Madiun

Jualan Malam Diolor Dua Jam

Berani Langgar Kesepakatan, Ditutup Sepekan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pedagang kaki lima (PKL) tidak kemrungsung lagi saat melayani pembeli. Batas operasional jam malam pukul 22.00 diolor hingga pukul 24.00.

Keistimewaan itu tidak diberikan cuma-cuma. Siapa saja yang nekat melanggarnya harus bersiap dengan konsekuensi penertiban. Sanksi ini dipertegas. Tak sekadar penutupan paksa, melainkan tutup usaha hingga sepekan. ‘’Yang tidak taat diskors seminggu,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi.

Keistimewaan waktu diberikan usai pemkot menggelar mediasi bersama PKL,  Jumat (9/10). Diharapkan, kelonggaran itu memulihkan perekonomian masyarakat. ‘’Kami tambah jam agar omzetnya semakin meningkat,’’ ujarnya.

Dua hari pasca pemberlakuannya, pemkot intens patroli. Pun, dilakukan evaluasi harian. Khusus bagi PKL luar daerah, nantinya ada aturan tersendiri. Namun, wali kota belum memberikan bocoran detailnya seperti apa. ‘’PKL dari luar kota ada aturan khusus, tapi belum diberlakukan,’’ ungkapnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun Ansar Rosidi menegaskan perubahan jam operasional bagi PKL ini mendasar Surat Edaran (SE) 530/1338/401.107/2020 tertanggal 9 Oktober. Kelonggaran hanya dikhususkan bagi PKL. Artinya, pedagang yang menempati fasilitas publik dengan bangunan nonpermanen. ‘’Untuk warung permanen masih menanti perkembangan selanjutnya,’’ kata Ansar.

Evaluasi menyasar kepatuhan operasional dan protokol kesehatan. Mulai wajib mengenakan masker, jaga jarak, tidak melayani pembeli tak bermasker, serta menyediakan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer. ‘’Di kota ini ada 1.144 PKL. Kelonggaran ini tentu memengaruhi perputaran roda ekonomi,’’ ucapnya. (kid/c1/fin)

PKL Tenang Tak Dihantui Pembubaran

TAK ada yang lebih mengkhawatirkan selain lapak dagangan dibubarkan. Hari-hari pedagang kaki lima (PKL) dihantui razia jam malam. Jika sudah didatangi petugas gabungan, mereka harus cepat bubar jalan meski dagangan masih menumpuk lantaran jarum jam baru menunjuk pukul 22.00. ‘’Sekarang jamnya diperpanjang. Lebih tenang dan tidak khawatir disuruh bubar,’’ kata Pamuko Kis Yudo Minggu (11/10).

Selama berjualan di alun-alun Madiun, Pamuko merasakan betul tekanan jam malam. Sejak diberlakukan awal September lalu, jualannya turun drastis. Pembatasan itu banyak membuat warga malas jajan. Pernah saat menggelar dagangan selepas magrib, dia baru dapat pembeli pertama sekitar pukul 21.00 dan sudah disuruh tutup pukul 22.00. ‘’Setelah jalan ditutup, orang lebih memilih di rumah,’’ ujar penjaja telur gulung dan cireng asal Jalan Walet, Nambangan Kidul, itu.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Madiun Harum Kusumawati mengatakan, perpanjangan waktu jam malam memengaruhi buka-tutup jalan. Semula, penutupan jalan diberlakukan mulai pukul 21.00-05.00. Kini, penutupan baru dimulai pukul 23.00-05.00. Titik penutupan tetap di sepuluh jalan. Meliputi Pahlawan, Yos Sudarso (ujung utara), Diponegoro (Patung Pendekar), Soekarno Hatta (pos Te’an), Kolonel Marhadi (simpang empat Pos Sriti), Agus Salim (Sleko), Mastrip (Pos Klegen), perempatan Kelapa Sari, dan pintu masuk Sumber Umis dari Jalan Pandan. ‘’Penutupan jalan diundur satu jam,’’ jelasnya. (mg3/c1/fin)

THM Butuh Kejelasan, Disparbud Masih Bungkam

KELONGGARAN jam operasional bagi pedagang kaki lima (PKL) tak berlaku bagi tempat hiburan malam (THM). Paguyuban Tempat Hiburan Malam Madiun (Patahima) menagih kejelasan ke Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kota Madiun.

Kejelasan dibutuhkan lantaran pembatasan bagi operasional THM terkesan abu-abu. Sampai kini belum ada kepastian reopening. Namun, tidak pernah ada teguran. Ini membuat sebagian THM mematuhi jam malam dan tidak. Menyikapi dualisme ini, Patahima ambil jalan tengah. ‘’Kami pilih menyesuaikan PKL. Kalau ditegur, berarti memang belum boleh buka dan kami akan tutup lagi,’’ kata Ketua Patahima Suhardo Minggu (11/10).

Suhardo berterus terang, aturan pembatasan jam malam hingga pukul 22.00 cukup menyulitkan operasional THM. Mengingat, rata-rata tamu baru datang pada kisaran jam tersebut. Sehingga penerapan jam malam selama ini sama halnya dengan tidak memberikan izin bagi THM beroperasi di masa pandemi. ‘’Harus jelas. Kalau memang ditutup, aturannya bagaimana. Kalau dibuka, ya (aturannya) yang masuk akal,’’ pintanya.

Terpenting, lanjut Suhardo, seluruh pengusaha THM wajib mematuhi protokol kesehatan. Juga intens berkoordinasi dengan Kelompok Kerja (Pokja) Pendekar Waras yang selama ini memantau operasional. ‘’Kita harus selektif saat menerima pengunjung. Sampai kini tingkat kunjungan baru kisaran 40 pesen,’’ sebutnya.

Suhardo juga mewanti-wanti agar seluruh THM tidak sembarangan dalam menjalankan usahanya. Praktik esek-esek yang sempat menghebohkan kota ini jangan sampai terulang. ‘’Jadikan itu sebagai peringatan,’’ ucapnya.

Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) turut mempertanyakan perpanjangan jam malam. Apakah kelonggaran ini juga diperuntukkan bagi hotel dan restauran?. Mengingat aturan lama jam malam cukup memberikan dampak signifikan. ‘’Perpanjangan jam operasional ini juga penting bagi restauran. Karena pukul 21.00-22.00 itu justru sedang ramai-ramainya,’’ ungkap Aris Suharso, sekretaris PHRI Kota Madiun.

Terpisah, Kepala Disbudparpora Kota Madiun Agus Poerwowidagdo masih bungkam. Saat dikonfirmasi agar mendapatkan penjelasan, panggilan dan pesan wartawan hingga kemarin tidak berbalas. (mg3/(kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close