabis rapat kerja dengan Bupati/Walikota dan Forkopimda di Surabaya, secara khusus mengunjungi Magetan. Hanya karena ADM. Dari tanggapan Bapak Mendagri, baik selama saya mendampingi ketika melihat operasional ADM, juga MPP serta dilanjutkan ketika istirahat di ruang istirahat VIP room Lanud Iswahyudi berkali-kali mengapresiasi atas inisiatif pengoperasian ADM yang pertama di Indonesia, MPP Kabupaten Magetan, letak MPP di pasar tradisional dan program lainnya.

Awalnya, keputusan yang kita buat normalnya hanya ingin berbuat baik bagi peningkatan pelayanan masyarakat. Tidak pernah terpikir kalau dampaknya kemudian sampai Bapak Mendagri dan Ibu Gubernur berkenan hadir sendiri. Itulah salah satu yang kemudian memacu kami untuk terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Magetan. (*)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close