Madiun

Fraksi PDIP Ungkit Serapan Belanja Dana Covid-19

Pertanyakan Kenaikan BTT 18 Kali Lipat

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Rencana Pemkab Madiun menaikkan belanja tidak terduga (BTT) pada perubahan APBD (P-APBD) 2020 bikin penasaran dua fraksi DPRD. Fraksi Golkar Nurani Sejahtera (GNS) dan Demokrat Persatuan mempertanyakan kenaikan hingga Rp 34 miliar pada pos itu.

Dari sebelumnya Rp 2 miliar menjadi Rp 36 miliar. Pertanyaan tersebut diutarakan dalam rapat paripurna pandangan umum fraksi atas raperda P-APBD di dewan Rabu (9/9).

Prita Safitri, juru bicara (jubir) Fraksi GNS, meminta kejelasan alokasi yang dinaikkan 18 kali lipat. Anggarannya bakal dikucurkan ke mana saja dan bidang apa yang mendominasi. Fraksinya juga meminta penjelasan hasil evaluasi penggunaan BTT di masa pandemi Covid-19. ‘’Berapa besaran anggaran dan program-program penanganannya,’’ ujarnya.

Supriyati, jubir Fraksi Demokrat Persatuan, meminta detail kenaikan anggaran BTT. Juga langkah strategis dan program prioritas penanganan korona. ‘’Dari OPD (organisasi perangkat daerah, Red) mana saja penambahan BTT menjadi Rp 36 miliar. Mohon dijelaskan perincian masing-masing OPD,’’ pintanya.

Di luar rencana kenaikan BTT, enam fraksi di dewan kompak memberikan saran dan kritik penanganan Covid-19. Selain dari Fraksi Demokrat Persatuan dan GNS, ada PDI Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasional Demokrat (Nasdem), dan Gerindra. Baik segi kesehatan maupun pemulihan ekonomi.

Selain dua hal itu, beberapa fraksi menyoroti bidang lainnya. Seperti, pembelajaran daring, ketersediaan pupuk, hingga piutang pajak bumi dan bangunan (PBB). Sementara, Fraksi Demokrat Persatuan menginginkan perbaikan data bantuan terhadap warga miskin. ‘’Data sensus kurang baik, perlu diulang untuk validasi data,’’ lanjut Supriyati.

Jubir Fraksi PDIP Angger Rotacaesa mengungkit realisasi dana Covid-19. Pihaknya ingin tahu anggaran yang telah dibelanjakan secara terperinci. ‘’Kami belum melihat bantuan langsung ke masyarakat terkait Covid-19. Yang diterima selama ini dari pemerintah pusat dan pemprov (Jawa Timur),’’ ucapnya sembari menanyakan aspek prioritas pemulihan ekonomi di sisa tahun berjalan.

Sekdakab Madiun Tontro Pahlawanto mengatakan, saran dan kritik fraksi ditampung. Pihaknya mafhum bila nyaris seluruh fraksi menyoroti soal Covid-19. Sebab, pandemi mengubah anggaran keuangan. Tahun ini beda dibandingkan sebelumnya. ‘’Kami akan menjawab (saran dan kritik fraksi) dalam agenda selanjutnya,’’ ujarnya. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close