AdvertorialMadiun

Hasil Konsultasi Komisi III ke Kementerian PUPR-Bappenas

Dorong Percepatan Pembangunan Flyover

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Rencana pembangunan ring road timur menjadi atensi DPRD Kota Madiun. Pada Kamis lalu (9/1) Komisi III DPRD Kota Madiun berkonsultasi dengan Kementerian PUPR dan Bappenas terkait wacana proyek prioritas pembangunan nasional tersebut.

Hasilnya, mereka mendapati jawaban bahwa proyek itu belum dilengkapi detail rencana pembangunan. Sebab, proses feasibility study (FS) belum dilalui oleh pemkot. ‘’Menurut mereka (pihak Kementerian PUPR, Red), sebenarnya semua itu tergantung pada kesiapan pemerintah daerah (pemda),’’ kata Ketua Komisi III DPRD Kota Madiun Dwi Jatmiko Agung Subroto Senin (20/1).

Adapun kesiapan yang dimaksud oleh pemerintah pusat itu berupa proses kesiapan pembebasan lahan. Sementara, sampai dengan saat ini pemkot belum membahas soal tahapan tersebut. ‘’Kalau berbicara mulai dari proses FS, forum group discussion (FGD), liaison officer (LO), sampai dengan tahap pelaksanaannya, itu paling cepat (direalisasikan) pada tahun 2024,’’ ujar legislator yang akrab disapa Kokok Patihan tersebut.

Dengan demikian, tahapan yang mesti dilalui pemkot untuk merealisasikan pembangunan itu dengan bantuan dari APBN masih panjang. Apalagi, layout pembangunan ring road timur tersebut belum dibuat sama sekali. ‘’Hal itu yang kemudian ditanyakan oleh pihak Kementerian PUPR. Sejauh mana pemkot menyiapkan semua syarat pembangunan ring road timur tersebut,’’ kata politisi PDIP itu.

Sebaliknya, titik terang justru ada pada rencana pembangunan flyover maupun underpass di pintu perlintasan kereta api (KA) yang terimbas proyek double track (jalur ganda). Pihak Kementerian PUPR meminta kepada pemkot untuk segera menyiapkan proses pengajuan pembangunannya. ‘’Karena asetnya merupakan milik nasional. Sehingga, bisa direalisasikan pada 2021,’’ ujar Kokok Patihan.

Kendati demikian, dia mengungkapkan ada sejumlah tahapan yang mesti dilalui pemkot. Seperti menyiapkan dokumen FS serta berkoordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VIII Jatim. ‘’Mereka justru mencari sasaran mana yang perlu dibangun atas dampak pembangunan double track. Artinya, mereka sebenarnya ada anggaran untuk kegiatan tersebut,’’ jelasnya.

Rina Haryati, anggota Komisi III DPRD Kota Madiun lainnya, menambahkan, jika memang serius pemkot semestinya harus menyiapkan seluruh persyaratan untuk merealisasikan pembangunan ring road timur sejak dini. ‘’Tapi, sambil menunggu itu pemkot perlu mencari solusi lain untuk mengurai masalah kemacetan. Salah satunya lewat pembangunan flyover. Karena pemerintah pusat sudah memberikan titik terang soal itu. Soalnya penganggarannya lebih ringkas,’’ papar ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Madiun tersebut. (her/c1/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close