Madiun

KAI Tantang Pedagang Tempuh Jalur Hukum

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Herliana Purbaningrum belum bisa menerima kenyataan warungnya yang ditempati sejak 1997 itu dibongkar PT KAI Daop 7 Madiun, Kamis (31/10). Hingga Jumat (1/11), perempuan 41 tahun yang akrab disapa Yana itu enggan memindahkan barang dagangannya dari bangunan yang diklaim aset KAI tersebut. Meski sudah rata tanah.

Yana juga melayangkan surat permohonan perlindungan ke wali kota dan ketua DPRD Kota Madiun. Dalam suratnya, dia menuding KAI melakukan tindakan melanggar hukum. Yakni membongkar paksa bangunan tanpa melalui penetapan pengadilan negeri (PN) setempat. ‘’Saya juga mempertanyakan keabsahan atau bukti kepemilikan lahan tersebut,’’ katanya.

Dalam surat itu dia juga berharap saran serta arahan wali kota dan ketua DPRD. Pun berharap solusi terbaik jika dia harus pindah. Hingga kini, dia bingung hendak pindah jualan ke lokasi lain. ‘’Kalau memang KAI sudah menunjukan bukti, saya dengan akan pindah sendiri,’’ ujarnya.

Terpisah, Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun Ixfan Hendriwintoko menegaskan pembongkaran bangunan liar itu berdasarkan aturan yang ada. ‘’Dasarnya sertifikat hak pakai Nomor 45/1993 bahwa bangunan tersebut berada di lahan KAI,’’ tegas Ixfan.

Dia menjelaskan upaya pembongkaran tidak serta-merta dilakukan. Sejak 2016 lalu, pihaknya telah melakukan upaya persuasif. Sebanyak 16 surat pemberitahuan dilayangkan kepada penghuni bangunan liar tersebut. ‘’Tidak diundang? Kami mengundang berkali-kali,’’ klaimnya.

Dia menambahkan undangan audiensi juga tidak dihadiri. Padahal, dengan audiensi itu diharapkan ada solusi terbaik yang disepakati. Karena itu, pihaknya melakukan eksekusi berdasarkan surat pemberitahuan Nomor KA.203/X/22/DO.7-2019 tertanggal 29 Oktober 2019 perihal pemberitahuan penertiban. ‘’Mau sewa atau tidak, ketika KAI memerlukan untuk pengembangan atau keperluan lainnya siapa pun yang menempatinya harus pindah,’’ ungkapnya.

Menurut dia, jika pedagang itu memilih bertahan karena keberatan dan tidak diterima, pihaknya membuka kesempatan untuk menempuh jalur hukum. Pihaknya siap digugat pedagang. ‘’Jika tidak terima ada jalur hukum yang bisa ditempuh. Silakan,’’ sambungnya.

Ixfan mengatakan pembongkaran tersebut seiring rencana pengembangan stasiun. Rencananya, separo Jalan Kompol Sunaryo bakal digunakan untuk perluasan lahan parkir. Sebagai gantinya, pihaknya bakal memindahkan jalan umum ke lahan KAI di selatan. ‘’Sehingga jalan keluar kendaraan akan jadi jalur masuk. Kemudian jalur masuk akan jadi jalur keluar,’’ bebernya. (kid/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button