Mejayan

Dua Proyek Milik RSUD Caruban yang Diduga Cacat Administrasi

DPMPTSP Timbang Penyegelan

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Madiun menimbang kemungkinan menertibkan dua proyek RSUD Caruban. Yakni, proyek instalasi gawat darurat (IGD) terpadu dan poli jiwa yang belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Legalitas administrasinya diduga cacat saat proyek itu telanjur dibangun.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Madiun Arik Krisdiananto mengatakan, pihaknya masih perlu berkoordinasi dengan satpol PP. Organisasi perangkat daerah (OPD) itu selaku leading sector penindakan. Komunikasi itu untuk memastikan bisa tidaknya penyegelan. Sebab, proyek miliaran itu diselenggarakan pemerintah, bukan investor. ‘’Kemungkinan bisa ditindak seperti lainnya (usaha pembangunan, Red),’’ ujarnya.

Selama ini Bupati Madiun Ahmad Dawami berkomitmen terhadap legalitas perizinan. Itu dibuktikan dengan langkah satpol PP yang sering menyegel beragam usaha bodong. Di antaranya kafe di Mejayan; penambangan Watu Dakon Resort (WDR) di Desa Banjarsari Wetan, Dagangan; dan lima toko modern di tiga kecamatan. Juga lahan PT Inka Multi Solusi Service (IMSS) di Desa Tiron dan toko pertanian di desa sama. Teranyar, korps penegak perda juga menyegel menara telekomunikasi yang sudah berdiri. ‘’Kami minta untuk segera dilengkapi,’’ ucap Arik.

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Madiun Mashudi berpendapat tidak perlu ada penyegelan. Alasannya, pihak rumah sakit sedang berusaha melengkapi persyaratan yang kurang. Mengurus peralihan sertifikat tanah dari sebelumnya aset Kelurahan Bangunsari, Mejayan. Di sisi lain, dua bakal gedung yang diduga cacat administrasi itu proyek pemerintah. Penyelesaian pembangunan diberi tenggat. ‘’Tetap dijalankan sambil perizinannya diselesaikan,’’ katanya.

Kasatpol PP Kabupaten Madiun Supriyadi belum bisa dimintai tanggapan ihwal kemungkinan menyegel dua proyek RSUD Caruban. Pesan WhatsApp yang dikirimkan kemarin tidak berbalas.

Sebelumnya, proyek IGD Terpadu dan Poli Jiwa RSUD Caruban diduga cacat administrasi. DPMPTSP belum menerima pengajuan perizinan atas pembangunan gedung senilai Rp 13,9 miliar dan Rp 3,7 miliar itu. Di lain pihak, RSUD Caruban menjelaskan urusan legalitas terkendala sertifikat tanah sebagai syarat IMB. Badan pengelolaan keuangan aset daerah (BPKAD) masih memproses pengalihan aset dari Kelurahan Bangunsari, Mejayan. (cor/c1/sat)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button