Pacitan

Eksekutif Pacitan Tunda Empat Raperda

PACITAN, Jawa Pos Radar Pacitan – Pemkab Pacitan berubah pikiran terhadap jumlah rancangan perda (raperda) yang bakal dibahas bersama legislatif tahun ini. Di pengujung tahun, eksekutif menunda pembahasan empat dari sembilan raperda non-APBD.

Padahal, sudah disepakati masuk program pembentukan perda (propemperda). Hal tersebut disampaikan Bupati Indartato dalam rapat paripurna di DPRD Senin (9/12). ‘’Karena ada yang harus diprioritaskan,’’ kata bupati.

Lima raperda yang dianggap prioritas itu raperda tentang perubahan perda retribusi persampahan; perubahan kedua atas perda tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga; dan pembentukan dan susunan perangkat daerah. Juga raperda tentang pencabutan perda pemerintahan desa dan perubahan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021. ‘’Perubahan harus segera dilakukan untuk melaksanakan APBD 2020,’’ ujarnya.

Selain prioritas, Indartato beralasan penundaan karena terbentur aturan yang lebih tinggi. Salah satunya raperda tentang perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kendati bupati mengakui regulasi itu sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan lingkungan kabupaten ini. ‘’Raperda RTRW agak dibelakangkan karena harus betul-betul telah sesuai keinginan masyarakat, supaya tidak ada yang komplain,’’ terangnya.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pacitan Rudi Handoko menyebut, penundaan karena eksekutif belum siap dan belum ada anggaran. Dia berharap pemkab bisa lebih dalam melakukan pencermatan sebelum mengajukan ke pihaknya. ‘’Kalau sudah telanjur diajukan, lalu dibahas, jadinya kerepotan,’’ katanya. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close