Madiun

Fungsionalisasi Eselon IV Molor Desember

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – PARA pejabat eselon IV bisa bernapas lebih panjang. Pasalnya, deadline penyederhanaan birokrasi yang dipatok pemerintah pusat Juni ini dipastikan molor. Tenggat perampingan melalui alih status pejabat setingkat pengawas ke jabatan fungsional itu diundur hingga 31 Desember mendatang.

Acuannya, Surat Edaran (SE) Kemen PAN-RB B/467/KT.01/2021 tertanggal 27 Mei 2021. SE itu berisi rekomendasi kebijakan penyederhanaan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup pemprov dan pemkab/pemkot atas surat Kemendagri. ‘’Pada prinsipnya kami di daerah tinggal menunggu. Mau Juni, Juli, kami siap,’’ kata Sekda Kota Madiun Rusdiyanto, Rabu (2/6).

Secara prinsip pihaknya telah menindaklanjuti arahan pemerintah pusat. Melakukan inventarisasi atau pemetaan pejabat eselon IV yang bakal difungsionalkan. Pun ada rambu-rambu beberapa pos yang tidak turut serta dalam penggeseran itu. Yakni, pejebat eselon IV di tingkat kelurahan, kecamatan, sekretariat dinas, serta sekretariat daerah. ‘’Secara prinsip sudah kami sampaikan, kami tinggal menunggu arahan lebih lanjut,’’ ujarnya.

Rusdiyanto tidak menampik ada sejumlah persoalan terkait penggeseran yang hingga kini belum jelas tersebut. Pertama, soal kesejahteraan atau gaji pegawai yang haram turun. Faktanya, setelah dilakukan pemetaan ada beberapa posisi bakal turun gaji. ‘’Setelah difungsionalkan, dihitung-hitung ada yang turun. Ini jadi masalah. Kalau naik nggak masalah, tapi kemampuan daerah nanti persoalannya,’’ ungkapnya.

Persoalan kedua, pengampu dan job value. Rusdiyanto membeberkan ada beberapa posisi yang nihil pengampu bertugas menilai angka kredit. Termasuk job value yang harus ditetapkan. Persoalan lain terkait penjaminan keberlangsungan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. (kid/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button