Madiun

Juni, Eselon IV Difungsionalkan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Perampingan birokrasi melalui penggeseran pejabat eselon IV ke fungsional tinggal hitungan hari. Pemerintah pusat menarget eksekusi di daerah Juni. Pemkot Madiun mengirim utusan untuk konsolidasi bersama seluruh daerah se-Jawa Timur di Tulungagung, Jumat (28/5).

Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Setda Kota Madiun Ahsan Sri Hasto mengungkapkan, konsolidasi diperlukan agar pelaksanaan instruksi pemerintah pusat itu seragam dengan daerah lain. Pun pemprov ingin seluruh daerah bergerak bersama. ‘’Kami dipandu pemprov ke arah sana. Ini sedang dirapatkan di Tulungagung bersama seluruh daerah,’’ kata Ahsan.

Ahsan belum tahu pasti jumlah pejabat eselon IV yang berpotensi difungsionalkan. Dia menyebut proses inventarisasi terus berjalan. Sekaligus menyesuaikan informasi dari pusat yang masih dinamis. ‘’Pemetaan sudah, berapa jumlahnya terus kami inventarisasi,’’ ujarnya.

Sebagai rambu-rambu, beberapa pos perangkat daerah tidak masuk dalam penyederhanaan birokrasi tersebut. Yakni, pejabat eselon IV di kelurahan, kecamatan, sekretariat dinas, serta sebagian pejabat setingkat kepala seksi (Kasi) di sekretariat daerah. ‘’Sebagian di setda nanti ada yang dialihkan ke fungsional,’’ terangnya.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Madiun mencatat total pejabat eselon IV Pemkot Madiun 387 orang. Mereka tersebar di 32 organisasi perangkat daerah (OPD). Jumlah itu termasuk tiga kecamatan di kota ini.

Ahsan berharap, melalui konsolidasi juga mendapat jawaban terkait gaji yang selama ini menjadi pekerjaan rumah. Menurut dia, hingga kini persoalan gaji masih dalam proses pembahasan. Pasalnya, gaji pejabat yang digeser dari struktural ke fungsional tidak diperkenankan turun. ‘’Saya kira ini sudah keputusannya pemerintah pusat, gaji tidak mungkin turun,’’ paparnya.

Harapan lain dari hasil konsolidasi mendapatkan jawaban terkait angka kredit pejabat fungsional. Termasuk di dalamnya pengampu yang melakukan penilaian pada jabatan fungsional. Sebab, berdasarkan pemetaan sementara, ada beberapa jabatan fungsional yang belum memiliki pengampu. ‘’Intinya kami siapkan dan ikuti petunjuk dari provinsi dan pemerintah pusat,’’ tuturnya. (kid/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button