Ponorogo

Isi Kekosongan dan Perombakan Struktur Organisasi

Mutasi Tak Tertahan Lagi

PONOROGO, Jawa Pos Radar Ponorogo – Gerbong mutasi segera ditarik kembali oleh Bupati Ipong Muchlissoni. Menyusul perombakan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPRD.

Selain menyesuaikan SOTK baru, juga untuk mengisi kekosongan di sejumlah jabatan strategis. Terakhir, ratusan PNS dimutasi Agustus lalu. ‘’Kemungkinan rolling (mutasi) Desember. Bisa lebih cepat dari itu,’’ ujar Ipong.

Mutasi pegawai, lanjut Ipong, tidak bisa dihindari lantaran imbas dari perubahan SOTK di tubuh pemkab. Diketahui ada enam organisasi perangkat daerah (OPD) yang akan dilebur. Dinas pemuda dan olahraga (dispora) akan dilebur ke dalam dinas pariwisata (dispar). Sementara dinas perumahan dan kawasan permukiman (disperkim) akan masuk dalam dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (DPUPR). Sedangkan dinas ketahanan pangan (DKP) akan dilebur masuk ke dalam dinas pertanian (disperta).

Peleburan sejumlah OPD itu jelas akan berdampak pada penataan pegawai. Yang utama tentu saja penempatan kepala dinasnya. Ipong mengisyaratkan, jika enam OPD itu sudah dilebur menjadi tiga, kemungkinan akan dikepalai oleh pejabat lama. Saat ini, Andi Susetyo, kepala DKP, menjabat pelaksana tugas (plt) kepala disperta. Sementara posisi kepala disperkim di-plt oleh Jamus Kunto, kepala DPUPR. ‘’Contoh kepala DPUPR dan disperkim, mungkin akan diisi oleh pejabat yang ada saja. Begitu juga pertanian,’’ terangnya.

Penataan pegawai pasca revisi SOTK, tidak akan membuat PNS turun eselon. Kendati, kata dia, ketika terjadi penggabungan dinas, turun eselon bagi PNS tidaklah jadi soal. Ipong tunjuk contoh peleburan unit pelaksana tugas (UPT) di bawah dinas pendidikan yang harus dilebur. ‘’Waktu itu, tidak dikasih jabatan eselon tidak apa-apa. Tetapi pada akhirnya, dari 18 kepala UPT itu, ada sembilan yang sudah naik menjadi kasi (kepala seksi), kabid (kepala bidang), dan seterusnya,’’ kata dia.

Di jajaran eselon II-b, Ipong menyebut masih ada lima posisi yang kosong. Tiga di antaranya untuk sementara dipimpin plt. Antara lain kepala disperta, kepala dispendukcapil, sekretaris DPRD, serta satu posisi untuk staf ahli bupati dan asisten sekretariat daerah. Bupati mengangankan mengisi posisi-posisi tersebut dengan mutasi. ‘’Yang kosong diisi lewat mutasi. Sisanya baru dilelang. Kami upayakan tidak ada yang turun eselon,’’ tandasnya. (naz/fin)

‘’Karena ada beberapa seksi yang mirip-mirip. Jadi ada posisi atau jabatan yang akan hilang.’’ AGUS PRAMONO, Ketua Baperjakat

Prioritaskan Pegawai Berkinerja Tinggi

PEROMBAKAN struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) berimbas pada nasib para pegawai di dinas yang akan dilebur. Saat ini, penempatan mereka tengah dibahas oleh tim badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat).

Ketua Baperjakat Pemkab Ponorogo Agus Pramono menyebut, penataan pegawai mempertimbangkan asas efektifitas dan efisiensi demi mendongkrak kinerja organisasi. ‘’Tentu perubahan SOTK akan berdampak pada penataan personil,’’ ujar Agus, Selasa (5/11).

Peleburan enam dinas menjadi tiga, lanjut Agus, akan berimbas pada reorganisasi pegawai. Dari pendataannya, ada banyak pejabat (terutama eselon III) yang berposisi sebagai sekretaris, kepala bidang (kabid), hingga kepala seksi (kasi) yang membutuhkan tempat baru. Sebab, tidak semua akan ikut boyongan ke dinas baru. ‘’Karena ada beberapa seksi yang mirip-mirip. Jadi ada posisi atau jabatan yang akan hilang,’’ kata dia.

Agus tunjuk contoh peleburan dinas pemuda dan olahraga (dispora) ke tubuh dinas pariwisata (dispar). Nantinya, tubuh dispar akan seperti dinas kebudayaan pariwisata pemuda dan olahraga (disbudparpora), seperti ketika dipimpin Sapto Djatmiko (kini kepala dinas lingkungan hidup). Saat ini dispora memiliki tiga bidang. Nantinya, ketiga bidang kemungkinan akan dilebur menjadi satu bidang. ‘’Ditempatkan di satu bidang, lalu ada kasi yang di bawahnya. Tapi tidak harus tiga (sesuai jumlah bidang di dispora. Karena ada beberapa posisi yang hilang, harus dipikirkan juga penempatan pegawainya sejak jauh hari,’’ lanjut mantan PNS Pemkab Madiun itu.

Pembentukan bidang-bidang dalam suatu organisasi perangkat daerah (OPD) juga mempertimbangkan seberapa besar urusan yang dibawahi di Ponorogo. Lagi-lagi Agus memberi contoh peleburan dispora ke dispar. Dia memastikan bidang kebudayaan di OPD yang dikepalai Agus Sugiharto itu tidak akan terimbas perampingan. ‘’Tetap harus ada satu bidang kebudayaan yang berdiri sendiri. Karena itu penting di Ponorogo,’’ terang Agus.

PNS yang tidak ikut diboyong ke dinas baru tidak perlu khawatir. Sebab menurut Agus, ada banyak posisi lain yang kosong di berbagai dinas. Sampai hari ini, tim baperjakat masih membahas urusan tersebut. Agus juga sudah meminta badan kepegawaian pendidikan dan pelatihan daerah (BKPPD) untuk mengkaji skema terbaik mutasi Desember nanti. ‘’Kami hindari me-nonjob-kan PNS. Penempatan juga memprioritaskan mereka yang berkinerja tinggi,’’ pungkasnya. (naz/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button