Mejayan

DPRD Kabupaten Madiun Agendakan Hearing Menyikapi Tower Beredel Segel

MEJAYAN, Jawa Pos Radar Caruban – Legislatif menilai Pemkab Madiun salah langkah terkait cara menindak menara telekomunikasi bodong. Upaya menyegel tower dengan sekadar mematikan sakelar pada miniature circuit breaker (MCB) dianggap sebagai titik lemah. Hingga akhirnya pemilik tower nekat memberedel segel untuk mengaktifkan kembali layanannya.

Menurut Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Madiun Hari Puryadi, satpol PP seharusnya bertindak tegas sejak awal bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN). Yakni, ketika menyegel sejumlah tower pelanggar Perda 4/2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada periode Oktober-November 2019.

Penyegelan sekadar meng-off-kan MCB yang lantas ditempeli stiker segel terlalu berisiko. Seseorang bisa dengan mudah membukanya. Tanpa memedulikan ancaman pidana pasal 232 KUHP. ‘’Harusnya juga digembok atau dirantai yang besar. Kalau perlu sekalian diputus listriknya,’’ kata Hari Minggu (12/1).

Komisi A menilai segala kemungkinan masih bisa terjadi. Siapa di balik beroperasi kembalinya tower belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) tersebut. Karenanya, mitra dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) itu bakal mengkroscek lebih dulu kondisi di lapangan. ‘’Semestinya satpol PP harus segera bertindak cepat dan tegas. Sudah tersegel karena tidak berizin, lalu ada yang memberedel segelnya,’’ ujarnya.

Perihal PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Caruban yang buang badan atas kembali aktifnya sejumlah tower tersegel, Hari menyayangkannya. Sebab, instansi itu juga dilibatkan dalam penyegelan. Semestinya, ikut melakukan pengawasan.

Tatkala ada temuan janggal seperti kembali aktifnya tagihan listrik, tentunya segera dilaporkan ke satpol PP. Meski begitu, dia enggan menyimpulkan lebih lanjut akar persoalan atas polemik sebelum duduk satu meja. ‘’Yang pasti, pihak terkait harus duduk bersama, berkomunikasi dulu yang baik, biar semuanya jelas dan terselesaikan,’’ tutur politikus Partai Demokrat tersebut.

Komisi A berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) menyikapi pemberedelan segel tower. Enam pihak bakal diundang. Mulai DPMPTSP, satpol PP, PLN ULP Caruban, pengelola tower, hingga polisi. ‘’Kami segerakan agenda hearing-nya,’’ kata Hari.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono menambahkan, hearing mutlak untuk mengurai polemik tower bandel itu. Dalam perkara ini, benang merahnya adalah perizinan. Di sisi lain, mengindikasikan tiadanya kekompakan antar-instansi terkait. ‘’Ini masalah ruwet. Sesegera mungkin semuanya (yang terlibat) akan dipanggil,’’ ujar politikus PDI Perjuangan tersebut. (den/c1/cor)

Baca Lagi

Berita Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close
               
         
close