AdvertorialNgawi

DPRD Ngawi Kawal Penyaluran BST

Pastikan Nyaman dan Jalankan Protokol Kesehatan

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – Pihak legislatif terus berupaya mengawal penyaluran bantuan sosial tunai (BST) bagi masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 di Ngawi. Bersama tiga pimpinan lain, ketua DPRD Ngawi turun gunung untuk mengetahui proses penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) Kamis (14/5). ‘’Secara umum tidak ada masalah, tapi ada beberapa penekanan yang kami sampaikan. Terutama yang menyangkut protokol pencegahan Covid-19,’’ kata Ketua DPRD Ngawi Dwi Rianto Jatmiko.

Ada dua lokasi penyaluran BST di Ngawi yang dikunjungi pimpinan dewan kemarin. Yaitu di Kantor Pos Ngawi dan BNI 46 Cabang Pembantu Ngawi. Antok, sapaan akrab Dwi Rianto Jatmiko, mengatakan bahwa proses penyaluran BST di Kantor Pos Ngawi sudah cukup bagus. Penerapan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19 sudah tertata dengan baik. ‘’Tapi, yang harus ditekankan jangan sampai proses penyaluran BST itu mengganggu layanan lainnya,’’ ujarnya.

Hal itu tidak lepas dari banyaknya antrean warga yang ingin mengambil BST. Menurut dia, pihak kantor pos perlu mengatur agar kondisi itu tidak mengganggu pelayanan lain. Mulai dari antrean pelayanan, hingga petugas yang menangani selain penyaluran BST, harus tetap disiapkan. ‘’Yang kami lihat (di kantor pos) kemarin sudah tertata cukup bagus. Pesan kami hanya itu saja (layanan lain tidak terganggu, Red),’’ tuturnya.

Sedangkan di lokasi penyaluran BST lainnya, yaitu BNI 46 Cabang Pembantu Ngawi, menurut Antok masih cukup semrawut. Penyebabnya pihak bank tidak memiliki fasilitas ruang dan halaman yang luas untuk menampung antrean warga. Karena itu, DPRD meminta pemkab untuk membantu menyediakan fasilitas memadai supaya masyarakat merasa nyaman dan aman. ‘’Kami minta disiapkan tempat yang lebih representatif, yang bisa menjamin keamanan dan kenyamanan nasabah maupun para penerima manfaat BST,’’ paparnya.

Meski kelihatan sepele, namun, menurut Antok, tempat yang representatif itu sangat penting. Jika melihat kondisi di bank tersebut yang tidak ada ruang tunggu memadai. Pun warga saling berdesakan ketika antre untuk mengambil bantuan. ‘’Intinya, kami minta pimpinan perbankan maupun lembaga yang ditunjuk pemerintah, penyaluran BST itu betul-betul mempertimbangkan aspek protokol pencegahan covid-19,’’ tegasnya.

Dewan juga meminta agar pemerintah daerah segera mengusulkan data baru penerima manfaat BST ke pemerintah pusat. Saat ini, kata Antok, semua desa sudah selesai menggelar musyawarah desa khusus (musdesus) yang membahas mengenai validasi data penerima manfaat BST tersebut. Dia meminta data yang sudah divalidasi desa itu dijadikan acuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah daerah dalam memberikan bantuan. ‘’Paling tidak bulan depan sudah ada perubahan terkait data penerima bantuan itu, yaitu mengacu data yang disepakati dalam musdesus tersebut,’’ pintanya.

Apalagi dalam inspeksinya kemarin juga hadir pihak Direktorat Jendral Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Jika data penerima bantuan itu bisa disesuaikan dengan hasil musdesus semua desa di Ngawi, Antok yakin ke depan tidak akan terjadi lagi permasalahan. Terutama yang menyangkut penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. ‘’Paling tidak bisa meminimalkan kesalahan tersebut,’’ ungkapnya. (tif/c1/odi/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

?php /** * The template for displaying the footer * */ defined( 'ABSPATH' ) || exit; // Exit if accessed directly do_action( 'TieLabs/after_main_content' ); TIELABS_HELPER::get_template_part( 'templates/footer' ); ?>
Close
               
         
close