Advertorial

Eksekutif-Legislatif Revisi Perda Penghambat Investasi

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Program peraturan daerah (propemperda) Kota Madiun 2021 mengalami perubahan. Dari sebelumnya sebanyak 33 rancangan peraturan daerah (raperda) berdasarkan penetapan pada 22 September 2020 menjadi hanya 19 raperda. ‘’Perubahan propemperda ini menindaklanjuti terbitnya UU 11/2020 tentang cipta kerja,’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra, Rabu (16/6).

Belasan raperda itu merupakan usulan eksekutif-legislatif. Antara lain pemkot mengajukan 13 raperda untuk dibahas, sedangkan dewan mengusulkan enam raperda inisiatif. Meliputi raperda tentang perubahan atas perda 6/2009 tentang sistem perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah; pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; pelestarian dan pemajuan budaya daerah; pelestarian cagar budaya; penyelenggaraan perizinan berbasis risiko; serta perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif.

Andi Raya (AR) mengatakan seluruh raperda itu akan dibahas dalam antara Juli–Sepetmber dan Oktober–Desember. Untuk medio Juli–September pembahasan akan dilakukan terhadap raperda pelestarian cagar budaya, penyelenggaraan perizinan berbasis risiko, serta perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif. ‘’Untuk tiga raperda inisiatif lainnya telah dibahas pada tahap pertama lalu (Januari–Maret),’’ ujar politis PDIP itu.

Dia menambahkan satu raperda usulan eksekutif juga akan dibahas pada Juli–September. Hanya saja waktunya akan disesuaikan dengan agenda lembaga. Sementara di bulan Oktober–Desember pihaknya akan fokus membahas tujuh raperda yang diajukan pemkot.

Di antaranya perubahan atas perda 6/2011 tentang RTRW Kota Madiun 2010–2030 dan perda 16/2011 tentang izin industri. Dua perda itu dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan zaman sehingga dianggap menghambat investasi. ‘’Nanti kami bahas satu per satu sesuai jadwal,’’ kata AR.

Sesuai rencana, AR mengaku tahap pembahasan akan dimulai Senin (21/6) bersama dengan tenaga ahli DPRD di Surakarta. Setelah itu hasilnya bakal dirangkum dan menggelar rapat dengan pendapat (RDP) bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. ‘’Tiap tahap kami targetkan finish. Jadi, akhir tahun nanti bisa selesai semua,’’ harap AR. (her/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button