News

Faktor Pemersatu Bagi Bangsa Indonesia Yaitu

×

Faktor Pemersatu Bagi Bangsa Indonesia Yaitu

Share this article

Faktor Pemersatu Bagi Bangsa Indonesia Yaitu – Agama Indonesia merupakan identitas dasar, seperti halnya ras, ras, dan golongan. Agama dalam sejarah kepulauan ini telah menjadi identitas utama yang tidak gugur diterpa panas dan tidak membusuk diterpa hujan. Buktinya, mulai dari tumbuh dan berkembangnya kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram (Hindu), Sriwijaya (Buddha), Kediri, Singosari, Majapahit (Hindu), dilanjutkan dengan Samodra Pasai, Bintoro, Ternate Tidore, Mataram (Islam). ) ) dan masa kolonial telah berakhir. Keanggunan kebudayaan negara dan terciptanya kesatuan politik bernama Indonesia juga berlandaskan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan agama dan suku rupanya tidak menghalangi lahirnya persatuan berbangsa dan bernegara. Janji Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 merupakan bukti bahwa generasi muda dari segala ras dan agama dapat mengakui perbedaan ras dan agama sebagai satu negara, satu tanah air dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Umat ​​beragama, khususnya tokoh-tokoh kelompok Islam, dalam rapat-rapat Badan Penyidikan Upaya Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) juga dapat menempatkan agama sebagai budaya, nilai-nilai dan adat istiadat negara dan pemerintah, bukan memaksakan ajaran dan ajaran Islam. kepercayaan sebagai sumber konstitusi. Hukum dan pemerintahan.. Di sisi ini, agama berperan baik dalam kerjasama internasional.

Persatuan bangsa sangat dipengaruhi oleh visi negara sebagai penggagas kekuasaan negara. Pada awal masa kemerdekaan, terjadi beberapa pemberontakan daerah. Dimulai dari Jawa Barat oleh DI/TII, Sumatera oleh PRRI, Sulawesi oleh Permesta dan Maluku oleh RMS. Salah satu penyebab terjadinya pemberontakan adalah masalah distribusi kekuasaan dan keadilan selain kesejahteraan. Risiko disintegrasi juga terlihat jelas dalam reformasi dan negosiasi tuntutan separatis yang dapat ‘diselesaikan’ melalui kebijakan khusus pemerintahan sendiri. Meskipun pemerintah mendorong kerja sama internasional setelah revolusi, hubungan harmonis antar kelompok agama justru menurun akibat berbagai konflik. Ada konflik etnis seperti Ambon, Maluku, Kalimantan, Poso. Sengketa pendirian tempat ibadah di Jabodetabek, Papua, NTT dan beberapa provinsi lainnya. Kekerasan atas nama agama berupa radikalisme dan terorisme juga meningkat dari tahun 2002 hingga 2011. Menurut Maswadi Rauf, peristiwa seperti di atas menunjukkan realitas masyarakat, bahwa konflik antarmanusia merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari hubungan antarmanusia. Hubungan interpersonal negatif, yaitu hubungan interpersonal yang tidak memberikan nilai bagi yang terlibat. Ketimpangan manfaat ini menimbulkan ketidakadilan dan konflik sosial yang berujung pada dislokasi sosial (Bahar dan Tangdililing, 1996: xi).

Faktor Pemersatu Bagi Bangsa Indonesia Yaitu

Kearifan lokal yang sebelum masa Reformasi berperan penting dalam menjaga persatuan masyarakat lokal, sudah tidak berfungsi lagi. Sejumlah organisasi seperti ‘pela gandong’, ‘rumah betang’, ‘reriyungan’ dan ‘rettung’ sudah tidak memadai lagi untuk menjaga dan menjaga keharmonisan sosial. Berbagi teknologi dan informasi mendorong terwujudnya hubungan informal. Interaksi manusia cenderung lebih alami dan tidak terlalu mekanis. Emile Durhkeim menjelaskan dalam bukunya The Division of Labour; Persatuan mekanis ini dilandasi oleh kesetaraan dan kesadaran kelompok yang tetap menghormati agama. Harmoni alam menghilangkan konsep kolektivitas. Dalam solidaritas organik terdapat pembagian kerja yang jelas dan stabil yang tidak tergolong dalam pembagian solidaritas mekanis. Individualisme merupakan sifat kerja walaupun kerjasama juga penting namun tujuannya adalah kepentingan atau kesejahteraan masing-masing orang. Hadiah atas pencapaian Anda ditampilkan dalam bentuk uang tunai atau barang berharga. Kearifan lokal dalam suatu masyarakat tidak membentuk perilaku masyarakatnya. Namun, maraknya perang saudara mendorong masyarakat untuk kembali ke adat dan tradisi tradisional.

Baca Juga  4 Golongan Islam Di Indonesia

Mpkt C Fg6 Uts

Sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia saat ini merupakan contoh yang baik untuk menunjukkan perkembangan politik berdasarkan preferensi pribadi. Dalam pemilihan kepala daerah maupun pemilu nasional, yang melakukan perundingan adalah orang-orang yang independen. Masing-masing dari mereka memiliki kepentingannya sendiri, seseorang, suara, suara. Kebudayaan baru yang menempatkan individu sebagai suatu nilai, kebudayaan, dan sistem baru yang sesuai dengan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan modernitas. Contoh nyatanya adalah pengangkatan pemimpin di suatu negara bagian/kota, daerah, dan negara ditentukan oleh kebijakan keuangan. Idealnya, biaya pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota atau kabupaten adalah ratusan juta rupiah. Menjadi anggota DPR/DPD membutuhkan biaya lebih dari satu miliar dolar. Juga sebagai bupati/walikota dan gubernur. Fenomena ini menunjukkan bahwa uang sebagai modal lebih penting dibandingkan status sosial dan budaya masyarakat. Politik uang dan biaya pemilu yang tinggi menyebabkan terjadinya penipuan, tekanan terhadap anggota parlemen, dan kemarahan politik di kalangan elit. Modal (uang), kekuasaan (politik) dan pasar (ekonomi) yang terkonsentrasi di masyarakat juga mendorong munculnya diskriminasi, persaingan dan pertentangan atau konflik.

Konflik sosial yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia terkait pilkada menjadi bukti bahwa persatuan Indonesia saat ini sedang dalam bahaya. International Crisis Group (ICG) mencatat hampir 10 persen dari 200 pemilu daerah sepanjang tahun 2010 diwarnai dengan kekerasan (Sociological Science Warehouse: blokspot.com/2013/01/konflik-dalam pilkada). Ketika kerawanan sosial dan konflik muncul, pemerintah juga mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam situasi konflik tersebut (lihat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Konflik Masyarakat). Pasal 13 Pasal 1-2 UU No. 7 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penghentian kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 12 huruf A diatur dan dikelola oleh Polri. Larangan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau tokoh masyarakat. Umat ​​beragama juga merupakan bagian dari kelompok yang membawahi pekerjaan penyelesaian perselisihan sebagaimana tertulis dalam pasal 42, sedangkan umat beragama merupakan bagian dari kelompok orang dalam pasal 47 ayat 3 UUD.

Baca Juga  Jelaskan Bahan Kerajinan Kayu

Konflik antar umat juga banyak ditemukan dalam antar agama dan intra agama. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama mengatakan konflik antar kelompok agama bermula dari alasan agama dan non agama. Konflik antaragama yang disebabkan oleh agama seringkali dikaitkan dengan perpindahan agama dan pendirian tempat ibadah. Sikap pemerintah saat itu adalah berusaha mengendalikan bagaimana konflik dihindari, sehingga dikeluarkanlah Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969. Sepuluh tahun kemudian, keluarlah SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 yang pada pokoknya mengatur tentang penyiaran keagamaan dan dukungan terhadap umat beragama. SKB No. 1 Tahun 1969 sebelum dikeluarkannya, pemerintah mengadakan musyawarah antar pemuka agama pada tanggal 30 November 1967 yang tidak menerima usulan presiden untuk melarang siaran keagamaan bagi masyarakat yang menganut agama lain. Kedua perintah menteri tersebut berusaha menghindari konflik. Selain itu, untuk menyelesaikan konflik tersebut, pemerintah mengeluarkan undang-undang pada tahun 1980 yang membentuk forum dialog antar agama. Undang-undang ini bertahan hingga masa Reformasi dan pada tahun 2006 diterbitkan Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan No.8 Tahun 2006. Reformasi yang dilakukan antara lain memperbanyak pekerjaan umum di daerah dengan menjaga persatuan, forum kerukunan umat beragama () dan pendirian rumah ibadah.

Sejauh ini telah terbentuk di seluruh provinsi dan kabupaten serta lebih dari 500 kota, tugasnya memimpin pembahasan, memenuhi keinginan dan strategi, mengkoordinasikan peraturan perundang-undangan terkait kerjasama dan mendorong masyarakat serta mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). untuk tempat ibadah. Pada awalnya, banyak orang tidak meragukan peran organisasi baru ini. Kini organisasi ini telah menjadi bagian dari organisasi yang mempersatukan seluruh negeri melalui karya pendidikan, gotong royong dan persahabatan antar umat beragama. Terkadang saya bertanya-tanya siapa atau kualitas apa yang seharusnya dimiliki seseorang agar layak dan pantas disebut sebagai warga negara Indonesia. Pertanyaan ini semakin mengemuka ketika saya melihat beberapa tindakan diskriminasi terhadap berbagai kelompok, yang seringkali berasal dari kelompok minoritas di Indonesia. Diskriminasi ini menunjukkan bahwa masyarakat dari kelompok minoritas bukanlah warga negara Indonesia. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan situasi sosial nyata, saya mencoba menengok kembali masa sebelum Indonesia merdeka melalui deklarasi 17 Agustus 1945 dan berharap menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya.

Baca Juga  Apa Dasar Pembuatan Isi Cerita Fiksi

Wapres: Islam Sebagai Faktor Pemersatu Bangsa

Negara Indonesia yang dulu sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Dahulu Indonesia bukanlah negara yang merdeka, melainkan negara kepulauan yang setiap daerahnya dipimpin oleh para pemimpin, seperti kepala suku, raja, dan lain-lain. Pada titik tertentu pimpinan daerah harus tunduk pada kekuasaan asing yaitu penjajah Belanda. Belakangan pulau-pulau tersebut berganti nama menjadi Hindia Belanda yang kemudian dikenal dunia sebagai provinsi Belanda. Setelah jatuh ke tangan Belanda, Indonesia belum sepenuhnya menyerah pada hegemoni Belanda, sehingga banyak terjadi pertentangan untuk melepaskan diri dari belenggu Belanda. Banyak sekali peperangan dan kampanye yang terjadi, mulai dari Perang Padri, Perang Toba, Perang Aceh, Perang Diponegoro, dll. Karena banyaknya pertempuran dan pergerakan yang terjadi, saya tidak dapat memasukkan dan menggambarkan setiap pertempuran dan pergerakan yang terjadi. Namun diantara sekian banyak peristiwa yang terjadi, ada beberapa peristiwa yang ingin saya soroti dan dijadikan contoh bagaimana bisa terjalinnya persatuan antar bangsa pada saat Belanda berperang sebagai musuh bersama (

Ada cerita menarik yang menimbulkan keresahan sosial politik di Hindia Belanda, yaitu Peristiwa Pacinan Geger. Geger Pacinan adalah sebutan untuk beberapa peperangan yang terjadi di Pulau Jawa, dengan Belanda, Kerajaan Mataram, dan Tiongkok. Perang tersebut berawal dari pembantaian orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia atau yang kita kenal dengan sebutan Jakarta. Dari pembantaian mengerikan tersebut ada beberapa orang Tionghoa yang selamat dan mengungsi ke wilayah Kesultanan Mataram di bawah pimpinan Pakubuwana II. Kedatangan pengungsi Tiongkok tersebut rupanya disambut baik oleh Pakubuwana II yang turut menyeberang.

Pancasila sebagai pemersatu bangsa indonesia, bahasa indonesia sebagai pemersatu bangsa, arti proklamasi bagi bangsa indonesia, fungsi bahasa indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, alat pemersatu bangsa indonesia, sebutkan alat pemersatu bangsa indonesia, makalah bahasa indonesia sebagai pemersatu bangsa, peran bahasa indonesia sebagai pemersatu bangsa, makna proklamasi bagi bangsa indonesia, bahasa indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, pancasila bagi bangsa indonesia merupakan, makalah pancasila sebagai pemersatu bangsa indonesia