Madiun

Dua Tahun Bebas Berkeliaran, Pelaku Pencabulan Akhirnya Dibui

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Keadilan itu akhirnya dirasakan keluarga korban kekerasan seksual. Setelah perjuangan hingga dua tahun lamanya sejak 2016 lalu. Jalan panjang itu rumit. Bahkan, Bayu Samudro Wijaya, sang pelaku, bebas berkeliaran dua tahun lamanya. Rabu lalu (28/8), Bayu diringkus dan harus merasakan dingin lantai jeruji akibat ulahnya.

Bayu Samudro Wijaya, 24, terpidana kasus pecabulan anak di bawah umur, harus membayar mahal ulahnya yang dilakukan 2016 lalu. Pelaku akhirnya ditangkap tim gabungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun dan Polresta Madiun. Saat ditangkap, pelaku tengah menyaksikan karnaval di Kota Karismatik, Rabu sore (28/8).

Usai menandatangani berita acara pelaksanaan putusan pengadilan di Kejari Kota Madiun, terpidana selanjutnya dibawa ke Lapas Kelas 1 Madiun menggunakan mobil tahanan milik Kejari Kota Madiun. Ironisnya, pelaku bebas berkeliaran selama dua tahun lamanya meskipun sebenarnya Mahkamah Agung (MA) telah memutus bersalah dan menjatuhi hukuman pidana penjara selama lima tahun pada 11 Desember 2017 lalu. ’’Kami tidak dapat melakukan eksekusi karena ada kesalahan redaksional di amar putusan MA tersebut,’’ kata Kasi Pidana Umum (Pidum) Kajari Kota Madiun Abdul Rasyid Kamis (29/8).

Rasyid menjelaskan, pada redaksional yang tertuang dalam putusan MA Nomor 1741K/Pid.Sus/2017 tertanggal 11 Desember 2017 itu terdapat kesalahan. Terdapat kalimat yang kontradiksi. Yakni, membatalkan keputusan Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun dan menguatkan keputusan tersebut. ‘’Satu sisi membatalkan dan satu sisi tertulis menguatkan. Dua kata yang kontradiktif. Akhirnya kami kembalikan putusan tersebut ke MA melalui PN Kota Madiun,’’ lanjutnya.

Putusan tersebut harus dilakukan pembetulan atau renvoi petikan putusan. Tidak terhitung berapa kali dia telah menyurati MA melalui PN Kota Madiun agar renvoi petikan dikeluarkan. Namun, hampir dua tahun lamanya, tidak kunjung keluar. ’’Tanpa adanya pembetulan kami tidak dapat melakukan eksekusi,’’ jelasnya.

Pembenaran petikan putusan baru diterimanya pada Rabu lalu (14/8). Dari situlah pihaknya memiliki landasan hukum untuk melakukan eksekusi. Selanjutnya bersama tim dari Polresta Madiun, terpidana diamankan. ’’Terdakwa melakukan pencabulan pada Mei-Juni 2016. Lokasi di rumah terdakwa,’’ ungkapnya.

Rasyid membeberkan, sebelumnya Bayu sempat dinyatakan tidak bersalah dan bebas. Itu berdasarkan amar putusan yang tertuang dalam surat bertanggal 29 Maret 2017. Dalam sidang di PN Kota Madiun, Kadek Kusumawardhani, ketua majelis hakim, menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan pencabulan dan membebaskan terdakwa. ’’Kemudian jaksa mengajukan kasasi,’’ tuturnya.

Padahal, dalam sidang tersebut jaksa menjerat terdakwa dengan pasal 82 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal lima tahun kurungan penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, terdakwa didakwa dengan pasal 289 KUHP tentang tindak pidana pencabulan dengan ancaman hukuman maksimal sembilan tahun penjara.

Dari hasil putusan hakim yang membebaskan Bayu dari hukum, Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kajari Kota Madiun melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Hingga 11 Desember 2017, MA mengabulkan kasasi tersebut. ’’Terdakwa divonis bersalah dengan hukuman lima tahun penjara. Namun, ada kesalahan redaksional seperti yang kami sampaikan di awal tadi, kami tidak dapat melakukan eksekusi,’’ ujarnya.

Perbaikan putusan diterima 13 Agustus dengan pembetulan redaksional yakni membatalkan putusan PN Kota Madiun dan mengadili sendiri. Isinya terdakwa terbukti melakukan pencabulan terhadap SF, korban, dengan kurungan penjara lima tahun serta denda 60 juta. ’’Jika tidak sanggup membayar denda, dikenai tambahan hukuman satu bulan kurungan penjara,’’ ucapnya.

Sukriyanto, pakar hukum asal Kota Madiun, menilai kesalahan redaksional dalam putusan MA sangat fatal. Sebab, hal itu berpengaruh terhadap substansi putusan. Sehingga eksekusi tidak dapat dilakukan. ‘’Kepastian harus jelas, baru keadilan. Kepastian itu terdapat di putusan,’’ kata Sukriyanto.

Menurutnya, kesalahan tersebut berdampak pada terdakwa seolah seperti tidak memiliki kejelasan hukum. Dengan kata lain, terdakwa terkatung-katung dari segi hukum. ’’Karena kepastian itu tidak jelas. Terdakwa secara psikologis seperti tersandera,’’ lanjutnya.

Dampak lebih fatal, kata dia, dirasakan oleh korban dan keluarga. Sebab, pelaku yang telah terbukti salah dapat bebas berkeliaran. ‘’Tidak heran jika muncul istilah di manakah keadilan? Ini menarik untuk dikaji dan didiskusikan,’’ ucapnya. (kid/c1/ota)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button