AdvertorialNgawi

DPRD Ngawi Gelar Hearing Dorong Capaian Kegiatan OPD

Wajib Capai Target sebelum Closing Date

NGAWI, Jawa Pos Radar Ngawi – DPRD Ngawi kembali mengimbau kepada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk terus menggenjot progres capaian kegiatannya. Upaya itu dilakukan lantaran masih ada beberapa proyek yang capaiannya di bawah target sampai saat ini. ‘’Kami tidak ingin saat closing date nanti targetnya masih belum terpenuhi,’’ kata Sekretaris Komisi I DPRD Ngawi Hariyanto usai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Kamis (12/12).

Hariyanto mengungkapkan, pada 2019 ini memang ada beberapa proyek pembangunan maupun rehabilitasi yang ditangani oleh OPD mitra kerja komisi I. Di antaranya, pembangunan kantor pemadam kebakaran (damkar), gedung dinas perpustakaan dan kearsipan daerah, serta rehabilitasi gedung Eko Kapti. ‘’Sebagian besar sudah mendekati target,’’ ujarnya.

Misalnya untuk pembangunan kantor damkar, dari rapat hearing kemarin pihak satpol PP menyampaikan progresnya saat ini sudah mencapai 95 persen. Pihaknya optimistis target itu bisa dicapai mengingat closing date proyek tersebut masih 20 Desember nanti. Begitu juga untuk pembangunan gedung dinas perpustakaan yang saat ini sudah hampir selesai. ‘’Mudah-mudahan sampai batas waktunya nanti bisa tercapai seratus persen,’’ harapnya.

Namun, berbeda dengan proyek rehabilitasi gedung Eko Kapti. Komisi I pesimistis proyek tersebut bisa rampung seratus persen hingga batas waktu pengerjaan. Mengingat batas akhirnya adalah 13 Desember hari ini. Sedangkan progresnya hingga kemarin (12/12) masih sekitar 91 persen. Meski demikian, pihak OPD terkait mengaku sanggup menyelesaikannya hari ini. ‘’Kalau terlambat pasti ada konsekuensinya, dan kami akan turun mengecek langsung,’’ tegasnya.

Di samping membahas mengenai proyek fisik, dalam rapat hearing kemarin pihak komisi I juga menanyakan mengenai kelangkaan blangko KTP elektronik (e-KTP). Hariyanto mengaku mendapat banyak keluhan dari masyarakat, terutama yang merasa sudah antre lama tapi masih belum terlayani. ‘’Masyarakat mengeluh sudah lama bikin tapi kok belum jadi sampai sekarang,’’ tuturnya.

Ternyata, setelah mendapatkan penjelasan dari pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispencapil) Ngawi memang ada keterlambatan pengiriman blangko dari pemerintah pusat. Saat ini, dari sekitar 29 ribu pemohon e-KTP, blangko yang tersedia hanya sekitar 2.500 keping. ‘’Untuk sementara pakai surat keterangan dulu. Fungsinya sama persis dengan e-KTP, tapi hanya berlaku enam bulan dan diperbarui,’’ paparnya.

Selain diikuti dispencapil, satpol PP, dinas perpustakaan dan kearsipan, serta Bagian Umum Setkab Ngawi, dalam kegiatan rapat tersebut KPU Ngawi juga hadir. Pihak penyelenggara pemilu itu sengaja diundang. Komisi I ingin melakukan koordinasi terkait persiapan KPU menjelang Pilkada Ngawi 2020. ‘’Tapi sudah disampaikan, sejauh ini belum ada kendala dan rencananya baru mau action pada awal tahun nanti,’’ ungkapnya. (tif/c1/odi/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close