AdvertorialMadiun

Dua Raperda Inisiatif, Satu Eksekutif

Ditarget Selesai Dibahas Semester I Tahun 2020

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Aturan tentang penyelenggaraan santunan kematian bagi penduduk Kota Madiun mulai dibahas. DPRD Kota Madiun menyampaikan usulan tersebut dalam rapat paripurna Senin (17/2). Pansus dibentuk dalam waktu dekat. ‘’Secara regulasi kami sudah mempelajarinya dan itu diperbolehkan,’’ kata Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya Bagus Miko Saputra.

Menurutnya, santunan kematian itu diberikan tanpa ada batasan sosial. Penduduk kaya dan miskin bisa mendapatkan santunan kematian yang direncanakan awal sebesar Rp 1 juta tersebut. ‘’(Besaran santunan) kami sesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Serta akan diatur lebih lanjut dalam peraturan wali kota (perwal),’’ ujar politisi PDIP tersebut.

Dalam nota penjelasan raperda yang dibacakan oleh anggota komisi I DPRD Handoko Budi Setyo tersebut, terdapat beberapa ruang lingkup yang diatur. Seperti santunan diberikan kepada ahli waris. Ketentuan itu berlaku bagi kelahiran bayi dalam keadaan meninggal. Sedangkan, apabila tidak memiliki ahli waris, santunan diserahkan kepada ketua RT untuk digunakan biaya mengurus pemakaman.

Pada poin lainnya, permohonan santunan kematian dapat diajukan paling lama 39 hari kalender sejak diterbitkannya akta kematian oleh dispendukcapil. Sementara, dinas sosial selanjutnya melakukan verifikasi dan meneliti keabsahan kelengkapan permohonan santunan kematian paling lama tiga hari kerja sejak permohonan diajukan.

Andi Raya (AR) menargetkan pembahasan raperda itu bisa selesai sebelum semester I tahun 2020. Baru setelah itu ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis dan pelaksanaannya melalui perwal. ‘’Diharapkan tahun ini (perubahan anggaran keuangan) bisa diterapkan,’’ tuturnya.

Sebelumnya, uji publik terkait rencana penerapan aturan tersebut telah dilakukan oleh anggota DPRD bersama dengan stakeholder terkait. Hasilnya, ada sejumlah masukan untuk kemudian dapat dipertimbangkan dan dibahas saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama dinsos, dispendukcapil, disperkim, dan BPKAD. ‘’Yang jelas, ketika perda ini nanti sudah diundangkan, akan kami sosialisasikan kembali kepada masyarakat,’’ terang AR.

Selain tentang penyelenggaraan santunan kematian bagi penduduk Kota Madiun, usulan raperda inisiatif lainnya yang diajukan oleh dewan saat rapat paripurna adalah mengenai kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD. Terdapat sejumlah ruang lingkup yang diatur dalam regulasi tersebut. Seperti tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.

Di samping dua raperda inisiatif tersebut, ada satu raperda lainnya usulan eksekutif yang juga bakal dibahas dalam waktu bersamaan. Raperda itu menyangkut tentang jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah.

Nota penjelasan terkait regulasi itu telah dibacakan oleh Wali Kota Maidi di hadapan para anggota DPRD kemarin. Ada sejumlah ketentuan atau persyaratan yang diatur dalam raperda tersebut.

Misalnya JKM dan JKK diberikan kepada yang mengantongi KTP dan berdomisili di  Kota Madiun paling singkat satu tahun. Selain itu, mereka belum terdaftar sebagai peserta JKK dan JKM. Syarat lainnya, minimal berusia 18–60 tahun. Lalu, berpenghasilan paling banyak sebesar UMK, bekerja di Kota Madiun, usahanya tidak berbadan hukum, menjalankan usaha secara mandiri, dan tidak memiliki pekerja kecuali keluarga inti.

Dalam hal ini, yang dimaksud oleh Maidi seperti PKL atau tukang becak. Berdasarkan data sementara, terdapat 8.668 calon penerima manfaat. Mekanismenya, seluruh premi penerima manfaat yang dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan ditanggung pemkot. Besarannya Rp 16.800 per bulan untuk satu peserta. Perinciannya, Rp 10 ribu untuk JKK dan Rp 6.800 untuk JKM. (her/c1/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button