AdvertorialNgawi

DPRD Ngawi Siap Berikan Dukungan Dongkrak Kualitas Pendidikan

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Peringatan HUT ke-74 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) 2019 dimaknai sebagai semangat baru untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tanah air. Hal tersebut diawali dengan pengembangan sumber daya manusia (SDM) di dalamnya. Khususnya tenaga pendidik. ‘’Guru tidak boleh menolak untuk mengikuti perkembangan, entah itu kurikulum, materi belajar-mengajar, maupun teknologi,’’ kata Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko Minggu (24/11).

Hal itu disebutnya mutlak harus dilakukan. Alasannya agar tenaga pendidik tidak ketinggalan zaman. Selain itu, mereka diharapkan menjadi sosok pembentuk karakter dasar bagi siswanya. Mampu menciptakan kondisi ekosistem di sekolah yang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar. ‘’Juga harus selalu mengedepankan sisi patriotisme, nasionalisme, dan cinta tanah air di samping mengajarkan mengenai karakter dan jati diri bangsa kepada anak didiknya,’’ paparnya.

Antok, sapaan Dwi Rianto Jatmiko, tidak menutup mata mengenai banyaknya permasalahan yang berkaitan dengan dunia pendidikan saat ini. Mulai dari terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana hingga kecukupan tenaga pengajar. Menurut dia, pemerintah daerah wajib menyelesaikan permasalahan tersebut. ‘’Karena memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat terutama pada usia anak sekolah itu kewajiban pemerintah,’’ sebutnya.

Begitu juga mengenai kecukupan tenaga pengajar, menurut Antok hal itu perlu segera disikapi pemerintah daerah. Ada dua hal yang krusial. Kekurangan guru kelas dan guru mata pelajaran. Jika tidak segera disikapi serius, pihaknya khawatir bakal menggangu proses belajar mengajar di sekolah terkait. ‘’Kami sepakat dan mendukung jika pemerintah daerah mau menyelesaikan permasalahan itu,’’ ungkapnya.

Selama ini, kekurangan guru memang sudah dapat diatasi dengan adanya tenaga latihan kerja (latker). Permasalahan yang muncul saat ini mengenai kesejahteraan para latker. Pasalnya, upah yang diterima tenaga tersebut sejauh ini masih jauh dari kata layak. Jika pemerintah daerah ingin mengangkat para latker tersebut sebagai guru tidak tetap atau bentuk apa pun agar kesejahteraannya meningkat, DPRD dipastikan mendukung. ‘’Yang penting mereka harus diberikan reward sesuai dengan pengabdiannya terhadap pemerintah daerah,’’ ucapnya. (tif/c1/odi/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close