Madiun

Fokus Modal Usaha, Bukan Belanja

Pemohon BPUM Wajib Tanda Tangani SPTJM

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Pendaftar bantuan produktif usaha mikro (BPUM) diperkirakan terus bertambah. Meskipun pendaftaran online di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Koperasi dan Usaha Mikro (DPMPTSPKUM) Kota Madiun telah ditutup sejak Jumat (4/9). Pendaftar dapat mengajukan ke bank penyalur yang ditunjuk Kementerian Koperasi dan UKM.

Pantauan di kantor Kelurahan Kejuron, Taman, masih ada 100-an pemohon Senin (7/9). Setelah terlayani, suket diserahkan bank penyalur yang ditunjuk pemerintah sebagai salah satu syarat pendaftaran. ‘’Kami juga melayani pengumpulan berkas 339 pendaftar online di DPMPTSPKUM,’’ kata Kepala Kelurahan Kejuron M. Yusuf Asmadi.

Suasana pelayanan di kantor kelurahan berbeda dengan pengumpulan berkas di DPMPTSPKUM, Jumat lalu. Pihak kelurahan menerapkan sistem buka tutup. Antrean ditutup setiap mencapai batas maksimal 75 orang. Layanan di kelurahan ini ditargetkan kelar 3-4 hari ke depan. ‘’Jam pelayanan tetap dimulai pukul 07.00-15.30,’’ lanjutnya.

Data DPMPTSPKUM, pendaftar online hingga akhir pendaftaran Jumat lalu tercatat 7.865 pemohon. Proses itu dilanjutkan tahapan pengumpulan berkas persyaratan ke masing-masing kelurahan. Sebab mereka harus tanda tangan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM). Menyatakan BPUM Rp 2,4 juta benar-benar digunakan untuk modal usaha. Bukan untuk keperluan konsumtif. ‘’Tidak dipungut biaya. Tidak ada materai Rp 6.000 juga,’’ kata Kepala DPMPTSPKUM Kota Madiun Harum Kusumawati.

Harum menerangkan, saat ini para pelaku UMKM dapat mengajukan pendaftaran BPUM ke bank penyalur bantuan. Seperti BRI, BNI, dan Mandiri. Hanya, dari tiga bank itu baru BRI yang sudah mengonfirmasi kesediaannya ke Pemkot Madiun. ‘’Kita sudah koordinasi dengan manajemen BRI. Bagi yang belum sempat mendaftar lewat online, masih dibuka kesempatan mendaftar di kantor unit bank terdekat,’’ lanjutnya.

Diperkirakan pendaftar terus bertambah. Di luar pelaku usaha yang telah mendaftarkan secara online melalui dinasnya. Bagi warga yang mengurus pendaftaran online diminta untuk memperhatikan NIK. Karena merupakan data yang diseleksi pertama kali. Kurang satu digit saja, tidak dapat mengakses sistem di kementerian terkait. Harum juga menegaskan agar pendanaan nantinya dapat digunakan usaha produktif. ‘’Kami sebatas mengusulkan. Penentunya Kementerian Koperasi dan UKM,’’ ungkapnya. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
close