Madiun

Jangan Berumah di Atas Sungai

Kooperatif, Penghuni Bongkar Sendiri

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Terlarang sudah berumah di atas sungai Jalan Pilang Sakti. Dua kali sudah Satpol PP Kota Madiun menyurati Mustofa, penghuni rumah 3×18 meter itu.

Permintaan jeda waktu sampai akhir bulan tak dikabulkan. Persuasif, korps penegak perda mendatangi dan mengingatkan penghuni agar membongkar rumahnya. Sesuai tenggat waktu yang ditegaskan dalam surat peringatan. ‘’Kalau tidak dibongkar, kami ambil tindakan tegas,’’ kata Kasatpol PP Kota Madiun Sunardi Nurcahyo.

Akhirnya, Mustofa membongkar sendiri bangunan yang digunakan untuk dapur, ruang makan, dan tempat jemuran itu. Pantauan di lapangan, dinding bagian rumah telah dibongkar. Terdapat dua alat berat di belakang rumah itu. Digunakan merampungkan normalisasi sungai yang sedang dikebut DPUTR. ‘’Itu membahayakan karena menggunakan setengah lebar sungai,’’ ujar Nardi, sapaan Sunardi Nurcahyo.

Dia menegaskan, penindakan ini sesuai permintaan dinas pekerjaan umum dan tata ruang (DPUTR) beberapa bulan lalu. Pihaknya pun telah memanggil pemilik rumah terlebih dahulu. ‘’Kami ajak koordinasi dan berikan pemahaman,’’ ungkapnya.

Secara detail bagian rumah itu dibangun dengan konstruksi panggung. Disangga tujuh tiang beton. Kolom strauss ditanam satu meter di dasar sungai. Lantainya pun  menggunakan konstruksi beton. ‘’Sewaktu-waktu bahaya mengintai, apalagi ini mulai memasuki musim penghujan,’’ sambung Nardi.

Dia menyampaikan alasan pemilik rumah berinisiatif membuat bangunan itu lantaran tidak ada lagi lahan untuk pelebaran. Sebab, belakang rumah langsung berhadapan dengan sungai. Kendati demikian, itu menyalahi aturan. ‘’Secara aturan jelas salah,’’ tegasnya.

Nardi mengimbau warga yang memiliki bangunan serupa untuk segera dibongkar. Selain mengancam keselamatan penghuni, juga berpotensi menghambat aliran sungai. Sehingga, menyebabkan banjir. ‘’Ini hampir sama dengan tiga bangunan di atas saluran Jalan Soekarno Hatta. Sudah dieksekusi dan dibongkar,’’ katanya. (kid/c1/fin)  

Normalisasi Keruk Tumpukan Sedimentasi

BANGUNAN di atas saluran maupun sungai yang diperuntukkan kepentingan pribadi melanggar Perda Nomor 7/2019 tentang Bangunan Gedung. Keberadaannya juga mengganggu normalisasi yang tengah berlangsung saat ini.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Madiun Suwarno mengungkapkan, pekerjaan di titik itu menjadi satu paket dengan normalisasi empat sungai lain. Yakni, Sungai Terate, Kalisono, Kalimaling, dan Pilangbango. ‘’Kebetulan di Pilangbango ada bangunan di atas saluran untuk kepentingan pribadi,’’ kata Suwarno.

Normalisasi, sebutnya, sebagai antisipasi menghadapi musim penghujan. Empat titik sungai itu selalu menjadi langganan luapan. Hingga meluber ke permukiman warga. ‘’Terjadi penumpukan sedimentasi yang cukup parah,’’ ujarnya.

Sedimentasi di lokasi itu mencapai 1-1,5 meter. Kondisi itu menyebabkan aliran tersumbat. Karenanya perlu dilakukan normalisasi sungai agar aliran lancar kembali. ‘’Kami keruk dengan kedalaman menyesuaikan lokasi. Terpenting tidak sampai merusak dinding sungai,’’ jelasnya.

Suwarno membeberkan penyebab penumpukan sedimentasi yang cukup parah di empat sungai itu. Selain belum pernah tersentuh pekerjaan normalisasi sungai, juga disebabkan perilaku masyarakat. Yakni, kebiasaan membuang sampah plastik dan rumah tangga. ‘’Sampah tertimbun hingga menggunung. Sampah plastik tidak dapat diurai,’’ sebutnya.

Pekerjaan ditargetkan rampung akhir tahun ini. Beruntung pemilik rumah bersedia membongkar sendiri. Sehingga tidak menjadi kendala berarti bagi pekerjaan normalisasi yang tengah berlangsung. Sejauh ini, kasus serupa tidak ditemui di tiga sungai lainnya. Berbeda dengan tahun lalu yang masih terdapat beberapa hunian di sekitaran Taman dan Kartoharjo. Hal itu menjadi warning bagi masyarakat. ‘’Kami minta masyarakat jangan sampai membangun rumah di atas sungai. Selain melanggar aturan juga membayakan,’’ tegasnya. (kid/c1/fin) 

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button