Madiun

Hacked! Tolak RUU KUHP di Laman BKD Kabupaten Madiun

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Suara penolakan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP meluas hingga dunia virtual. Laman Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Madiun pun diretas hacker. Pesan perlawanan terhadap gagasan pemerintah pusat tersebut sempat terselip. ‘’Sudah dipulihkan,’’ kata Andi Dwi Cahyono, pranata komputer Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Madiun, Jumat (27/9).

Wajah website yang biasa menampilkan berbagai konten informasi tentang BKD berubah hitam. Pada bagian atas tertulis Hacked by Dev19Feb ft KOwalskyi disertai potongan gambar kartun. Di bawahnya TOLAK RUU KUHP. Disusul kalimat panjang My Friends: Vlyn – hOd3_g4n – M4L1KL8590X – 213_90NG HarisID – KOwalskyi.  ‘’Kami menerima informasi peretasan sekitar pukul 09.00 (kemarin). Langsung diperbaiki, tidak sampai lima menit kembali normal,’’ ujarnya.

Menurut Andi, skala peretasan masih tergolong biasa. Peretas menggunakan metode device dengan hanya mengubah tampilan awal website. Meski mengubah user-password dan masuk ke database, namun tidak sampai mengutak-atik konten yang diunggah BKD. Tidak diketahui pelakunya dan sejak kapan berlangsung. ‘’Kemampuan aplikasi kami belum mumpuni,’’ akunya.

Diskominfo menduga motif pembajakan itu sebagai kritik kepada pemerintah pusat. Menilik kalimat yang tertera. Hingga kemarin siang, organisasi perangkat daerah (OPD) itu baru menerima laporan peretasan laman BKD. ‘’Belum ada yang lain, tapi kami akan cek semua,’’ tutur Andi.

Dia mengungkapkan, peretasan bukan kali ini saja. Bulan lalu hampir semua website OPD di-hack. Rata-rata menyerang tampilan. Praktik tersebut kemungkinan hanya ulah iseng seseorang yang bergelut dengan teknologi informasi (TI). Isi pembajakan berbeda-beda. Sedangkan untuk kritikan baru kali ini terjadi. ‘’Tolak RUU KUHP baru di BKD,’’ jelasnya.

Andi menyebut, jaringan masih menginduk di Pemprov Jawa Timur. Pihaknya mencoba menggunakan server mandiri demi keamanan. Selama ini tidak banyak upaya preventif yang bisa dilakukan mendeteksi serangan. Sebatas mengandalkan laporan yang kemudian ditindaklanjuti pengecekan. ‘’Sebetulnya ada aplikasi pendeteksi, tapi harganya mahal. Yang punya baru BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara, Red) dan Kemenlu,’’ sebutnya.

Kepala Diskominfo Kabupaten Madium Sawung Rehtomo menambahkan,  penguatan internal bakal terus dilakukan. Dalam waktu dekat, pihaknya mengundang tim BSSN untuk meningkatkan sumber daya personel. Langkah tersebut perlu dilakukan karena belakangan aksi peretasan kian menjadi-jadi. ‘’Tahun lalu 232 juta kali aksi hacking se-Indonesia,’’ ungkapnya. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button