Madiun

Jelang Mutasi, Kompetensi Eselon II Pemkot Madiun Bakal Diuji

MISKIN INOVASI SIAP DIGANTI

‘’Kalau nanti dalam satu tahun ke depan kinerjanya kurang bagus, ya nggak saya pakai lagi. Saya ganti dengan eselon III naik ke eselon II.’’ MAIDI, Wali Kota Madiun

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Kompetensi menjadi pertimbangan utama mutasi pejabat eselon II di lingkup Pemkot Madiun. Pergeseran itu harus dijauhkan dari kesan like and dislike. Alasan itulah yang mendasari perlunya uji kompetensi. ‘’Agar saya bisa mengetahui kompetensi mereka itu apa. Dan, menurut para ahli itu mereka dapat ditaruh (posisi) mana,’’ kata Wali Kota Madiun Maidi Selasa (26/11).

Lewat uji kompetensi, pejabat yang dipilih benar-benar profesional. Kompetensinya akan teruji dengan waktu. ‘’Kalau nanti dalam satu tahun ke depan kinerjanya kurang bagus, ya nggak saya pakai lagi. Saya ganti dengan eselon III naik ke eselon II,’’ tegas pejabat asal Magetan tersebut.

Karena itu, uji kompetensi juga menyasar pejabat eselon III. Setelah itu mereka didorong untuk mengikuti assessment jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang kosong. ‘’Nanti dipilih yang cocok siapa. Sehingga, bukan sekadar ini saja. Tapi prinsipnya ini sesuai hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh ahli tersebut,’’ ujarnya.

Sekda Kota Madiun Rusdiyanto menambahkan, uji kompetensi mutlak dilakukan secara periodik. Terutama bagi pejabat eselon II. Pelaksanaannya pun berkaitan dengan mutasi pejabat akhir Desember mendatang. ‘’Semua pejabat eselon II. Jadi, memang setiap dua tahun kita lakukan itu (uji kompetensi, Red). Kebetulan ini momentum saja, barangkali memang ada beberapa jabatan kosong yang belum terisi, ini yang sudah menjabat eselon II kita lakukan assessment,’’ terangnya.

Materi assessment meliputi psikometri, leaderless group discussion (LGD), hingga presentasi dengan tema Inovasi untuk Kota Madiun. Rusdiyanto menyebut, uji kompetensi bertujuan melihat kapasitas dan kapabilitas pejabat eselon II. Hasilnya menjadi bahan pertimbangan bagi baperjakat untuk melakukan penyegaran. Baik mengisi jabatan yang kosong maupun sekadar geser ke OPD lain. Sedangkan pengisian jabatan eselon II setingkat kepala dinas, sesuai ketentuan harus dilakukan lelang khusus bagi pejabat eselon III. (her/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button