AdvertorialMadiun

DPRD Kota Madiun Setujui RPJMD dengan Catatan

MADIUN, Jawa Pos Radar Madiun – Proses penyelenggaraan pemerintahan di Kota Madiun memasuki babak baru. Setelah Jumat (11/10) seluruh fraksi di DPRD menyetujui dan mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) 20192024 menjadi sebuah produk hukum. Dokumen itu akan jadi pedoman wali kota dan wawali untuk menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun ke depan.

Kendati demikian, masih ada sejumlah catatan dari fraksi. Fraksi Gerindra misalnya, minta implementasi RPJMD harus sesuai visi dan misi wali kota saat kampanye. Yakni, terwujudnya pemerintahan bersih berwibawa menuju masyarakat sejahtera.

Kemudian pertumbuhan dan pemerataan di Kota Madiun harus senantiasa berjalan seiring. Baik indikator pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM), serta diikuti indeks gini dan indeks ketimpangan wilayah. Kami ingin Kota Madiun berkembang merata, baik dari sisi kelas sosial maupun dari sisi wilayah dan ekonomi, kata Ketua Fraksi Gerindra Rina Haryati.

Fraksinya juga ingin wali kota mengupayakan penurunan persentase kemiskinan. Baik melalui program perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), jambanisasi, maupun bantuan pangan nontunai daerah. Kami harap bantuan itu dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran. Baik data yang berbasis by name by address yang terintegrasi dengan pemerintah pusat, ucapnya.

Juru bicara Fraksi PKS-PAN Subiyantara memberi beberapa catatan yang perlu diperhatikan wali kota lima tahun ke depan. Penyusunan RPJMD 20192024 tetap harus mengacu dan berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Jatim 20052025. Sehingga prinsip dasar sustainable development dalam pembangunan daerah akan tetap terjaga dan dapat dikembangkan dengan baik, ujarnya.

Di pihak lain, Ketua Fraksi Demokrat Djoko Wahardi meminta wali kota agar terus memberikan motivasi, dorongan semangat dan iklim kerja yang membangun di lingkungan pemkot. “Agar setiap orang merasa ikut handarbeni (merasa memiliki) Kota Madiun,” katanya.
Sementara Juru Bicara Fraksi PKB Erlina Susilorini mengharapkan Pemkot Madiun konsisten terhadap program dan kegiatan yang akan direncanakan setiap tahun, berdasar pada RPJMD 20192024. Kami juga mendorong pemkot terus melakukan reformasi birokrasi dan tetap serius mendukung gerakan nasional antikorupsi, kolusi, dan nepotisme, tuturnya.

Fraksi Madiun Bermartabat (Mantab) dan Perindo memberi catatan soal rasionalisasi dalam menentukan target capaian indikator kerja utama. Lalu, Fraksi PDIP minta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) berkomitmen kuat dalam melaksanakan RPJMD yang akan dijabarkan dalam Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Wali Kota Madiun Maidi berterima kasih atas masukan dan saran seluruh fraksi selama pembahasan RPJMD tersebut. Masukan itu diterima untuk penyempurnaan RPJMD. Seluruh perangkat daerah perlu dipersiapkan secara serius. Jangan sampai dengan disetujui RPJMD itu, membuat kami terlena dan bekerja seenaknya, katanya. (her/c1/sat/adv)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button