Madiun

Dua Kesalahan Penyaluran Beras, Komisi B Sebut Barang Diambil dari Luar Bulog

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Wakil rakyat mendapati dua kesalahan pada penyaluran beras bantuan pangan nontunai (BPNT) di Kabupaten Madiun. Persoalan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) komisi B DPRD setempat dengan dinas sosial (dinsos), Bulog Sub Divre IV Madiun, supplier, pemilik e-warung, dan kepala desa (kades) Rabu (8/7).

Kesalahan itu terkuak pascadewan turun lapangan. Kondisi beras diketahui berkutu dan apek di sejumlah wilayah di lima kecamatan. Yakni, Kecamatan Geger, Pilangkenceng, Saradan, Balerejo, dan Mejayan. ‘’Intinya ada penyimpangan,’’ kata Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Madiun Sarwo Edi.

Menurut Sarwo, kesalahan pertama pada kerja sama antara Bulog dengan supplier dalam penyaluran beras. Berdasar ketentuan, beras yang disalurkan murni dari Bulog. Namun, temuan pihaknya di lapangan mendapati beras diambil dari luar. ‘’Artinya, sudah bukan lagi kewajiban untuk mengambil beras dari Bulog,’’ ujarnya.

Kesalahan kedua adalah tidak terpenuhinya syarat 6T beras BPNT. Yakni, tepat sasaran, waktu, harga, jumlah, kualitas, dan administrasi. ‘’Salah satunya berkualitas. Kalau ada temuan seperti ini, syarat jelas tidak terpenuhi,’’ tutur politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

RDP selama dua setengah jam mulai pukul 09.30 itu berlangsung alot. Dewan ingin mencari dalang di balik ketidakberesan penyaluran beras. Namun, masing-masing pihak yang didatangkan enggan mengakui telah melakukan kesalahan. ‘’Kami sangat prihatin dengan kejadian ini. Ketika segala aspek kehidupan menjadi sulit karena pandemi Covid-19, malah ada masalah beras bantuan pemerintah tidak layak konsumsi,’’ ucap Sarwo.

Enggan berlarut-larut, komisi B merekomendasikan agar beras tidak layak diganti. Proses penyaluran bantuan pangan pada setiap tahapannya diminta lebih berhati-hati. Mulai dari Bulog, supplier, e-warung, hingga diambil keluarga penerima manfaat (KPM). ‘’Karena ada tim koordinasi dalam penyaluran, hasil RDP ini akan disampaikan agar ditindaklanjuti,’’ terangnya.

Kepala Dinsos Kabupaten Madiun Anang Kusuma berjanji untuk meningkatkan pengawasan penyaluran BPNT. Kejadian kali ini dijadikan pembelajaran agar ke depannya lebih baik. ’’Hasil hearing akan ditindaklanjuti dalam rapat tim koordinasi. Mengenai ada tidaknya keputusan baru mengenai proses penyaluran atau lainnya, dibahas dalam rapat,’’ ujarnya. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close