Madiun

Kalangan Seniman Demo Hajatan dan Hiburan

”Tanggapan Ora Oleh, Utang Soyo Akeh”

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Kekesalan para pekerja seni di Kabupaten Madiun sampai ke ubun-ubun. Selasa (3/11) seratusan seniman memenuhi halaman gedung DPRD Kabupaten Madiun. Kalangan penyanyi, pengrawit, dan penyedia jasa sound system menuntut izin hajatan dan hiburan diperbolehkan di masa pandemi Covid-19.

Keluhan serupa sejatinya telah disampaikan pada masa transisi adaptasi kebiasaan baru (AKB). Hasil kesepakatan, hajatan dan hiburan boleh digelar dengan catatan memenuhi syarat protokol kesehatan (prokes). Namun, dalam implementasinya, para seniman merasa dipersulit. ‘’Kami minta kejelasan,’’ kata Pedal, salah seorang seniman.

Para pengunjuk rasa membawa sejumlah poster bernada keluh kesah. Seperti ora tanggapan ora mangan, tanggapan ora oleh utang soyo akeh, dan nasibe anak bojoku tergantung izinmu. Sambatan kalangan seniman juga digaungkan lewat pengeras suara di tepi jalan Gedung Klitik, sebutan gedung DPRD Kabupaten Madiun.

Di saat bersamaan, sejumlah perwakilan seniman beraudiensi dengan anggota dewan dan tujuh organisasi perangkat daerah (OPD). Rapat dengar pendapat (RDP) itu menghasilkan keputusan acara hiburan dan kesenian diperbolehkan asal patuh prokes. ‘’Intinya, hajatan dan hiburan boleh digelar di masa new normal ini. Dengan syarat, harus mematuhi protokol Covid-19,’’ kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Hari Puryadi.

Dalam audiensi, berbagai unek-unek dimuntahkan. Pedal mengawali cerita dapur rumahnya berhenti ngebul karena acara hajatan dan hiburan dijauhkan dari kerumunan. Sejawatnya juga tidak mendapat pemasukan dari dunia seni-hiburan. ‘’Rapat kali pertama 23 Juni lalu. Hari ini (kemarin, Red) yang kali ketiga. Sudah delapan bulan kami tidak bisa apa-apa,’’ ungkapnya.

Menurut Pedal, kelonggaran di masa AKB bertolak belakang dengan kondisi di lapangan. Dia dan rekannya harus pontang-panting. Petugas yang mengurus perizinan saling lempar tanggung jawab. Mulai pemerintah desa (pemdes) hingga polsek. ‘’Malah berkembang kabar, boleh hajatan kalau bayar sekian juta rupiah. Yang seperti itu bagaimana?’’ keluhnya.

Wakil Satgas Covid-19 Kabupaten Madiun Muhammad Zahrowi mengatakan, pemkab telah menerbitkan berbagai regulasi tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mulai dari tingkat bawah seperti arisan RT, pengajian, sampai pernikahan. ‘’Semua sudah diatur di masa new normal. Izin hajatan ada di desa, sementara izin keramaian di kepolisian,’’ ujarnya.

Wakapolres Madiun Kompol Ahmad Faisol Amir menyatakan, izin hajatan diberikan asal memenuhi prokes. ‘’Hiburan dalam hajatan, misalnya musik, sebatas pengiring. Jangan sampai panggung musiknya lebih tinggi (dominan, Red) dari acara utama,’’ katanya. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button