Bupati Menulis

Hari Pers Nasional 2021

PERINGATAN Hari Pers Nasional (HPN) 2021 berbeda dari sebelumnya. Namun, tetap dimaknai sama sebagai kancah perjuangan. Penetapan HPN setiap 9 Februari berdasarkan berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tanggal yang sama di Solo, Jawa Tengah, 1946 silam. Kala itu, republik ini masih berjuang menghadapi kemungkinan kembalinya penjajah. Sementara, momen HPN kali ini, bangsa berjuang menghadapi pandemi Covid-19.

Sejarah mencatat bahwa pers terlibat dalam perjuangan terbebas dari belenggu penjajah. Bau perjuangan media cetak pada awal kemerdekaan terasa dari politik redaksinya. Pun, kapan media cetak tersebut lahir.
Yang saat ini masih eksis harian Kedaulatan Rakyat. Terbit di Jogjakarta pada 27 September 1945 atau 40 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Majalah dan koran yang terbit setelah kemerdekaan kental napas perjuangannya. Antara lain, Merdeka, Merah Poetih, Indonesia Merdeka, Indonesia Raya, dan Soeara Rakjat.

Fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Ketika kedaulatan telah diperoleh, pers masih tetap hidup. Akan tetapi, ada tarik-menarik kepentingan antara penguasa dengan pers. Penguasa ingin pers mendukung semua kebijakan. Sebaliknya, pers yang baik mengedepankan kepentingan publik.

Kalau dikotomi, salah satu kutub (pemerintah di mana pun) pers diharapkan lebih menonjolkan fungsi informasi, pendidikan, dan hiburan dibandingkan kontrolnya. Harapan tersebut pasti akan dijalankan oleh pers bila pemerintahan suatu negara telah berjalan baik, hukum ditegakkan, dan keadilan dijalankan. Bila belum, fungsi kontrol akan tetap muncul, bahkan menonjol. Namun, pemerintah berupaya mengaturnya lewat regulasi. Upaya paksa legal agar pers tunduk kepada kepentingan penguasa.

Pers juga dipaksa tunduk kepada penguasa di era pemerintahan Soekarno. Tindakannya berupa penahanan, sanksi ekonomi, pemenjaraan, penundaan proses persidangan pengadilan, pengusiran, interogasi/peringatan, dan pembatasan perjalanan. Apalagi, setelah era demokrasi terpimpin, tindakan keras terhadap pers lebih banyak kuantitas dan kualitasnya.

Harapan muncul lewat Undang-Undang (UU) 11/1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang lahir di era Orde Baru. Pasal 4 tegas menyatakan bahwa pers nasional tidak dikenakan sensor dan pemberedelan.

Akan tetapi, pemberedelan bentuk lain muncul lewat keluarnya Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/PER/MENPEN/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Pasal 2 menyampaikan bahwa setiap penerbitan pers oleh perusahaan pers harus memiliki SIUPP yang dikeluarkan Menteri Penerangan. Kemudian, pasal 33 menjelaskan bahwa SIUPP dapat dibatalkan Menteri Penerangan setelah mendengar Dewan Pers. Dan, ketua Dewan Pers itu Menteri Penerangan.

Kewenangan Menteri Penerangan di bidang penerbitan pers begitu luas dan besar. Seperti malaikat pencabut nyawa. Bisa dibayangkan ancaman nyata bila pers tidak sejalan pemerintah. SIUPP-nya pasti dicabut. Tidak ubahnya pemberedelan karena pada akhirnya tidak boleh terbit.

Di era Orde Baru, banyak kasus majalah dan koran yang SIUPP-nya dibatalkan pemerintah. Politik redaksinya dipandang tidak sejalan. Seperti ada konvensi kala itu. Setiap hari harus ada berita tentang presiden dan foto presiden tidak boleh di halaman belakang.

Era reformasi menjungkirbalikkan peraturan sebelumnya. Lahirnya UU 40/1999 tentang Pers menjadikan campur tangan pemerintah tidak ada sama sekali. Pers mendapatkan kembali kemerdekaannya. Negeri ini pun mendapat predikat sebagai negara demokratis dan bebas.

Saya sering berkelakar, Indonesia itu negara yang bebas. Saking bebasnya, hanya satu hal yang tidak boleh, yaitu mengatakan “tidak boleh.” Semua harus boleh. Apa saja boleh dilakukan di negeri ini.

Djafar Assegaf, tokoh pers era reformasi, menyebut “jurnalisme got”. Got yang berarti tempat membuang apa saja. Era reformasi tidak ubahnya sebuah bendungan. Ketika pintunya dibuka, sampah jenis apa pun terbawa. Berita hoaks, sumpah serapah, dan kata-kata tidak semestinya dianggap biasa.

Hingga detik ini kita masih merasakan era kebebasan. Di tengah pandemi Covid-19, pemerintah dihadapkan dua masalah. Pertama, memerangi pandemi dan melindungi rakyat. Kedua, menghadapi kelompok masyarakat yang sebagian berseberangan dengan pemerintah. Mereka memanfaatkan momentum Covid-19 untuk menolak atau meragu atas setiap kebijakan yang diambil.

Pandemi menjadi momentum insan pers (mainstream) untuk mencerahkannya. Tempat masyarakat mencari rujukan di tengah keraguan. Seperti tema dalam peringatan HPN tahun ini: Bangkit dari Pandemi, Jakarta Gerbang Pemulihan Ekonomi, Pers sebagai Akselerator Perubahan. (*/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button