Madiun

Ini Sikap KAI soal Perlintasan Liar

MADIUN – Butuh komitmen pemerintah dalam meminimalkan kecelakaan yang melibatkan kereta api. Pasalnya, berdasarkan data yang dikeluarkan PT KAI Daop VII Madiun, masih ada puluhan perlintasan liar tak terjaga. Itu dapat ditemukan mulai Ngawi hingga Jombang maupun Tulungagung. PT KAI ikut gotong royong menutup. Sayangnya acap mendapat penolakan dari masyarakat.

‘’Ibaratnya PT KAI ini operator, sama seperti bus DAMRI. Kalau rambu di perempatan rusak, masa DAMRI yang memperbaiki. Kan itu tugas pemerintah,’’ kata Manajer Humas PT KAI Daop VII Madiun Ixfan Hendriwintoko.

Kecelakaan sepanjang tahun ini harusnya menjadi pelajaran agar pemerintah –termasuk pemerintah daerah- mengambil sikap akan banyaknya perlintasan sebidang tak terjaga. Seperti yang baru saja terjadi di Surabaya, tabrakan tak terhindarkan antara mobil pribadi dan KA Sritanjung menewaskan tiga orang, Minggu lalu (21/10). Pun, masih segar di ingatan betapa nahasnya laka lantas antara KA Sancaka dengan sebuah truk di Mantingan, Ngawi, April lalu. ’’Setiap perlintasan sebidang tanpa izin harus ditutup,’’ tegasnya.

Data yang dikantongi Ixfan cukup mencengangkan. PT KAI menginventarisasi perlintasan tak terjaga mencapai 253 titik. Sebanyak 59 titik di antaranya ditutup pada program penutupan tahap 1, Desember 2017 hingga Januari tahun ini. Sementara, 66 titik lainnya ditutup pada program kedua Februari-Maret lalu. Total masih ada 128 titik yang belum tertutup di sepanjang wilayah Daop VII. ’’Selama perlintasan itu tak terjaga, maka dianggap rawan,’’ sebut Ixfan.

PT KAI tidak punya wewenang menutup perlintasan liar itu. Yang berhak menutup perlintasan seharusnya pemerintah. Baik pusat maupun daerah. Banyaknya perlintasan liar memaksa Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub menginstruksikan PT KAI untuk gotong royong menutup perlintasan liar. Namun, hanya untuk perlintasan dengan lebar jalan kurang dari dua meter. Instruksi itu sudah diterapkan di wilayah Daop VII. ’’Tapi, ada saja titik yang terkendala karena warga sekitar menolak,’’ bebernya.

Begitu pula dengan pemasangan early warning system (EWS) di perlintasan-perlintasan liar. Berbagai sarpras itu, kata Ixfan, menjadi tanggung jawab pemerintah. PT KAI sebagai operator perjalanan kereta api tak ikut cawe-cawe. ’’Kembali lagi, urusan rambu dan sarpras di jalan itu menjadi kewajibannya pemerintah, bukan operator bus. Begitu pula untuk jalur kereta api,’’ tandasnya. (naz/c1/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
close