Bupati Menulis

Era Digital (Sulit Mencari Kader dari ASN)

ENAM bulan sebelum pensiun dari jabatan struktural, saya memberitahukannya ke Menteri Kemkominfo. Menteri merespons dengan ucapan: ”Bagaimana Pak Sekjen cara memperpanjang (masa jabatan)? Tolong saya diberi tahu. Saya akan tempuh kalau ada caranya.” Saya lantas menjelaskan bahwa hal tersebut tidak mungkin.
Saya usul segera membentuk tim seleksi agar tidak terjadi kekosongan. Selain Sekretaris Jenderal (Sekjen), lowongan yang dibuka lainnya Dirjen Aplikasi Informatika (Aptika).

Jabatan Dirjen Aptika butuh seseorang yang menguasai teknologi informasi (TI). Sementara, aparatur sipil negara (ASN) sarjana bidang itu yang memenuhi syarat kepangkatan masih sangat sedikit. Pasalnya, perguruan tinggi baru meluluskan TI sekitar tahun 2000. Ketika seleksi dibuka pada 2016, sarjana TI di pemerintahan rata-rata pangkatnya masih III c. Akhirnya, Dirjen Aptika diisi ASN berlatar belakang ilmu sosial. Bisa dibayangkan pengambil kebijakan TI di tingkat pusat bukan ahlinya.

Melihat kondisi tersebut, saya diajak diskusi menteri. Bagaimana jika calon Dirjen Aptika dari kementerian atau lembaga? Seperti Kemenristek dan Badan Pengkajian Penerapan Teknologi. Saya menyampaikan bahwa jabatan Dirjen Aptika mungkin bisa dari pihak swasta. Namun harus seizin presiden. Yang penting punya kapasitas dan leadership bagus.

Ketika rekrutmen dibuka, pendaftarnya dari banyak kalangan. Baik ASN, swasta, WNI yang lama tinggal di luar negeri, maupun mantan Dirut Telkom. Setelah melalui proses seleksi administrasi, asesmen, dan wawancara, rekomendasi ranking pertamanya Semuel Abrijani Pangerapan, Dirjen Aptika saat ini.

Saya sedikit terkejut ketika membuka media sosial Kemkominfo Minggu lalu. Ada rekrutmen Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) dengan membuka kesempatan pada swasta. Apa sudah tidak ada lagi kader ASN? Di era digital, jabatan itu memang berat karena sebagai humas pemerintah.

Saya yang kali pertama menduduki jabatan Dirjen IKP saat Kemkominfo terbentuk. Sofyan A. Djalil, Menkominfo kala itu, meminta saya menempati posisi tersebut pada 2005. Harapannya, konsep selama saya menjadi kepala Diskominfo Jawa Timur dapat diterapkan di tingkat nasional.

Jujur, saya gagal mengemban amanah. Belantara dan egoisme kementerian dan lembaga kehumasan sangat luar biasa. Semuanya berjalan sendiri. Konsep yang saya bawa belum banyak diterapkan. Bahkan, internal Kemkominfo sulit diajak kerja sama. Apalagi, masih ada anggapan humas pemerintah sebagai lembaga kelas dua.

Kala itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berencana menaikkan Dirjen IKP menjadi lembaga setingkat kementerian. Namun, saya membuat kajian bahwa langkah itu tidak menyelesaikan masalah. Paling tepat membangun sistem dan orkestra komunikasi. Rencana SBY akhirnya batal.

Suatu sore pada Januari 2014, saya selaku Sekjen Kemkominfo ditelepon pejabat Sekretariat Negara. Menteri dan semua pejabat eselon I dipanggil ke Istana. Dalam hati, saya menduga Presiden Joko Widodo bakal marah terhadap kinerja komunikasi publiknya. Jokowi pada masa itu baru menjabat tiga bulan.

Betul saja, begitu presiden masuk ruangan, kalimat yang keluar adalah tidak akan ada tanya jawab. Semuanya diminta mendengarkan dan menjalankan perintah. Intinya, pemerintah sudah jungkir balik bekerja, tapi rakyat tidak tahu.

Sayangnya, jalan keluar untuk menjawab keluhan presiden itu bukan membangun sistem, melainkan menempatkan humas profesional di kementerian dan lembaga. Saya mengingatkan bahwa cara itu bukan obat yang menyembuhkan. Ibarat aspirin, hanya menghilangkan rasa sakit sementara. Pada akhirnya, saya mendapat informasi program itu gagal.

Menurut saya, kesempatan menempatkan Dirjen IKP dari swasta juga tidak akan menjawab masalah kalau tidak dibangun sistem yang disepakati. Informasi dan komunikasi publik tidak bisa dikelola secara birokratis. Apalagi di era digital. Model bekerja sudah tidak sesuai jam kerja, melainkan harus seperti media online.

Saya pernah menerapkannya di Jawa Timur. Sayang, kala dirintis di Dirjen IKP tidak ada kelanjutannya. Konsep dan infrastruktur yang saya bangun hilang entah ke mana. Malah, bekerjanya kembali ke model lama. Kalau diingat sedih rasanya.

Apakah Dirjen IKP terpilih akan menjawab harapan presiden? Bisa, kalau sistem dan orkestra komunikasi dijalankan. Kultur birokrasi dihilangkan dalam pengelolaan informasi. Kalau tidak, pejabat baru akan ikut larut dan terjebak pola kerja lama. Harapan itu pada akhirnya jauh panggang dari api. Komunikasi publiknya akan selalu kedodoran. (*/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button