Madiun

DPRD-Pemkab Madiun Sepakat Cairkan Inakesda Setiap Bulan

MADIUN, Jawa Pos Radar Caruban – Pemkab Madiun sepertinya tidak ingin kena tegur Mendagri kembali gegara insentif tenaga kesehatan daerah (inakesda). Karena itu, pemkab akhirnya bersepakat dengan DPRD saat rapat dengar pendapat (RDP) membahas soal telat cairnya inakesda Senin (6/9).

RDP melibatkan lima organisasi perangkat daerah (OPD) dari pihak eksekutif. Yakni, badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD), dinas kesehatan (dinkes), RSUD Caruban dan RSUD Dolopo, serta inspektorat. Pihak legislatif, tiga pimpinan serta komisi B dan C. ‘’Keterlambatan pembayaran insentif nakes sampai dapat teguran Mendagri itu sebenarnya bagaimana?’’ tanya pimpinan RDP Slamet Rijadi.

Kepala BPKAD Kabupaten Madiun Suntoko berdalih karena perubahan regulasi dari pusat. Tiga kali refocusing anggaran disebut-sebut sebagai biangnya. Termasuk ketentuan inakesda tidak hanya yang dialokasikan melalui dinkes. ‘’Ada ketentuan RSUD juga bisa mengalokasikan. Jadi, harus dipecah lagi,’’ jelas Suntoko.

Inakesda memang telah terbayar usai heboh teguran Mendagri. Selama dua jam RDP, dewan menuntut pemkab mencairkan inakesda sebulan sekali. Sebab, tidak ada regulasi inakesda harus dibayarkan berapa bulan sekali.

Pihak eksekutif pun menyebut bahwa model pencairan per bulan itu dapat dilakukan. Tergantung OPD terkait menaikkan data ke BPKAD. Kecepatan OPD dalam menyodorkan kebutuhan anggaran berbanding lurus dengan kecepatan pencairan.

Komitmen pembayaran itu bukan tanpa konsekuensi. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengatakan, penyerapan anggaran dari beberapa OPD harus benar-benar optimal. ‘’Tidak cuma anggaran insentif nakes. Tapi, keseluruhan anggaran di OPD-OPD harus terserap 100 persen. Kalau tidak, konsekuensi di anggaran tahun depan nanti,’’ tegasnya. (den/c1/sat/her)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button