Madiun

Enam OPD Dikosongi, Siapkan Jabatan Promosi

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Tampuk pimpinan dinas kesehatan dan keluarga berencana (dinkes-KB) masih di bawah bayang-bayang dr Agung Sulistya Wardani. Meski secara definitif telah dipindahtugaskan ke Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, pejabat 57 tahun itu masih diamanahi sebagai pelaksana tugas (Plt) di dinas lamanya.

Pejabat kelahiran Ponorogo itu telah menakhodai dinkes-KB sejak 2012. Wardani dipercaya menakhodai urusan kesehatan masyarakat sesuai bidang keahliannya sebagai lulusan magister manajemen kesehatan. Secara tersirat, Wali Kota Madiun Maidi mengakui ada pejabat yang sudah lima tahun lebih menduduki jabatannya. ‘’Kenapa dikosongkan? Ada yang sudah lima tahun lebih. Jadi, perlu regenerasi,’’ kata Maidi.

Tampaknya, regenerasi yang dikehendaki Pak Wali terbentur kekurangan stok pegawai yang mumpuni. Akhirnya, kepala dinkes-KB secara definitif dikosongi. Maidi menyebut jabatan itu sengaja dikosongi untuk promosi. Termasuk lima kekosongan jabatan di lima OPD lainnya. ‘’Yang dikosongkan itu tempat promosi, bisa diperebutkan secara nasional atau internal pemkot,’’ lanjutnya.

Beda nasib dengan Agus Purwo Widagdo. Pejabat kelahiran Jombang 47 tahun silam itu namanya tak masuk dalam bursa mutasi di Sumber Wangi, dua hari berturut kemarin. Agus Pur tetap dipercaya menakhodai disbudparpora terhitung sejak 27 Desember 2016 lalu. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 821.2-401.205/58/K/2016. Agus tidak masuk dalam bursa mutasi padahal sepak terjangnya sering menimbulkan kontroversi. Ada tiga kebijakan yang membuat namanya sempat menjadi sorotan. Pada Desember 2019, Agus membatalkan sepihak Charismatic Batik Festival 2019. Gara-gara itu dirinya sempat menjadi sorotan DPRD Kota Madiun. Masih pada bulan yang sama di tahun lalu itu, Agus mendapat kritik pedas dari salah satu ormas di Kota Madiun terkait event Charismatic Singing Competition (CSC). Tiga hari menjelang Hari Jadi Kota Madiun ke-102 Juni lalu, logo buatan disbudparpora menuai kritik hingga akhirnya diperbaiki.

Maidi meminta pejabat yang tidak masuk bursa mutasi untuk berbenah diri. Mereka diberi waktu sampai akhir tahun untuk meningkatkan kompetensi. Wali kota bakal mencermati kinerja berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Januari 2021. ‘’Jangan harap kalau tidak dilukir berarti aman. Pemeriksaan BPK lemot, pertanggungjawaban tidak bagus. Itu menjadi pertimbangan khusus bagi yang belum digeser,’’ tegas Maidi.

Maidi juga memasang target bagi disbudparpora agar dapat menghidupkan sektor pariwisata. Sejalan dengan goal mutasi untuk mengerem pandemi dan gas ekonomi. Apalagi infrastruktur destinasi wisata sudah siap. Karena itu, Maidi ingin tahu seperti apa program disbudparpora ke depannya. ‘’Dispudparpora di masa normal atau belum Sabtu-Minggu harus di kota. Tidak boleh timnya pergi ke luar kota. Jadi, kota ramai itu seperti apa programnya dia (Agus, Red). Nanti lihat saja,’’ ucapnya.

Maidi menambahkan, evaluasi berbasis kinerja juga bakal diterapkan bagi pejabat yang baru dimutasi. Setiap dari mereka turut mengemban tugas mencegah persebaran Covid-19. ‘’Hampir 24 jam saya turun ke lapangan untuk penanganan korona. Saya akan lihat langsung, OPD mana saja yang rajin mendampingi,’’ tuturnya. (kid/c1/fin)

Lelang Jabatan Dua Bulan, Segera Isi Kekosongan

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kota Madiun Rusdiyanto memastikan kekosongan enam posisi itu terisi sebelum akhir tahun ini. Di sisa waktu beberapa bulan ke depan, kekosongan itu untuk sementara cukup diisi pelaksana tugas (Plt). Agar fungsi pelayanan tetap berjalan. ‘’Jadi, memang ada yang kosong. Itu akan kami proses melalui sejumlah tahapan,’’ kata Rusdiyanto.

Dia memastikan pengisian kekosongan jabatan melalui lelang. Senada dengan instruksi wali kota dapat menjadi tempat promosi, khususnya dari eselon III menuju eselon II. Sehingga dapat diikuti ASN dari dalam maupun luar kota. Karena sifatnya terbuka dan nasional. ‘’Tahapan lelang itu ya diumumkan secara resmi. Yang memenuhi persyaratan bisa ikut, baik dari dalam maupun luar daerah. Karena ini sifatnya terbuka, seluruh Indonesia boleh mengikutinya,’’ lanjut Rusdiyanto.

Pihaknya mematok proses lelang itu rampung dua bulan. Sehingga, sebelum akhir tahun ini ditargetkan enam jabatan kosong telah terisi. Saat ini pemkot telah menunjuk sekretaris tiap OPD menjadi Plt. Kecuali dinkes-KB yang masih di-Plt kepala lama. Lantaran Sekretaris Dinkes-KB dr Resti Lestanti ikut digeser menjadi sekretaris dinas perpustakaan dan kearsipan. ‘’Pelayanan dijamin tetap berjalan normal walau hanya diisi Plt,’’ tegasnya.

Seluruh pejabat yang baru dimutasi diminta cepat beradaptasi. Sehingga dapat lari kencang melaksanakan 33 kegiatan sesuai skala prioritas RPJMD yang telah ditetapkan, yang sejauh ini telah berjalan 80 persen. ‘’Bisa cepat menyesuaikan sehingga dapat melaksanakan kerja sebagaimana visi dan misi kepala daerah,’’ ucapnya. (kid/c1/fin)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
               
         
close