Madiun

Enam Aset di Kota Mangkrak

MADIUN – Penerapan teknologi dalam mengelola aset fisik di wilayah Kota Madiun tidak serta merta membuat penyewa bulat tekad menyewa. Pemkab Madiun dihadapkan pada proses tarik ulur mencari kesepakatan sebelum akhirnya ada kata sepakat. Padahal, sudah ada website demi mampu menarik perhatian pihak ketiga tersebut. ’’Banyak yang mengurungkan niat karena kondisi bangunan sudah tidak bagus,’’ kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun Rori Priambodo.

Setidaknya tiga dari sembilan aset tanah dan bangunan di Kota Madiun yang disewa pihak ketiga. Seperti eks perumahan DPUBMCK di Jalan Salak dan bekas kantor disperindag. Sisanya masih penjajakan dan komunikasi dengan pihak ketiga. Salah satunya eks dinas sosial di Jalan Diponegoro. Persoalannya, kondisi bangunan dan aset sudah tidak layak karena lama tidak terurus.

Pihak ketiga mengerutkan jidat kala mendapati berbagai kerusakan yang ujungnya membatalkan rencana untuk menempati. Misalnya, tanah dan bangunan eks gedung perikanan di Jalan Salak yang sebagian atap dan tembok sudah runtuh.

Rori mengatakan, solusi yang diambil bisa membongkar dan menjual bangunan. Pihak ketiga ditawari dalam bentuk tanah kosong. Sehingga bisa lebih diminati dengan hak bangun sewa guna (BSG). Akan tetapi, pihaknya seringkali menemui permasalahan lain, yakni lokasi aset dinilai kurang strategis. ’’Permasalahan bukan mencari pihak ketiga,’’  ujarnya kepada Radar Caruban.

Dia menyebut, persoalan mencari penyewa diterapkan lewat memasang pengumuman ke laman instansi BPKAD. Juga dikembangkan dalam aplikasi yang memudahkan pihak ketiga menemukan lokasi bangunan dan menganalisis kondisinya. Juga memasang papan pengumuman pada objek aset tersebut. ’’Sudah ada pemanfaatan gedung eks disperindag di Jalan Salak untuk rumah makan,’’ ujarnya.

Namun demikian, Rori tidak menampik lembaganya sempat keteteran menawarkan aset ke pihak ketiga. Selain kekurangan personel, juga tidak mungkin dibebankan ke masing-masing OPD selaku leading sector. Sebab, mereka sudah keteteran dalam pemeliharaan atau menawarkan ke pihak ketiga. ’’Sejauh ini rekomendasi diproses lewat BSG itu,’’ katanya. (cor/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button