Madiun

Iuran Melejit Swasta Menjerit

Kenaikan Lipat Dua Iuran BPJS Kesehatan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Tidak hanya dunia usaha yang terguncang. Iuran BPJS Kesehatan yang melejit lipat dua juga membuat para karyawan perusahaan swasta menjerit. Bagi pelaku usaha, mereka harus menambah anggaran untuk menanggung kepesertaan karyawannya dalam golongan peserta penerima upah (PPU). Sedangkan karyawan, potongan upah mereka bertambah untuk membayar premi.

Sesuai aturan main, untuk PPU perusahaan menanggung empat persen. Sedangkan karyawan menanggung satu persen yang dipotong dari upah mereka per bulan. ‘’Agak terasa juga sih, kalau nanti dipotong dua kali lipat,’’ kata Anjar, nama samaran, Senin (4/11).

Anjar bekerja sejak sembilan tahun lalu di salah satu perusahaan swasta di Kota Madiun. Selama ini dia merasakan betul manfaat BPJS Kesehatan. Pun potongan satu persen dari gajinya tiap bulan tidak terlalu berat dirasakan. ‘’Gaji saya sesuai upah minimum regional (UMR),’’ sebutnya.

Namun dia keberatan jika iuran dinaikkan dua kali lipat. Apalagi diprediksi kebutuhan lain turut naik seiring kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Sehingga, dia harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan keluarga. ‘’Jika nanti naik semua, seharusnya pemerintah menaikan upah juga,’’ harapnya.

Riskiadistia Zubaidah, warga Klagen, Barat, Magetan, merasakan hala sama. Dia juga karyawan perusahaan swasta. Namun dia bukan kategori PPU melainkan peserta mandiri. ‘’Harus menanggung beban premi untuk kedua orang tua saya,’’ kata Zubaidah yang sedang memeriksakan ibunya ke RSUD Kota Madiun beberapa hari lalu.

Zubaidah jadi peserta kelas III BPJS Kesehatan. Otomatis nanti dia harus menyisihkan anggaran dua kali lipat untuk menanggung premi tersebut. Meski sebenarnya dia mengakui kepesertaan tersebut sangat bermanfaat. ‘’Untuk berobat orang tua saya yang sakit berat cukup membantu,’’ lanjutnya.

Bambang Soemarsono, pimpinan salah satu perusahaan swasta di Kota Madiun galau. Di tengah kondisi daya beli masyarakat yang menurun, dia harus menyiapkan anggaran lebih untuk menanggung premi PPU karyawannya. ‘’Jika seperti ini tidak menutup kemungkinan banyak perusahaan yang enggan jadi peserta BPJS Kesehatan,’’ tuturnya.

Kenaikan iuran juga bakal membuat peserta mandiri berpindah kelas. Sayangnya, kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun sulit ditemui. Janji menyediakan waktu wawancara sejak pekan lalu pun tak ditepati. Saat dihubungi melalui telepon tidak dijawab. ‘’Nanti kami janjikan lagi. Minggu ini jadwal beliau penuh. Tidak bisa diwakilkan untuk wawancara,’’ kata salah seorang karyawan BPJS Kesehatan. (kid/sat) 

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button