CPNSPacitan

Honorer K-2 Siap Ngeluruk Ibu Kota

PACITAN – Hanya bisa jadi penonton dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2018, sebagian besar tenaga honorer kategori dua (K-2) Pacitan bakal  ke ibu kota. Mereka hendak menuntut kebijakan pemerintah pusat. ‘’Satu bus perwakilan honorer K-2 siap berangkat,’’ kata Ketua Forum Honorer K-2 (FKH-2) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Pacitan Basuki, Minggu (23/9).

Namun, kapan dan di titik mana rencana tersebut digelar belum bisa dipastikan. Saat ini mereka menunggu instruksi dari pengurus PGRI Pacitan. Dari sejumlah pertemuan, mereka sudah berkomitmen bahwa tindakan apa pun di bawah naungan dan instruksi PGRI. ‘’Disuruh berangkat, satu kata kita berangkat,’’ tegasnya.

Menurut Basuki, sebagian besar honorer K-2 kecewa dengan Peraturan Menteri PAN-RB 36/2018. Aturan yang mencantumkan batasan usia pendaftar K-2 maksimal 35 tahun per 1 Agustus 2018 itu membuat pengabdian mereka sia-sia. Bahkan dibalas dengan menyakitkan. ‘’Mau ikut tes saja sudah tidak bisa karena dibatasi usia,’’ sergahnya.

Tuntutan mereka pun tidak berbeda dengan honorer K-2 daerah lain. Yakni, diberlakukannya kembali Peraturan Pemerintah (PP) 48/2005 yang tidak memberi batasan usia bagi pelamar CPNS. Jika tuntutan tersebut tidak bisa diganggu gugat, pihaknya minta kebijakan presiden untuk mengeluarkan peraturan presiden (perpres) atau lainnya. ‘’Harapan terakhir ada di tangan presiden,’’ ucapnya.

Selain bisa ikut tes penerimaan CPNS, pemerintah memberi alternatif pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Sayangnya, itu pun tidak mudah. Mereka juga tetap harus menjalani tes. Sementara honorer K-2 di atas 35 tahun tidak lagi pede. Lantaran ketinggalan dengan fresh graduated. ‘’Mestinya PPPK untuk tenaga honorer yang sudah tua dan tidak bisa ikut jalur umum,’’ pintanya.

Tenaga honorer K-2 di Pacitan saat ini berjumlah 395 orang. Mereka berasal dari tenaga pendidik, kesehatan, dan instansi lain. Sayangnya, hanya 43 orang yang bisa mengikuti tes penerimaan CPNS 2018. Sementara 352 lainnya terganjal usia. Meski punya kepentingan yang sama, honorer K-2 di bawah dinas pendidikan (dindik) lebih agresif. Selain paling banyak, juga terorganisasi. ‘’Honorer K-2 dindik ada 200-an orang,’’ jelasnya.

Ketua PGRI Pacitan Supriyono membenarkan adanya rencana honorer K-2 tersebut. Awalnya direncanakan 27 September bergabung aksi besar-besaran honorer K-2 daerah lain. Hanya, rencana tersebut diurungkan. Dia menyebut ada lima opsi hasil musyawarah dengan PGRI Jatim. ‘’Itu hasil pertemuan 15 September lalu,’’ ungkapnya.

Opsi pertama, berkirim surat ke Presiden, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama, dan lainnya. Harapannya, surat tersebut ditanggapi dengan audiensi yang menjadi opsi kedua. Hasilnya, pemerintah pusat berencana membuka penerimaan PPPK. ‘’Karena ada kebijakan itu, rencana demo serentak yang  jadi opsi berikutnya diurungkan,’’ jelasnya sembari menyebut opsi terakhir mogok kerja.

Terkait penerimaan tenaga PPPK yang harus menjalani tes, pihaknya menunggu aturannya. Pasalnya, Kemen PAN-RB masih mendata honorer K-2, menyusun aturan hingga koordinasi dengan berbagai pihak terkait.  ‘’Bisa saja tesnya hanya persyaratan administrasi atau bagaimana,’’ ujarnya. (odi/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close