Madiun

Jangan Beli Rumah Bermasalah

Lelang Rawa Bhakti Residence tanpa Pemberitahuan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Polemik rumah di Rawa Bhakti Residence seperti benang kusut. Saking ruwetnya, penghuni bingung minta perlindungan ke siapa lagi atas hak rumah yang mereka beli.

Mereka merasa dirampok. Di saat kewajiban pembayaran rumah dipenuhi, tiba-tiba delapan unit rumah masuk lelang yang diselenggarakan Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPNL) Madiun Senin lalu (21/9). Anehnya, rumah dilelang tanpa sepengetahuan penghuninya.

Thabita Lili, penghuni kavling nomor 14, kaget saat melihat foto rumahnya sudah terpajang di kanal website maupun aplikasi Lelang Indonesia milik KPNL. Di bawahnya tertulis Pengadilan Agama (PA) Kota Madiun: Sebidang tanah dan bangunan Nomor 871, luas tanah 76 meter persegi. Dilelang seharga Rp 446,8 juta dengan cara penawaran closed bidding. Jaminan yang ditentukan Rp 134,04 juta dengan batas akhir jaminan 19 Oktober. Batas akhir penawaran pukul 09.30, 20 Oktober mendatang.

Perempuan 35 tahun itu berjuang mati-matian untuk membeli rumah tersebut. Sejauh ini dia telah mengeluarkan uang sekitar Rp 272 juta. Perinciannya, Rp 80 juta untuk down payment kepada PT Hasta Mulya Putra (HMP) sebagai pengembang. Ditambah Rp 30 juta untuk pembiayaan tambahan konstruksi bangunan. Serta Rp 25 juta untuk proses akad di notaris Asni Arpan 2014 lalu. Setelah itu, pembiayaan kredit ditanggung Bank Muamalat dengan cicilan Rp 4,5 juta setiap bulan. ‘’Kenapa dilelang? Saya nggak dapat pemberitahuan dan penjelasan. Kalau jawabannya kredit macet, itu ada aturannya,’’ tukas Thabita.

Thabita memang tidak lagi membayar angsuran sejak 2017. Itu sengaja dia lakukan lantaran sudah kesal. Ceritanya, pada tahun itu dia bermaksud melunasi cash angsuran yang tersisa. Sebab dia berniat menjual dan telah ada pembelinya. Thabita diarahkan menyampaikan hal itu ke Bank Muamalat Ponorogo setelah datang ke Kantor Cabang (KC) Madiun. ‘’Saya ingin melunasi kemudian minta SHM (sertifikat hak milik, Red), tapi katanya tidak bisa karena diperkarakan Bank Muamalat Pusat (Jakarta),’’ jelasnya menirukan keterangan yang dia dapat dari petugas Bank Muamalat Ponorogo.

Dari situlah, Thabita baru mengetahui jika rumah yang dia beli bermasalah. Sehingga memutuskan tidak melanjutkan angsuran. Sebab, dirinya tidak mendapat jaminan SHM bakal diberikan. Pun, tak ada peringatan dari pihak bank terkait mandeknya pembiayaan tersebut. ‘’Seperti ngelawan penjahat yang punya link orang besar,’’ ucapnya geram.

Lelang itu buntut persoalan antara PT HMP dengan Bank Muamalat. Janggalnya, tiga warga perumahan yang tidak berhubungan sama sekali dengan Bank Muamalat terkena getahnya. Yakni, Wahyu Indriani, Aris Sudanang, dan Sandi Agus yang memilih pembiayaan ke Bank BNI Syariah. Namun, rumah mereka ikut dilelang meskipun pembiayaan angsuran tetap dijalankan. ‘’Tidak ada pemberitahuan dari BNI Syariah maupun pengadilan agama,’’ kata Wahyu Indriani, pemilik rumah di kavling nomor 3.

Indri sempat mendatangi Bank BNI Syariah Kota Madiun. Namun belum ada penjelasan yang membuatnya lega. ‘’Jawabannya masih mengadakan pendekatan,’’ ujar Indri.

Dipastikan ketiga unit itu merupakan aset BNI Syariah namun kenapa bisa dilelang Bank Muamalat. Karena itu, BNI Syariah telah meminta informasi perihal pelepasan tiga sertifikat hak guna bangunan (SHGB) yang merupakan nasabahnya. Melalui surat Nomor KIS/08/675/2020 tertanggal Kediri, 10 Juni 2020, dikirimkan ke PT Bank Muamalat Indonesia KC Kediri. ‘’Intinya bagi kami (nasabah BNI Syariah) tidak ada urusan dengan Bank Muamalat,’’ tegasnya.

Dalam surat tersebut, Bank BNI Syariah memberikan poin-poin informasi tentang tiga nasabahnya. Pertama, PT Bank BNI Syariah melalui KCP Madiun telah memberikan pembiayaan untuk pembelian rumah baru di Rawa Bhakti Residence (kavling 3: Wahyu Indriani; kavling 5: Aris Sudanang; dan kavling 7: Sandi Agus Setiawan) yang dikelola PT HMP tahun 2014. Kedua, pihak BNI Syariah telah melakukan pelunasan pembayaran ketiga rumah tersebut kepada PT HMP dengan total pembayaran Rp 535 juta melalui transfer ke rekening tabungan atas nama PT HMP yang ada di BNI Syariah. Perinciannya, kavling 3 harga Rp 317 juta dengan uang muka Rp 137 juta. Kavling 5 harga Rp 265 juta dengan uang muka Rp 115 juta. Serta kavling 7 harga Rp 259,6 juta dengan uang muka Rp 54,6 juta. Ketiga, pada saat pembiayaan di BNI Syariah status sertifikat rumah yang dibeli ketiga nasabah masih berupa sertifikat induk dengan nomor 3635/Kelurahan Mojorejo dengan luas 2.231 meter persegi atas nama Ernawan Rachman Oktavianto dan dalam proses pemecahan di notaris Asni Arpan sehingga akta jual beli belum dapat dilaksanakan. Keempat, berdasarkan notasi itu diterangkan bahwa jika proses pemecahan sertifikat telah selesai maka akan dilakukan proses akta jual beli (AJB), balik nama, serta peningkatan hak; dan jika semua proses selesai, pihak notaris akan menyerahkan kepada BNI Syariah. Kelima, berdasarkan keterangan dari pihak notaris proses pemecahan sertifikat telah selesai 2015 lalu dan sertifikat kavling nomor 3, 5, dan 7 saat ini telah menjadi SHGB nomor 879, 880, dan 881 atas nama PT HMP. Terakhir, pada Juli 2018, Bank Muamalat melalui kuasa hukum Law Firm Dewan Syam & Partners nomor surat 79/DSP/VII/2018 telah memberikan tanggapan bahwa pada saat itu  semua sertifikat perumahan masih menjadi objek sengketa. Pun telah ada putusan. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close