Ngawi

Jika Pemilik Lahan Tetap Menolak UGR 

NGAWI – Proses pembebasan lahan untuk proyek pembangunan overpass tol Ngawi-Mantingan terus berlanjut. Uang ganti rugi (UGR) 11 bidang lahan terdampak di Desa Kedungharjo, Mantingan, resmi dititipkan ke Pengadilan Negeri (PN) Ngawi. ‘’Sekarang masuk tahap penetapan,’’ kata Panitera PN Ngawi Djaswan, Selasa (28/8).

Pejebat pembuat komitmen (PPK) tol Ngawi-Mantingan mendaftarkan konsinyasi ke PN itu 9 Agustus 2018 lalu. Selanjutnya, PN melakukan penawaran kepada pemilik 11 bidang lahan tersebut pada 14 Agustus 2018. Namun, warga menolak dengan berbagai alasan. ‘’Kami menawarkan UGR ke sana, tapi ditolak. Sampai hari ini belum ada yang mengambil,’’ ujar Djaswan.

Penolakan warga tersebut bakal berujung langkah berikutnya yang akan diambil PN Ngawi. Pihaknya saat ini tengah memproses penetapan UGR itu. Yakni, menyimpan UGR yang tidak ditolak warga terdampak di kepaniteraan PN. Proses tetap berlanjut meski UGR belum diambil. ‘’Mungkin pekan depan akan kami undang mereka (warga terdampak, Red) ke pengadilan,’’ terangnya.

Pihaknya bakal memberikan teguran kepada warga terdampak. Tujuannya, agar mereka segera melepas lahan dan bangunannya. Kalau tidak, lanjutnya, tahap ekesekusi paksa akan dilakukan. Namun, Djaswan belum bisa menyebut batas akhir hingga eksekusi tersebut. ‘’Sesuai SOP-nya, tidak ada batas untuk eksekusi,’’ jelasnya.

Diketahui, jumlah total lahan terdampak overpass di desa  tersebut mencapai 75 nama pemilik. Namun, Djaswan memastikan belum menerima tambahan penitipan dari PPK. ‘’Sampai sekarang ya cuma 11 itu yang dititipkan ke kami. Belum ada warga yang ngambil,’’ tutur Djaswan.

Sekretaris Desa Kedungharjo Gimin membenarkan petugas PN telah mendatangi 11 warga pemilik lahan  terdampak overpass beberapa hari lalu. Namun, warga menolak UGR lantaran kelewat rendah dibanding harga tanah maupun bangunan pada umumnya. ‘’Ganti ruginya tidak bisa untuk membuat rumah atau membeli sawah pengganti yang seperti kena overpass,’’ ujar Gimin.

Selain nominalnya, alasan warga menolak lainnya lantaran ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab pada lembaran perincian UGR. Warga mencium kejanggalan lantaran tidak ada penanda tangan, nama terang, dan tanggal pengesahan perincian UGR tersebut. ‘’Warga tetap tidak mau melepas tanah dan rumahnya dengan ganti rugi seperti itu,’’ tegasnya. (mg8/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button